TRANSFORMASINEWS.COM, FILIPINA – Seorang walikota tewas ditembak polisi dalam operasi antinarkoba, Jumat (28/10), di kota Makilala, Provinsi North Cotabato Filipina. Menurut polisi, selain sang walikota, sembilan orang lainnya juga tewas akibat melawan saat akan ditangkap petugas.
Samsudin Dimaukom, Walikota Datu Saudi di Pulau Mindanao, adalah satu pejabat yang disebut oleh Presiden Rodrigo Duterte terlibat peredaran narkoba di Filipina.
Superintenden Romeo Galgo Jr, juru bicara kepolisian, mengatakan Dimaukom dan pengawalnya menembak polisi antinarkoba saat kendaraan mereka dihentikan di pos pemeriksaan. Polisi membalas tembakan ke arah tiga mobil yang ditumpangi tersangka.
“Tersangka bersenjata lengkap dan menembak ke arah petugas, memaksa mereka membalas tembakan,” kata Galgo.
Operasi antinarkoba di Kota Makilala dilakukan berdasarkan adanya informasi pengiriman shabu dalam jumlah besar dari Davao City ke Mindanao. Dimaukom dan pengawalnya dihentikan di pos pemeriksaan yang didirikan polisi demi mencegah pengiriman shabu.
“Operasi pemeriksaan dijalankan sesuai prosedur. Polisi hanya ditugaskan mencari narkoba namun tersangka menolak dan menembak petugas yang akan melakukan pemeriksaan,” tambah Galgo.
Tewasnya Dimaukom dan pengawal menambah panjang daftar korban perang antinarkoba yang diluncurkan Presiden Duterte sejak dilantik akhir bulan Juni lalu.
Perang antinarkoba Presiden Duterte dikritik oleh banyak pihak termasuk Amerika Serikat dan PBB, membuat presiden 71 tahun ini berulang kali menegaskan dirinya akan terus memerangi narkoba untuk membersikan negaranya.
Dimaukom sedang menjalani periode kedua sebagai walikota Datu Saudi, kota kecil yang dihuni oleh 20.330 jiwa.
Presiden Filipina Samakan Dirinya Dengan Hitler
Dalam pidoato setibanya di Davao City setelah mengunjungi Vietnam, Duterte mengatakan kepada reporter dirinya telah digambarkan sebagai saudara sepupu Hitler oleh para pengkritiknya.
“Jika Jerman punya Hitler, Filipina punya,” kata Presiden Duterte sambil menunjuk dirinya.
Menyebut Hitler yang telah membunuh jutaan Yahudi, Duterte mengatakan, “Ada tiga juta pecandu narkoba. Saya dengan senang hati menggorok mereka.”
Komentar kontroversial Presiden Duterte langsung memicu protes dari berbagai kalangan. Presiden Kongres Yahudi Dunia, Ronald Lauder, mengatakan, “Pernyataan-pernyataan ini sudah melewati batas. Presiden Duterte harus menarik pernyataannya dan meminta maaf.”
Lauder juga memahami permasalahan yang dihadapi Presiden Duterte. “Penyalahgunaan narkoba memang masalah serius. Tapi apa yang diungkapkan Presiden Duterte tidak saja melewati batas-batas kemanusiaan namun juga tidak menghormati kehidupan manusia,” tambah Lauder.
Sejak dilantik akhir bulan Juni lalu, Presiden Duterte berusaha memenuhi janji kampanyenya untuk mengambil tindakan tegas terhadap kriminalitas. Akibatnya, ratusan tersangka pengedar dan pengguna narkoba tewas di tangan polisi, selain ratusan lainnya tewas akibat massa yang main hakim sendiri.
Presiden Filipina Dituduh PBB Melanggar Hukum Internasional
Seorang pejabat senior PBB menuduh Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, melanggar hukum internasional dalam kampanye antinarkoba.
Seribu lebih orang dibunuh di Filipina dalam waktu tiga bulan belakangan karena diduga merupakan pengedar narkoba.
Agnes Callamard -pelapor khusus dalam urusan eksekusi- mengatakan seruan Presiden Duterte untuk membunuh tanpa jalur hukum para tersangka pengedar narkoba sebagai hal yang tidak bertanggung jawab secara esktrim dan tergolong kriminal.
Kepala Kepolisian Filipina, Ronald de la Rosa, saat dengar pendapat dengan Senat, mengatakan lebih 1.500 orang tewas sejak Duterte melancarkan perang melawan narkoba.
Dari jumlah itu, 665 dibunuh dalam ‘operasi yang sah’ sementara 889 lainnya oleh kelompok sipil bersenjata.
Pada masa kampanye, Duterte memang sudah berjanji untuk membasmi para pengedar maupun pengguna obat-obat terlarang.
“Pengarahan seperti ini tidak bertanggung jawab secara ekstrim serta termasuk menghasut kekerasan dan pembunuhan, yang merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional,” seperti tertulis dalam pernyataan Callamard.
Pernyataan ini muncul sehari setelah Duterte -yang meraih kemenangan telak dalam pemilihan presiden pada bulan Mei- menyebut PBB ‘bodoh’ dan bertekad untuk melanjutkan kampanye antinarkoba walau dikritik sejumlah pihak, termasuk Sekjen PBB, Ban Ki-moon.
Dituduh Terlibat Narkoba, Belasan Pejabat dan Polisi Filipina Menyerahkan Diri
Belasan pejabat pemerintahan dan kepolisian menyerahkan diri pada Senin (8/8), sehari setelah Presiden Rodrigo Duterte menyebut mereka terlibat dalam perdagangan narkoba.
Sejak Presiden Duterte dilantik pada 30 Juni lalu, lebih dari 400 tersangka pengedar narkoba tewas di tangan polisi. Menurut kanal berita ABS-CBN, jumlah korban tewas , termasuk yang dibunuh oleh massa main hakim sendiri, mencapai lebih dari 800 orang.
Sebanyak 27 walikota dan 31 pejabat kepolisian, termasuk seorang kolonel, melapor ke kantor polisi di ibukota Manila untuk membersihkan nama mereka. Mereka menuruti perintah presiden yang meminta menyerahkan diri dalam 24 jam bila tidak ingin diburu.
Beberapa pejabat setempat melapor ke kantor polisi setempat sebelum batas waktu yang ditentukan.
Presiden Duterte pada Minggu kemarin menyebut nama 150 pejabat yang dituduh terlibat dalam peredaran narkoba di Filipina.
Mendapat julukan si penghukum karena menggunakan cara brutal untuk memerangi kejahatan, Presiden Duterte mendapat kritik dari para aktivis hak asasi manusia.
Namun Presiden Duterte berjanji untuk tetap mempertahankan perintah tembak mati hingga hari terakhir bertugas.
“Saya tidak peduli dengan hak asasi manusia,” kata Presiden Duterte berdasarkan terjemahan asli pernyataan presiden yang dirilis oleh kepresidenan.
Perintah Presiden Duterte: Ratusan Pengedar Narkoba Ditembak Mati di Filipina
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte berjanji akan mempertahankan perintah tembak mati terhadap pengedar narkotiba dan pihaknya tidak peduli dengan hak asasi manusia.
Sekitar 800 orang telah tewas terbunuh sejak Duterte dilantik menjadi presiden akhir Juni lalu dan dalam kampanyenye menjadi presiden, mantan Walikota Davao ini pernah berjanji untuk membunuh puluhan ribu penjahat.
“Perintah tembak mati masih tetap ada hingga hari terakhir saya menjabat, jika saya masih hidup saat itu,” kata Presiden Duterte dalam konferensi pers di Davao. “Saya tidak peduli dengan hak asasi manusia,” tambah presiden berusia 71 tahun.
Presiden Duterte mengatakan dia memberi jaminan kepada tentara dan polisi bahwa mereka tidak akan dituntut bila melakukan pembunuhan saat sedang menjalankan tugasnya.
Polisi mengakui ada 402 tersangka yang tewas akibat melawan saat ditangkap namun muncul tuduhan polisi sengaja membunuh beberapa di antaranya. Presiden Duterte secara tegas menepis tuduhan tersebut.
Ratusan tersangka pengedar narkoba lainnya tewas di tangan warga yang main hakim sendiri, demikian menurut media setempat.
Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan telah mengutuk pembunuhan kejam tersebut. Namun Presiden Duterter tidak gentar. Menurutnya, dirinya sedang berperang melawan kejahatan dan dia tidak takut kampanye anti kejahatannya akan membuatnya dipecat.
Sumber: Poskotanews/daus/reuters/BBC/daus
Editor: Amrizal Aroni
Posted by: .Admin Transformasinews.com
Berita Terkait:
Takut Ditembak Mati, 700 Orang Menyerahkan Diri
Presiden Duterte Resmi Nyatakan Filipina Berpisah dengan AS
Presiden Filipina Kembali Marah Kepada Obama
Presiden Terpilih Filipina Sebut Jurnalis Korup Layak…
Kongres Filipina Resmikan Duterte sebagai Pemenang Pilpres
Jokowi: Tulis, 18 Ribu Anak Muda Indonesia Meninggal karena…
KPK Tak Perlu Sungkan Periksa Mega, Di Korsel dan Filipina…
Presiden Jokowi Tegaskan Tak Takut Ancaman PBB dan Prancis
Polisi Terlibat Narkoba Ditindak Tegas
PNS Kantor Imigrasi Palembang Tertangkap Nyabu
