JAKARTA – Sebelum menjadi hakim konstitusi dan terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), aktivitas Akil Mochtar selalu terkait dengan Partai Golkar. Begitu pula saat tertangkap tangan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Dia pun dianggap telah mempermalukan partai beringin tersebut.
“Tidak hanya mencemarkan nama baik dan mempermalukan Golkar, Akil juga telah menghancurkan pilar demokrasi. Terus terang saja, orang-orang Golkar merasa malu dan kecewa,” kata Ketua DPP Golkar Bidang Hukum dan HAM, Muladi kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (09/10).
Mantan Menkeh ini juga merasa miris dengan keterlibatan kader Golkar yang merupakan anggota DPR, Chairun Nisa. Kesalahannya sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Dia pun mengusulkan untuk langsung dipecat saja. “Saya usul anggota DPR seperti itu, langsung dipecat saja langsung,” tegasnya.
Sebab, tutur Muladi, dia malah menjadi perantara pengurusan kasus sengketa pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah (Kalteng). “Nisa itu sudah jadi tersangka. Kalau ditahan, di KPK tidak mungkin ada penghentian penyidikan perkara atau SP3. Golkar akan membahas khusus. Terus terang, kami sulit beri bantuan hukum untuk Nisa,” jelas mantan hakim agung ini.
Perlu diketahui, sebelumnya menjadi hakim konstitusi sejak 2008 dan Ketua MK pada 2013 tersebut, Akil Mochtar merupakan kader sekaligus anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI selama dua periode (1999-2009). Akil sempat menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR periode 2004-2006. Saat masuk ke MK, sempat terjadi polemik lantaran dia pernah menjadi politisi Senayan.
Sedangkan kasus sengketa Pilkada Gunung mas, Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Lebak, Banten juga melibatkan pasangan dari Golkar. Begitu pula dengan perantaranya, Chairun Nisa yang dikenal sebagai anggota Fraksi Golkar. Sama halnya dengan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang merupakan adik dari Gubernur Banten sekaligus Ketua DPD Golkar Banten. (baratamedia)
TransformasiNews Integritas, Dinamika dan Demokrasi