Medan – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah Medan menerima sebanyak 248 laporan pengaduan usaha tidak sehat. Dari total pengaduan itu, sebesar 85 persen merupakan kasus tender.

“Kasus tender paling banyak diterima di KPPU Medan dan termasuk di daerah lainnya dan itu menjadi perhatian besar KPPU,” kata mantan Ketua KPPU, Goppera Panggabean di Medan, Jumat (14/3).

Dia mengatakan hal itu dalam acara Pisah Sambut Kepala KPPU Medan dimana jabatannya digantikan oleh Abdul Hakim Pasaribu.

Abdul Hakim, sebelumnya menjabat Kepala KPPU Makassar dan Goppera Panggabean sendiri ditarik ke KPPU Pusat dengan jabatan Direktur Penindakan.

Menurut dia, dari laporan yang diterima, KPPU menangani 25 perkara, dimana 23 perkara telah diputus, sedangkan dua kasus lainnya masih dalam proses persidangan.

Pada tahun ini, KPPU Medan sedang melakukan proses penyelidikan sejumlah laporan di antaranya dugaan pelanggaran dalam tender pengadaan ternak kerbau untuk pengembangan budidaya kerbau di Dinas Peternakan Sumatera Barat, tender pengadaan alat kedokteran angiography di RSUD Dr. Zainoel di Banda Aceh, dugaan pelanggaran dalam pelelangan subsidi angkutan laut perintis pangkalan Teluk Bayur di Sumatera Barat dan sejumlah dugaan pelanggaran lainnya baik di Aceh, Sumut dan Sumbar.

Dia menegaskan, KPPU memiliki sejumlah kendala dalam menciptakan iklim usaha yang sehat antara lain berhubungan dengan peraturan di masing-masing daerah yang memungkinkan celah bagi usaha tak sehat.

Kepala KPPU Medan yang baru, Abdul Hakim Pasaribu mengatakan, ke depan pihaknya akan semakin meningkatkan kerja sama dengan berbagai jajaran sehingga bisa meningkatkan pencegahan permasalahan.

“Masih banyak peraturan pemerintah daerah yang bisa dijadikan celah bagi pelaku usaha maupun panitia tender untuk melakukan praktek-praktek usaha yang tidask sehat”katanya.

KPPU akan memberi masukan bahkan memberikan saran untuk mencabut peraturan daerah yang tidak sesuai dengan nilai persaingan usaha sehat.

“KPPU juga akan meningkatkan koordinasi dengan ombudsman, kepolisian, kejaksaan, asosiasi pengusaha, instansi pendidikan serta masyarakat untuk bersama-sama menciptakan iklim usaha yang sehat di Sumut,” katanya.