SBY Beberkan Perjanjian Politik Dengan KMP

TRANSFORMASINEWS, JAKARTA – Akhirnya terjawab sudah kondisi politik yang terjadi antara Partai Demokrat dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Dimana sebelumnya Demokrat sesumbar mengatakan akan mendukung Pilkada secara langsung oleh rakyat, namun pada kenyataannya Anggota DPR RI Fraksi Demokrat melakukan Walkout saat voting RUU Pilkada. Ternyata Demokrat secara resmi sudah bergabung dengan KMP sebelum Rapat Paripurna RUU Pemilukada.

Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Umum Partai Demokrat justru membeberkan sendiri melalui akun twitter resminya. SBY bahkan secara rinci memposting peristiwa tersebut mulai Senin pagi, (06/10/2014).

SBY mengaku bahwa pada Kamis (30/9/2014) malam, dia bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa. Saat itu, Hatta menyampaikan pesan dari pimpinan partai KMP yang menginginkan Demokrat bergabung.

“Meski Demokrat bukan bagian KMP, mereka ingin kebersamaan di DPR & MPR. Ajakan itu saya respons positif dengan satu catatan. PD bersedia bersama2 di DPR & MPR, jika KMP mendukung Perpu Pilkada Langsung dgn Perbaikan yg akan saya terbitkan,” tuturnya.

Saat itu, Hatta langsung menyampaikan pesan itu dalam rapat pimpinan KMP. Pada malam itu juga, mereka setuju untuk mendukung perppu nantinya.

“Sekitar pkl 20.00, saya terima lembar kesepakatan utk (1) Kebersamaan di DPR & MPR; (2) Dukung Perpu Pilkada Langsung dgn perbaikan,” beber SBY.

Kesepakatan tersebut, langsung ditandatangani semua ketua umum dan Sekretaris Jenderal dari Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP, dan juga Partai Demokrat. PD. Kecuali PPP yang hanya ditanda tangani oleh Ketua Umum saja.

“Khusus PPP hanya Ketum, Mungkinkah kesepakatan dilanggar? Politik memang dinamis, tetapi tetap ada etikanya. Saya percaya KMP,” tulisnya.

Sementara, perppu yang memuat perbaikan dari hal-hal negatif pilkada langsung yang dikhawatirkan kubu KMP. Karena ada dugaan dan kekhawatiran jika justru PDI-P yang menolak perppu itu. Menurut dia, seharusnya PDI-P tidak menolak perppu ini karena dari awal menginginkan pilkada tetap digelar secara langsung.

Sejumlah kalangan juga menyebutkan bahwa, pernyataan SBY soal bergabungnya Demokrat ke Koalisi Merah Putih (KMP) merupakan salah satu strategi politik Demokrat. Karena PDI Perjuangan yang dikomandoi sang Ketua Umum Megawati pernah berselisih paham dengan SBY serta menyimpan luka yang lama, sehingga akan sangat sulit menerima Demokrat.

Apalagi, Kabinet pemerintahan Jokowi-JK ditegaskan akan merampingkan fungsional menteri, sehingga sangat sulit Demokrat mendapat posisi di kabinet tersebut.

Sumber: BERITA HEADLINE