
Transformasinews.com.Palembang,Kekuatan politik Indonesia pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014 ini sudah terlihat dengan terbentuknya tiga poros yakni blok Jokowi-JK, blok Prabowo-Hatta, non blok yang diusung Partai Demokrat.
Pilihan netral Partai Demokrat cukup disayangkan pengamat politik karena hal itu menunjukkan kalau strategi politik Indonesia masih mementingkan unsur kelompok bukan bangsa.
“Saya melihat kondisi politik balik lagi jaman Orde Lama dan Orde Baru. Artinya politik kita masih sebatas kepentingan kelompok, bukan kepentingan bangsa. Kalau hal ini terus dilakukan tentunya akan menghambat kemajuan bangsa kita sendiri. Saya cukup menyayangkan sikap netral Partai Demokrat. Pilihan non blok yang mereka terapkan justru memperlemah sistem demokrasi Indonesia,” kata pengamat politik dari Universitas Sriwijaya, Ardiyan Saptawan
Ardiyan menjelaskan, saat Orde Lama, Presiden Soekarno membentuk ideologi Nasakom yakni nasionalis, agama, dan komunis. Ideologi itu kemudian diubah lagi di masa Presiden Soeharto dengan membentuk tiga faksi yaitu Golkar, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
“Sekarang SBY ingin membentuk tiga faksi lagi di parlemen yakni non blok serta ingin menjadi king maker sebagai penentu kemenangan dari dua kubu. Inilah bentuk dari arogansi Partai Demokrat,” ucapnya.
Dia melihat ada posisi yang lemah pada demokrasi Indonesia khususnya di parlemen. Baik Jokowi dan Prabowo, sama-sama tidak mengantongi 50 persen kursi parlemen karena minus Partai Demokrat. Sehingga siapa pun yang menang nantinya mereka akan sulit menentukan arah kebijakan karena pasti terjadi tarik-ulur di parlemen antara partai pendukung yang menang dengan yang kalah.
“Dampaknya, produktifitas parlemen dalam menghasilkan perundangan-undangan akan lemah karena terbentur kepentingan kelompok. Tapi
kalau Capres pemenang didukung lebih dari 50 persen pertai pendukung maka percepatan pembangunan pasti tercapai karena tidak terhambat aturan di parlemen.
Ardiyan juga menyayangkan sikap Partai Golkar yang seakan membiarkan kadernya ‘bertarung’ sendirian dan lebih memilih ke kandidat lain.
Keputusan yang diambil Ketua DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie tersebut malah membuat Golkar terperosok lebih dalam lagi.
“Golkar saya menilai tidak belajar dari dua Pilpres sebelumnya. Di 2004 Golkar mencalonkan Wiranto-Salahudin Wahid tapi kalah. Kemudian 2009 Jusuf Kalla-Wiranto juga kalah. Sekarang mereka malah tidak mencalonkan siapa-siapa,” ungkapnya.
Dampak politiknya kata Ardiyan, ternyata tidak semua kader Partai Golkar yang mendukung keputusan tersebut sehingga di Pilpres 2014 ini suara partai tersebut terbelah karena ada yang membelot mendukung Jusuf Kalla yang juga mantan Ketua DPP Partai Golkar dan sebagian lagi tetap loyal. RMOL.sumsel