Realisasi Bantuan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Pali Tidak Sesuai Ketentuan

TRANSFORMASINEWS.COM, Pali.  Pada tahun 2015 telah dianggarkan belanja bantuan keuangan sebesar Rp.24.227.515.632,00 dengan realisasi sebesar Rp.23.639.160.750,00 atau 97,57% dari anggaran.

Realisasi tersebut terdiri dari Dana Desa yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan alokasi Dana Desa yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten PALI.

Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

Tahap I pada bulan April sebesar 40%

Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%

Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan Dana Desa, diketahui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada 18 desa yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.

DPPKAD telah menyalurkan Dana Desa sesuai usulan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) kepada 56 Desa. Desa diwajibkan menyampaikan laporan semesteran kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan berikutnya.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban Dana Desa, diketahui terdapat 18 desa penerima Dana Desa sebesar Rp.6.017.479.779,94 belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, BPK juga menemukan pajak atas penggunaan Dana Desa belum dibayar sebesar Rp.7.762.500,00.

Pembayaran pajak penggunaan Dana Desa Tahap II dilakukan melalui e-billing. Sistem e-billing pajak merupakan sistem pembayaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang menggunakan sarana elektronik dengan jaringan internet.

Sistem ini memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik.

Ternyata, BPK menemukan 3 desa dari 10 desa yang diuji petik belum membayar pajak penggunaan Dana Desa Tahap II dengan total Rp.7.762.500,00.

Hal tersebut disinyalir telah melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK/03.2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak pada pasal 2 ayat 5, yang menyatakan bahwa Pph pasal 21 yang dipotong oleh pemotong Pph harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Sumber: Klikanggaran.com

Posted by: Admin Transformasinews.com