Megawati Ingin Sri Mulyani Jadi Menko Ekonomi

Sri Mulyani/NET

TRANSFORMASINEWS, JAKARTA – Nama Sri Mulyani akhirnya masuk dalam Tim Transisi pemerintahan Jokowi-JK setelah Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berbicara melalui telepon dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri baru-baru ini.

Sejumlah media di Jakarta juga menyebutkan bahwa Presiden terpilih Joko Widodo masih hingga saat ini masih enggan membeberkan siapa nama-nama sang calon menteri. Namun, Jokowi dipastikan akan mempertimbangkan setiap calon yang diajukan koalisi Indonesia Hebat.

Sri Mulyani juga disebut-sebut berpeluang besar menduduki jabatan Menteri Koordinator Perekonomian. Karena sebelumnya, Jokowi juga sempat menghubungi Sri Mulyani. Bahkan, Wapres Jusuf Kalla sempat bertatap muka saat kunjungan ke Washington DC, Amerika Serikat, pada bulan Agustus 2014 lalu.

“Nama Sri Mulyani juga sudah mendapat restu dan kabarnya memang Ibu Ketum juga menginginkan Menko Perekonomian adalah Ibu Sri, karena sejumlah pertimbangan,” tutur sumber tersebut.

Sumber juga mengatakan bahwa posisi Menteri Keuangan akan beralih kepada Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, yang saat ini menjadi Wakil Menteri Keuangan. Sementara Chatib dianggap masih memiliki pemikiran sebagai akademisi.

“Ini karena pemikiran Chatib lebih cocok sebagai akademisi,“ tuturnya.

Sejumlah nama pun ikut disebutkan, seperti Hasto Kristiyanto dan Eva Sundari menjadi kandidat yang dipertimbangkan dari PDIP. Lalu mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Rini Soemarno, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Ignasius Jonan, dan mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Luhut Pandjaitan dikabarkan juga masuk kandidat yang dikantongi Jokowi.

Munculnya nama Sri Mulyani sebagai calon kuat menko perekonomian bakal mendapat penolakan keras. Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan pencalonan Sri Mulyani menunjukkan ketergantungan pemerintah Indonesia terhadap asing.

“Kalau benar Sri Mulyani dalam kabinet, maka akan mendapat perlawanan kuat dari Koalisi Merah Putih karena kami menjadi benteng terakhir kedaulatan ekonomi Indonesia,“ tuturnya.

Di sisi lain, Menkeu Chatib Basri mengusulkan tiga opsi terkait dengan pembentukan Badan Penerimaan Negara untuk optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak.

“Bisa di bawah koordinasi Kemenkeu atau lembaga yang bertanggung jawab langsung ke presiden, atau memberi fleksibilitas bagi ditjen pajak agar lebih leluasa dalam mengumpulkan pajak,“ tuturnya.

Sumber: BERITA HEADLINE