15 Pejabat Muba Balik ke Posisi Semula

mubaaTRANSFORMASINEWS.COM, SEKAYU– Plt Bupati Muba David BJ Siregar memastikan telah menjalankan Surat Keputusan Nomor 821/10267/OTDA perihal Klarifikasi Mutasi di Lingkungan Kabupaten Muba.

Kepastian pengembalian para pejabat ke posisi semula tersebut dilakukan setelah adanya konsultasi antara plt bupati dengan Gubernur Sumsel dan Ke mendagri.

“Ya, setelah menerima surat dari Mendagri itu, saya langsung tindak lanjuti dengan membuat surat tanggapan ke Mendagri melalui Gubernur Sumsel.

Selanjutnya, saya dipanggil Mendagri untuk membahas tanggapan tersebut, sekaligus mengu – sulkan su sunan OPD baru sesuai PPNo 18,” ujarDavid, kemarin.

Dalam pembahasan pertama, sambung dia, tidak terdapat jawaban dari pihak Ke mendagri mengenai tanggapan terkait surat tersebut.

“Lalu pada Senin (9/1), saya kembali dipanggil ke Jakarta membahas tindak lanjut surat tanggapan. Saat itu hadir pejabat tinggi Dirjen Otda yang mengatakan akan segera di proses. Hasilnya jabatan 15 pe jabat yang sebelumnya dipindahkan, kembali ke posisi semula,” katanya.

Sedangkan untuk pelak sanaan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kata David, juga telah selesai dibahas di Kemendagri.

Di mana finalisasi untuk pelaksanaan PP No 18 terjadi pada Kamis (12/1) dengan total PNS yang akan dilantik dan dikukuhkanya ini sebanyak1.154orang.

Namun sayang, penerapan PP No 18 tersebut terganggu akibat adanya ulah dari salah satu PNS yakni Rusydan.

Di mana sang oknum tersebut tanpa izin atasan membawa pengajuan susunan pegawai untuk diterapkan dalam PPNo 18 ke Kemendagri. Sehingga menghambat proses pelaksanaan PP No 18. “Dia ke sana hari ini (kemarin) tanpa persetujuan saya, dengan mem – bawa usulan susunan pegawai untuk diterapkan dalam PP No 18,” katanya.

Padahal, sebelumnya telah ada kesepakatan yang dihadiri Direktur FPPKD Kemendagri dan BKD Provinsi Sumsel, BKD Muba, Kabag Hukum Muba, dan KSN serta dirinya.

“Saya heran dengan sikap Direktur FPPKD, Rahajeng, yang menunda proses akibat didatangi anak buah saya.

SOTK ditandatangani oleh bupati dalam hal ini saya plt bupati. Kalaupun Rusydan meng – usulkan itu, apapun ka pa si – tasnya, toh saya yang berhak menandatanganinya,” ujarnya.

Dalam pelaksanakan PP No 18 tersebut, diakui David, pi – haknya telah bekerja secara maraton baik di Sekayu, Palembang, maupun Jakarta.

Berkoordinasi dengan Pemprov Sumsel, Baperjakat Muba, dan Kemendagri. “Semua dilaksanakan dengan cepat, niat kita jangan sampai pelaksanaan pembangunan di Muba tersendat. Kita terus berusaha dan berdoa agar pe – nerapan PP No 18 dapat ter lak – sana dengan cepat,” kata David.

Sementara, Ketua DPRD Muba Abusari H Burhan me nutur kan, untuk melaksanakan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pemkab Muba harus terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan dalam organisasi yang saat ini ada, yaitu menindaklanjuti SK dari Mendagri terkait pelanti kan 15 pejabat sebelumnya.

“Semuanya harus diselesaikan dengan cepat, jangan sampai pembangunan di Muba jadi terhambat,” katanya.

Sumber: Koran Sindo (amarullah diansyah)

Posted by: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.