Penggantian Kepsek Langgar Permendagri [Diduga Diwarnai Politik Balas Budi]

11-PELANTIKAN-KEPSEK
Pelantikan kepala SMP/SMA/SMK kota Palembang di aula Parameswara kantor Walikota Palembang lantai 2. Senin (6/6). Foto Rangga/Palembang Pos

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Bukan hanya pemilihan wakil walikota Palembang saja yang disebut-sebut ada muatan politik balas budi, akan tetapi penggantian pejabat struktural termasuk kepala sekolah SMA/SMK yang di kota Palembang, juga dinilai sejumlah pengamat, sarat akan kepentingan politik terutama politik balas budi.

Kendati pemerintah Kota Palembang, menyebut penggantian sejumlah pejabat dilingkungan pekot Palembang, atas dasar hasil lelang jabatan. Akan tetapi banyak pihak yang menilai kalau penggantian kepala sekolah SMA/SMK sarat akan muatan politik, terutama politik balas budi.
“Jabatan kepala sekolah sebetulnya tidak berhubungan langsung dengan walikota Palembang. Akan tetapi, penggantian kepsek tersebut bisa bermuatan politik, bila penggantian dilakukan karena adanya permintaan dari pihak tertentu yang merasa telah berjasa kepada walikota atau mantan walikota,” ujar Joko Siswanto, pengamat politik Sumsel.

Apalagi bila yang diganti itu adalah kepala sekolah yang berprestasi. “Harusnya kepala sekolah yang berprestasi itu di pertahankan dan diberi penghargaan, karena yang bersangkutan telah mengharumkan nama baik kota Palembang. Bukan malah diganti,” ujarnya.

Meski demikian Joko mengatakan kalau dirinya tidak tahu persis mengenai system penggantian kepala sekolah, apakah sama dengan ASN atau tidak. Yang jelas, bila melihat kondisi yang ada sekarang, dimana kewenangan SMA sederajat dalam masa perpindahan dari pemerintah kota ke pemerintah provinsi, harusnya tidak dilakukan penggantian,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Widodo, menilai kalau kabupaten dan kota memiliki kewenangan melantik pejabatnya.

“Tetapi sesuai dengan surat Mendagri bahwa selama proses pengembalian SMA/SMK dari kabupaten/kota tidak boleh dilakukan mutasi, promosi, jika dilakukan itu juga, ada dua hal yang prinsip yang akan terpengaruh pada yang bersama, pertama guru atau kepala sekolah tidak bisa gajian karena gaji mereka masuk Dana Alokasi Umum (DAU), kedua kepada yang bersangkutan tidak bisa naik pangkat karena data yang bersangkutan ada di posisi X hari ini , bukan pada hari lain jadi tidak ketemu, itu kebijakan BKN bahwa BKN mendukung pelaksanaan Undang-Undang No 23 tahu 2014 itu,” katanya, Rabu (8/6).

Karena itu dia menghimbau kepada semua pihak untuk mempedomani ketentuan yang ada UU No 23 tahun 2014 dan pemendagri itu. “Selama Oktober lalu dan Oktober nanti tidak ada promosi, mutasi dan pemberhentian kepala sekolah atau guru,” katanya.

Widodo mengatakan kalau dirinya tidak spesifikasi berbicara soal mutasi yang dilakukan pihak Pemkot Palembang, namun kebijakan ini berlaku umum dimanapun itu. “Kita tidak masuk di sana, itu bukan wilayah saya, saya hanya menyampaikan aturannya seperti itu , pada saat posisi SMA/SMK di kabupaten dan kota ya mereka memiliki wewenangnya tapi kiranya kabupaten dan kota mempedomani aturan yang ada,” katanya.

Sedangkan Ketua LSM Api Reformasi, Sukirman menyayangkan pengantian kepala sekolah di kota Palembang, karena ada kepala sekolah SMA di Palembang yang berprestasi dan akan mengikuti lomba harus tidak mendapatkan jabatan.

“Ini yang diganti mereka kepala sekolah yang tidak berkompeten dan tidak berprestasi, kalau seperti ini pemkot Palembang mengangkangi aturan yang ada harusnya mutasi kepala sekolah jangan dilakukan karena masuk masa transisi untuk di serahkan ke provinsi,” katanya.

Sumber: Palpos(del)

Posted by: Admin Transformasinews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.