Jadikan Akil Sebagai Contoh

Penyidik KPK, ketika melakukan penggeledahan di ruang kerja Akil di MK, Kamis (3/10), menemukan barang yang diduga narkoba jenis ekstasi dan ganja. Barang bukti sudah dikirim ke Badan Narkotika Nasional.

Siapa pun pantas miris, bahkan marah besar, hilang kepercayaan terhadap semua pejabat yang ada di negeri ini. Itu sesuatu yang wajar. Bayangkan seorang petinggi sebuah lembaga hukum berbuat sangat rendah, “melacurkan” diri dengan menjual kekuasaan yang dimilikinya.

Bukti bahwa dia berkaitan dengan suap Rp 4 miliar terkait sidang persengketaan pilkada saja sudah menghebohkan dunia, apalagi di ruang kerjanya ditemukan barang haram, narkoba, plus obat kuat agar tangguh menghadapi lawan jenis.

Dengan segala bukti tersebut, wajar apabila berbagai kalangan-mulai dari mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie hingga Mahfud MD, mantan Wapres Jusuf Kalla, para anggota DPR, pengamat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama-dengan suara bulat berharap pengkhianat kepercayaan bangsa dan negara itu dihukum seberat-beratnya, bahkan hukuman mati. Jadikan Akil sebagai contoh bahwa hukum tidak boleh dipermainkan, apalagi diperjualbelikan.

Penegak hukum, pemerintah, harus lebih keras melawan para koruptor, apalagi yang berbuat adalah pejabat negara yang harusnya memberi contoh. Akil harus dijadikan contoh, bahwa pemerintah betul-betul serius dalam menegakkan hukum.

Belajarlah kepada beberapa negara yang tak segan-segan menjatuhkan vonis mati terhadap pejabat yang korup, seperti antara lain dilakukan China. Saatnya negara benar-benar melaksanakan hukuman yang membuat jera.

Penjara tidak lagi membuat para terpidana kapok. Malah dengan uang hasil korupsi yang tetap mereka kuasai, atau kekayaan hasil bisnis narkoba, membuat para penjahat mampu menguasai negara. Sipir hingga kepala penjara telah berulang kali terbukti berhasil “dibeli” para terpenjara. Akibatnya para bandar, koruptor baru tidak pernah takut menghadapi ancapan tertangkap.

Yang lebih penting lagi, ke depan, dalam memilih seseorang untuk menduduki posisi penting, pejabat negara, harus melalui seleksi ketat, berdasarkan kemampuan, bermental dan moral yang benar-benar teruji.

Pemerintah, juga DPR, harus belajar dari kasus Akil Mochtar yang telah mengelabui bangsa dan negara.

Wawan Budayawan, Spd

Pemerhati Masalah Sosial dan Budaya

(inilah)