Arek Suroboyo: Jokowi Tak Pro Rakyat

TRANSFORMASINEWS, SURABAYA.  – Pertarungan melawan rencana kenaikkan BBM semakin sengit. Setelah demo BBM di berbagai kota marak, Senin kemarin giliran mahasiswaAliansi Perjuangan Rakyat Surabaya turun ke jaalan menuju depan gedung DPRD Surabaya, Senin (10/11). Mereka puluhan ribu jumlahnya, menolak BBM dinaikkan menjadi menjadi Rp 9.500. Dalam aksinya tersebut, mereka berteriak-teriak mengecam kebijakan Presiden yang tidak pro-rakyat.

Menyikapi demo BBM tersebut, elit politik PDIP pun menyuarakan hal serupa. Salah satunya adalah Anggota DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon meminta pemerintah untuk tidak buru-buru menaikkan harga BBM bersubsidi. Effendi menilai, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketatnya ruang fiskal dalam APBN 2015, dan mengatasi persoalan migas di Indonesia.

“Tidak usah gegabah dan terburu-buru menaikkan harga BBM, kalau langkah konkret ini dilakukan,” kata Effendi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11).

Sementara Koordinator demo di Surabaya, Yeri menjelaskan, dalam konstitusi sesuai dengan pasal 34 ayat 3 bahwa subsidi merupakan fasilitas pelayanan umum yang harus diberikan pemerintah kepada rakyat. Alasan defisit APBN 2014 tidak bisa dijadikan dalih utama untuk mengerek harga BMM bersubsidi. Apalagi alasan serupa pernah digunakan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“PDI Perjuangan sebagai partai oposisi semasa SBY berkuasa, jelas-jelas selalu menolak kenaikan BBM dengan alasan defisit, namun sekarang Jokowi yang diusung PDIP malah menggunakan dalih yang sama,” ucapnya.

Yesi menilai Jokowi dan SBY memiliki watak yang sama. Selain menggunakan alasan defisit, Jokowi sudah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan pokok. Salah satunya adalah dengan program kompensasi pada orangmiskin sebesar Rp 150 ribu perbulan selama dua hinga tiga bulan. Hal yang sama dilakukan SBY dengan program bantuan langsung tunai (BLT).

Subsidi BBM tidak tepat sasaran tidak bisa dijadikan alasan. Pemerintah berdalih anggaran subsidi BBM 80 persen dinikmati oleh kalangan menengah atas. Yesi mengungkapkan subsidi BBM dasar setiap perekonomian. Ketika BBM naik, maka harga kebutuhan pokok akan meningkat. Karena itu, dengan alasan apapun menaikkan BBM subsidi merupakan kebijakan anti rakyat. “Jokowi-JK (Joko Widodo-Jusuf Kalla boneka imperialis, Jokowi-JK anti rakyat,” teriaknya.

Peserta aksi lainnya, Noval menambahkan, pemerintah tidak bisa menggunakan kenaikan BBM dunia sebagai alasan. Pasalnya, tahun ini harga minyak dunia berada pada level bawah. Karena itu, kenaikan BBM bersubsidi hanya memberikan keuntungan kepada perusahaan-perusahaan eksplorasi dan eksploitasi minyak milik imperialisme seperti Amerika Serikat (AS).

Menurutnya, akar maslah kenaikan BBM bersubsidi adalah ketergantungan minyak kepada imperialis AS. Selama ini Indonesia kerap impor minyak. Artinya, ada monopoli atas sumber-sumber minyak di Indonesia oleh kapitalisme monopoli internasional, khususnya Amerika Serikat.
“Kebijakan menaikkan harga BBM subsidi semakin mencekik rakyat Indonesia,” pungkasnya. (bi)

Jangan Gegabah

Effendi Simbolon juga meminta pemerintah untuk tidak buru-buru menaikkan harga bahan-bakar minyak (BBM) bersubsidi. Effendi menilai, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketatnya ruang fiskal dalam APBN 2015, dan mengatasi persoalan migas di Indonesia.

Beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah, antara lain penataan tata niaga migas, pembubaran SKK Migas, pembubaran Petral, diversifikasi dan konversi BBM, pembangunan kilang, pembangunan sarana transportasi, membatasi laju pertumbuhan otomotif dan laju pertumbuhan kendaraan roda dua.

“Kemudian menyetop perbankan untuk memberikan bunga murah di awal, lalu menjerat pada para kreditor sepeda motor. Tambahan BBG (bahan bakar gas), membangun SPBG (stasiun pengisian bahan bakar gas),” tutur Effendi.

Effendi juga meminta pemerintah untuk membuka neraca keuangan Pertamina agar diketahui harga beli minyak per liter. Pembukaan neraca keuangan juga memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan informasi lebih dalam terkait importir minyak untuk Pertamina.

“Apakah dari OPEC list atau non. Kalau non-OPEC list mustahil dari ISIS juga bisa dibeli, harga murah kita tidak tahu mafia kan,” jelas Effendi.

Selain itu, di lingkaran ESDM, pemerintah juga diminta untuk tidak memasukkan nama-nama lama yang sudah diketahui kredibilitasnya kurang baik di lingkungan ESDM.Effendi menilai, persoalan subsidi BBM hanya akibat dari sistem yang tidak tertata dengan baik dan tidak segera diselesaikan oleh pemerintah.

“Komitmen Jokowi harus melakukan langkah yang konkret di sektor energi, bukan kemudian menyampaikan pada kita ini bakar-bakar uang, siapa bilang bakar uang,” ucap Effendi.- bin, mer.

SUBER: (Surabaya Pagi)