Pembongkaran Kantor Camat Talang Ubi, Diduga Belum Ada Persetujuan DPRD

inilah lokasi bekas kantor camat yang dibongkar. Dok: Budi/Klikanggaran

TRANSFORMASINEWS.COM, PALI. Tindakan pembongkaran aset daerah Kantor Camat Talang Ubi dan pengalihfungsian menjadi Rumah Cinta benar-benar telah menyita perhatian sejumlah pihak.

Tindakan pembongkaran tersebut dianggap sebagai suatu sikap arogansi yang ditunjukkan oleh pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali).

Pasalnya, diduga kuat pembongkaran tersebut belum mendapat persetujuaan dari DPRD Pali.

Meskipun kebenarannya harus digali kembali lantaran belum ada pihak DPRD Pali yang bisa dikonfrontir media online mengenai permasalahan tersebut.

Salah satu putra asli Pali yang juga merupakan tokoh masyarakat Talang Ubi, Eftiyani Sanif, memberikan pandangannya terhadap tindakan pembongkaran tersebut.

“Sebagai tokoh masyarakat Talang Ubi saya turut perihatin dan menyesalkan kebijakan dari Pemkab Pali yang membongkar Kantor Camat Talang Ubi,” ujar Eftiyani saat dihubungi media online via phone Rabu (14/06/17).

Dijelaskan olehnya, Kantor Camat Talang Ubi merupakan icon pemerintahan yang sudah ada sejak zaman bahalak (zaman dulu), sewaktu masih bergabung dengan Kabupaten Muara Enim.

Kantor Camat Talang Ubi merupakan aset Pemkab Muara Enim yang diberikan kepada Kabupaten Pali untuk Kantor Kecamatan Talang Ubi.

“Berdasarkan peraturan untuk menghapuskan atau mengalihfungsikan aset daerah tentunya harus melalui proses yang cukup panjang. Seperti meminta persetujuan dari DPRD Pali,” ujar Eftiyani.

“Sepenting apakah rumah cinta itu, sehingga mengalahkan kepentingan roda pemerintahan?” tanya mantan Ketua KPU Kota Palembang tersebut.

Menanggapi pembangunannya yang sudah disetop, Eftiyani menegaskan, hal itu merupakan suatu pertanda adanya masalah pada mekanisme pembongkaran dan pengalihfungsian kantor camat tersebut.

“Kalau tidak ada masalah kenapa distop?” tanya eftiyani lagi.

Efti mengingatkan, tindakan penyetopan pembangunan tidak serta merta akan menghapus suatu tindak pidana.

“Kita harapkan BPK bisa melakukan audit secara menyeluruh mengenai permasalahan tersebut,” harap Eftiyani.

Sumber: Klikanggaran

Posted by: Admin Transformasinews.com