Dana Bagi Hasil kabupaten/kota Di Sumsel Yang Belum Disalurkan Sebesar Rp.1.473.465.287.092,03

OPINI JALANAN 

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG. Pemprov Sumatera Selatan menyusun Perda APBD/P-APBD belum sesuai ketentuan yang berlaku belum memenuhi batasan alokasi anggaran Dana Bagi Hasil dalam Perda APBD sesuai ketentuan yang berlaku diantaranya Penyediaan anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota dalam APBD TA 2014 s.d. 2016, belum sesuai ketentuan Dalam penyusunan anggaran, pemerintah daerah harus memperhatikan dan menyediakan anggaran belanja dana bagi hasil kepada kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis terhadap dokumen alokasi dana bagi hasil kabupaten/kota pada APBD/P-APBD dan hasil evaluasi Mendagri tentang rancangan APBD dan P-APBD TA 2014 s.d. 2016, diketahui bahwa Pemprov Sumatera Selatan telah mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, namun pengalokasian belanja tidak sesuai dengan hak yang telah ditetapkan serta terdapat perbedaan penghitungan dana bagi hasil kabupaten/kota antara Pemprov Sumatera Selatan dan Mendagri.

Melihat rincian secara global Total Bagi Hasil Pajak Provinsi untuk Kab/Kota di tahun 2014 berjumlah 985.272.760.705,45 , Tahun 2015 Rp.1.119.490.644.796,59 dan di tahun 2016 sebesar Rp.181.505.921.000,00 Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen Perda dan Perkada Penjabaran APBD dan P-APBD TA 2014 s.d. 2016 diketahui bahwa Pemprov Sumatera Selatan belum mengalokasikan semua hak dana bagi hasil untuk kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil keterangan lembaga audit negara ini telah diketahui bahwa Pemprov Sumatera Selatan masih kurang menganggarkan belanja bagi hasil kabupaten/kota sebesar Rp1.720.304.537.067,49.

Selanjutnya dilakukan penelusuran pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Selatan TA 2016 diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2015 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp246.839.249.975,46, sehingga masih terdapat hak dana bagi hasil kabupaten/kota yang belum disalurkan sebesar Rp1.473.465.287.092,03 dan telah dicatat pada Neraca (audited) per 31 Desember 2015.

Hak dan alokasi Belanja Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota berdasarkan hasil evaluasi Mendagri Berdasarkan analisis atas hasil evaluasi Rancangan APBD/PAPBD TA 2014 s.d. 2016 oleh Mendagri yaitu Keputusan Mendagri Nomor 903-3611 Tahun 2014.

Keputusan Mendagri Nomor 903-5827 Tahun 2015 dan Keputusan Mendagri Nomor 903-6935 Tahun 2015 diketahui bahwa terdapat perbedaan penghitungan dana bagi hasil kabupaten/kota antara Pemprov Sumatera Selatan dan Mendagri, sehingga terdapat perbedaan hak yang ditetapkan oleh Provinsi dengan hasil evaluasi Mendagri.

Melihat hasil perhitungan Kemendagri atas dana bagi hasil kabupaten/kota lebih besar Rp914.187.069.164,60 dibanding perhitungan provinsi. Berdasarkan Keputusan Mendagri tentang Evaluasi APBD/P-APBD TA 2015 dan 2016 pada angka III,Belanja Daerah angka 4.

Mendagri merekomendasikan agar Pemprov Sumatera Selatan harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota berdasarkan hasil evaluasi.

Penelaahan pada matrik tanggapan Pemprov Sumatera Selatan atas hasil evaluasi P-APBD TA 2015 dan 2016 diketahui bahwa pihak Pemprov Sumatera Selatan menyadari kondisi tersebut dan hal ini terjadi akibat adanya penurunan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan akan diupayakan pada tahun 2016.

Menyikapi masalah ini pemerintah harus mencari terobosan yang kreatif dan inovatif terhadap upaya peningkatan PAD, dan yang tidak kalah pentingnya, pengendalian intern dan pengawasan atas pelaksanaan kerja unit kerja masing-masing.

Sebab lemahnya pengendalian dan pengawasan mengakibatkan pengendalian potensi PAD tidak ditemukan, bahkan menimbulkan kerugian daerah. Terkait dengan PAD dan dan perimbangan merupakan sumber utama keuangan daerah.

Dalam tahun 2016 realisasi PAD tercapai 94,05 persen atau sebesar Rp. 6,583 triliun dari target sebesar Rp. 6,9999 triliun, yang mana PAD tercapai hanya 82,30 persen. Salah satu PAD yang hampir setiap tahun tidak mencapai target yaitu pajak kendaraan bermotor yang hanya 82,02 persen, BBNKB 71,26 persen, pajak bahan bakar kendaraan bermotor 80,19 persen.

Sudah sewajarnya komentar dari kalangan legeslatif yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang selalu tak mencapai target dari tahun ke tahun. Mereka menilai PAD secara signifikan tidak mencapai target terjadi pada empat jenis pajak.

Yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar bermotor dan pajak rokok menunjukkan kinerja penertiban dan pengawasan tentang pajak masih lemah.

Tingginya transasksi jual beli kendaraan bekas tidak memberikan dampak yang segnifikan dalam pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB ),sehingga semuanya memberikan dampak yang besar dalam pembagian hasil pajak.

OPINI: TIM REDAKSI

SUMBER: AUDIT BPK RI

POSTED BY: ADMIN TRANSFORMASINEWS.COM