Pemerintahan Jokowi-JK Terancam Shut Down

TRANSFORMASINEWS, JAKARTA – Koalisi Merah Putih (KMP) yaitu Prabowo-Hatta diketahui memiliki enam partai pendukung di DPR RI, Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PPP dan PKS sementara Indonesia Hebat dari Jokowi-JK yang didukung PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura. Kalah suara sehingga tidak bisa menguasai pimpinan dan alat kelengkapan DPR dan MPR. Terbukti, saat ini Pimpinan DPR dan MPR sudah dikuasasi oleh KMP.

Sangat fatal akibatnya jika tidak satupun parpol KMP menerima ajakan bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Konon kabarnya komposisi parlemen dan pemerintahan Indonesia sudah menyamai Amerika Serikat saat ini.

“Di Amerika, Demokrat menjadi presiden. Tapi Republik mayoritas di DPR. Pemerintahan Jokowi nanti juga bisa mengalami shut down seperti yang terjadi beberapa waktu di pemerintahan Obama,” tutur pengamat ekonomi politik Syahganda Nainggolan, Kamis (09/10/2014).

Menurutnya, pemerintah Amerika Serikat pernah menutup sementara (shut down) layanan pemerintahan karena kongres (senat dan DPR) gagal mencapai kesepakatan mengenai anggaran rutin pemerintah pada awal Oktober 2013 lalu.

Pemicunya adalah keputusan Senat AS, yang dikuasai artai Demokrat, dan partai Obama juga menolak usulan anggaran belanja versi DPR AS yang dikuasai Partai Republik. DPR rupanya membalas penolakan itu dengan berupaya menggagalkan anggaran untuk UU Asuransi Kesehatan yang dicanangkan Obama yang sangat populer dan disebut Obamacare.

Bahkan, Pemerintahan Indonesia juga berpotensi shut down karena sejak Januari 2015 tidak ada dana untuk menggaji PNS. Dan anggaran digunakan untuk menutupi subsidi BBM.

“Nggak ada lagi uang. Jadi Januari sudah tidak ada gaji. Revisi APBN 2015 baru di bulan April. Sementara Jokowi nggak bisa jual cepat BUMN, seperti yang dilakukan Megawati saat melelang Indosat, untuk menalanginya. Apalagi sekarang mau jual apalagi, benar-benar polemik pemerintaha Jokowi, padahal programnya cukup baik,” tuturnya.

Jokowi seperti berada dalam polemik yang luar biasa, karena seharusnya diakhir pemerintahan SBY harus menaikkan harga BBM namun, tidak dilakukan dengan banyak catatan. Sementara, anggaran subsidi BBM semakin tinggi yang menyulitkan pembangunan infrastruktur.

“Jokowi mau tidak mau harus menaikkan harga BBM di 2015. Padahal saat jadi walikota Solo, dia menolak dan ikut demo bersama rakyat,” tuturnya.

Sejumlah kalangan pun menilai Pemerintahan Jokowi-JK bisa kolaps atau Shut Down pada tahun depan atau 2 tahun masa pemerintahan. Dan inilah strategi KMP untuk menjegal Jokowi-JK.

Sumber: BERITA HEADLINE