13 Proyek Strategis Sumsel Dievaluasi

TRANSFORMASINEWS.COM. PALEMBANG.  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Selatan (Sumsel) berupaya menyinkronkan berbagai tahapan pem ba ngunan proyek strategis dari pemerintahpusat.

Karenaitu, digelar rapat terbatas lintas sektor yang dipimpin langsung Gubernur Sumsel Alex Noer din, akhir pekan lalu. Rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi progres pembangunan 13 proyek strategis yang di antaranya pem bangunan Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Kawasan Eko nomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api (TAA) dan Tanjung Carat, persiapan Institut Olah – raga Indonesia, pembangunan RSUD Sumsel, Tol Palindra, Tol Pematang Panggang – Kayu agung, Tol Palembang-Tanjung Api-Api, Tol Kayuagung-Palembang-Betung, jalur ganda Prabumulih-Kertapati, keretaapisimpangTAA, jalur ganda Tanjung Enim – TAA, persiapan ke reta api Palembang- Jambi, serta lightrailtransit (LRT).

Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, kondisi ekonomi saat ini sedang sulit, namun berbagai proyek pem – bangunan khususnya in frastruktur di Sumsel terus bergulir. Secara garis besar ber bagai proyek strategis nasional di Sumsel tidak mengalami kendala. “Mulai dari fasilitas penunjang Asian Games 2018, pembangunan KEK Tanjung Api-Api, hingga berbagai proyek prioritas nasional di Sumsel lainnya terus kita upayakan berjalan lancar dan sesuai harapan,” terangnya.

Untuk proyek pem bangunan yang menggunakan anggaran daerah, misalnya pem bangunan RSUD Provinsi Sumsel, Alex menyakini akan segera rampung pada 2018, tapi, menurutnya, pada akhir 2017 diharapkan sudah bisa beroperasi. Untuk anggaran pembangunannya sendiri meng gunakaan dana APBD Sumsel sebesar Rp.49,5 miliar, dengan kebutuhan alat kese – hatan mencapai Rp.900 miliar, namun baru dipenuhi dari APBD Sumsel tahun ini sebesar Rp.98 miliar.

“Ada kebutuhan anggaran Rp.800 miliar untuk alkes, akan dipenuhi secara tahun jamak, termasuk juga dukungan sum ber daya manusianya,” papardia. Untuk KEK TAA–Tanjung Carat, Pemprov Sumsel akan membebasakan lahan seluas 150,87 hektare melalui pihak swasta, PT Sriwijaya Tanjung Carat. Selain itu, kendala lainnya yakni progres kawasan Tanjung Carat belum ter integrasi dengan KEK TAA.

“Sudah diusulkan kepada Dewan Nasional KEK agar Tanjung Carat dimasukkan ke dalam kawasan KEK TAA,” ujar Alex. Kepala Project Managemen Unit KEK TAA Regina Ariyanti menjelaskan, detail engineering design (DED) dan feasibility study (FS) pelabuhan sudah sele sai sejak 2016 silam, dan PT Pelindo II meminta ada penugasan melalui Perpres tentang Pengelolaan pelabuhan Tanjung Carat. Rekomendasi reklamasi Tanjung Carat masih dilakukan revisi karena ada perubahan kewenangan.

Sebelumnya, wilayah hingga empat mil dari batas darat ke laut merupakan kewenangan bupati. Namun, berdasarkan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, hingga batas 12 mil dari darat menuju laut merupakan kewenangan gubernur. “Salah satu yang akan kembali dibahas dengan pemerintah pusat, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kami sudah mengajukan revisi untuk rekomendasi reklamasi ke KKP tersebut,” pungkasnya.

Sumber: Koransindo.com/tasmalinda

Posted by: Admin Transformasinews.com