KAPAN KPK UNGKAP KORUPSI PALEMBANG SQUARE JILID I DAN II

http://3.bp.blogspot.com/-ygO3qgd6Z0g/TXblMr7sruI/AAAAAAAAFHw/zE7rD5uCRpc/s320/100_5684.JPG
FOTO: NET

TRANSFORMASINEWS, PALEMBANG. Komisi Pemberantasan Korupsi sepertinya sangat lamban mengungkap dugaan korupsi pada penjualan tanah eks Taman Ria Sriwijaya ke PT Bayu Jaya Lestari Sukses (PT BJLS) yang saat ini berubah menjadi Mall Palembang Square yang mengakibat negara dirugikan miliaran rupiah.

Penjualan tanah tersebut diduga dijual tidak sesuai dengan NJOP yang ada. Harga komersial tanah di daerah tersebut kala itu diperkirakan Rp 1,5 juta dan harga berdasarkan PBB adalah Rp 820.000 per meter, anehnya PT BJLS membeli dengan harga Rp 613 ribu permeter. “Dari tanah saja negara hampir dirugikan sedikitnya Rp 4 miliar berdasarkan harga NJOP apalagi berdasarkan harga komersial.

Pembangunan Palembang Square (PS), sejak awalnya sudah memicu masalah, baik menyangkut pembebasan dan penggunaan lahan. Pembangunan PS telah menggusur bangunan Taman Ria dan Taman Budaya Sriwijaya (TRS). Lahan yang awalnya milik Pemerintah Provinsi Sumsel yang kini beralih status menjadi milik swasta murni (LIPPO Group)

Pengalihan status lahan tersebut, memicu protes dari berbagai kalangan masyarakat dan anggota DPRD Sumsel kala itu. Mereka mencurigai ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelepasan aset dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada PT BJLS.

Waktu itu, menurut anggota DPRD Sumsel periode 1999 s/d 2004, berdasarkan perda yang ditetapkan DPRD Sumsel, tanah yang disetujui untuk dijual hanya seluas 2,4 hektar. Ternyata, diketahui kemudian, menjadi 5,6 ha.

Kemudian di atas lahan ini dibangun mal dan hotel. Pembangunan mal dilakukan di area 26.409 meter persegi meliputi fasilitas pusat pertokoan, supermarket, restaurant, area promosi serta toko-toko. Untuk hotel bintang empat dibangun di lahan 17.522 meter persegi.

Sedangkan ruko dua lantai dibangun 65 unit dengan luas total 10.980 meter persegi yang diduga beberapa unit milik mantan anggota dewan periode 1999 – 2004 dalam rangka persetujuan Built Over Take (BOT)

PEMBOHONGAN PUBLIK GUBERNUR KEPADA MASYARAKAT SUMATERA SELATAN PADA PENJUALAN STADIUM BUMI SRIWIJAYA JILID II

Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 028/3472/VI/2010 tertanggal 3 Desember 2010 kepada DPRD Sumatera Selatan, dimana Gubernur cuma memberitahukan pemanfaatan barang milik daerah, yaitu pembangunan tempat wisata belanja (underground mall) di eks Lapangan Parkir Stadion Sriwijaya, Jalan POM IX Kampus Palembang. Di dakam surat tersebut tidak pernah tertulis atau menyebutkan tentang rencana pembangunan Rumah Sakit Internasional SILOAM

Bayangkan, dengan DPRD saja tertutup & tidak memberitahukan rencana pembangunan ini. Apalagi dengan masyarakat Sumatera Selatan yang memilihnya ? Kepada kita cuma disampaikan kalau rencana pembangunan ini adalah sebuah CSR (Coorprate Social Responbility) perusahaan Lippo Group. Orang awam pun tau, CSR itu adalah hibah alias pemberian cuma-cuma yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak yang diberikan CSR tersebut, bukan oleh perusahaan tersebut

KESOMBONGAN KEKUASAAN PIHAK-PIHAK YANG TETAP INGIN MEMAKSAKAN RENCANA PEMBANGUNAN INI

http://cdn-2.tstatic.net/palembang/foto/berita/2011/3/2/MALL1.JPG
FOTO: NET

Rencana pembangunan Rumah Sakit Internasional SILOAM dilaksanakan di atas tanah lahan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan sistem perjanjian dengan pihak ketiga yang harusnya, berdasarkan PP No.50/Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, pasal 9, bahwa semua perjanjian dengan pihak ketiga yang membebani daerah & masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD.

Tapi Gubernur tidak pernah melakukan pemberitahuan, apalagi konsultasi atau meminta persetujuan dengan DPRD sebagai perwakilan masyarakat Sumatera Selatan
Hal ini berarti Gubernur mengabaikan peran DPRD sebagai mitra kerja yang sejajar dalam pembangunan serta lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat Sumatera Selatan seakan-akan, Gubernur adalah pihak yang paling berkuasa & tidak perlu pihak serta elemen lain dalam pembangunan Sumatera Selatan

Belum lagi, ternyata Gubernur tidak pernah mengajak dialog Pemerintah Kota Palembang sebagai pihak yang paling berkepentingan terhadap rencana pembangunan ini karena berada di wilayah administrasinya Tidakkah ini bisa dikategorikan sebagai arogansi kekuasaan ?

MENGHILANGKAN KAWASAN PUBLIK

http://bulletinmetropolis.com/home/wp-content/uploads/2011/04/MAL-BAWAH-TANAH.jpg
FOTO: NET

Lapangan Parkir Stadion Bumi Sriwijaya dikenal sebagai tanah lapang milik publik layaknya lapangan Monas, Jakarta yang sering dipakai untuk olahraga, kampanye terbuka, upacara hari-hari besar nasional oleh TNI/Polri serta instansi pemerintah lainnya, shalat Ied, konser musik, pameran, tabligh akbar, dll. Bahkan lapangan ini pasti memiliki kenangan tersendiri bagi masyarakat Sumatera Selatan

MENGAKIBATKAN BANJIR DI KOTA PALEMBANG

Lapangan Parkir Stadion Sriwijaya selama ini dikenal sebagai kawasan hijau, tempat penyerapan air & berfungsi sebagai paru-paru kota. Dengan adanya Rumah Sakit Internasional SILOAM maka akan menghilangkan semua fungsi ini. Apalagi kolam resistensi di dekat GOR sudah berkurang luasnya.

TIDAK MEMBERIKAN MANFAAT APA PUN KEPADA MASYARAKAT SUMATERA SELATAN

Untuk diketahui, perjanjian pembangunan Rumah Sakit Internasional SILOAM ini dibuat berdasaran sistem BOT (Built, Operate & Transfer) oleh Gubernur untuk jangka waktu 30 tahun. Artinya selama 30 tahun ke depan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan & masyarakat Sumatera Selatan tidak akan mendapat keuntungan apa-apa, baik materi ataupun immateri serta baru 6 kali jabatan Gubernur berganti baru berpindah pengelolanya kepada kita. Itupun kalau tidak diperpanjang lagi perjanjiannnya Faktanya juga, Rumah Sakit SILOAM tidak melayani ASKESKIN sehingga masyarakat Sumatera Selatan jelas-jelas tidak bisa berobat disana

RENCANA YANG INEFISIENSI & TIDAK MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jika dikaji dari berbagai aspek, adalah pemborosan & tidak ada kaitannya, secara langsung maupun tidak langsung, dengan pelaksanaan tugas Dinas-dinas yang ada dalam ruang lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Juga tidak dalam rangka mendukung program-program pemerintah, seperti Pendidikan & Berobat Gratis tapi untuk kepentingan bisnis Lippo Group sebagai pihak ketiga yang hanya mengakibatkan masyarakat Sumatera Selatan menjadi konsumtif.

INI ADALAH AWAL DARI RENCANA PENJUALAN SELURUH ASSET MASYARAKAT SUMATERA SELATAN

Hasil gambar untuk pembangunan under mall palembang
FOTO: NET

Rencana pembangunan ini patut dicurigai sebagai upaya yang terstruktur & terencana untuk menjual asset strategis & bersejarah milik masyarakat Sumatera Selatan untuk kepentingan bisnis yang hanya menguntungkan pihak ketiga & sebagian kecil pejabat tanpa memperdulikan keseluruhan masyarakat Sumatera Selatan

Patut diketahui bahwa Gedung Museum Tekstil yang seharusnya dijaga & dirawat sebagai symbol tumbuh-kembang kemajuan seni tekstil Sumatera Selatan seperti songket yang sudah menjadi symbol Provinsi ini juga rencananya akan diubah menjadi hotel

Maka membiarkan kebijakan rencana pembangunan ini tetap berjalan hanya akan memberikan angin segar kepada sekelompok orang untuk menjual seluruh asset masyarakat Sumatera Selatan & berpacu dengan konsep pembangunan ‘menara gading’nya yang jelas-jelas tidak terkait dengan hajat hidup masyarakat Sumatera Selatan.

Laporan: Fery K/Amrizal Ar

Sumber: Transformasi/Dbs-Net

Posted By: Amrizal Aroni

One Comment on “KAPAN KPK UNGKAP KORUPSI PALEMBANG SQUARE JILID I DAN II”

Leave a Reply

Your email address will not be published.