Mengawal Ideologi di Tengah Pluralitas

Grafis/Seno

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA. MAHKAMAH Konstitusi (MK) memiliki peran tidak hanya sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga menjadi pengawal ideologi negara. Kompetensi para hakim konstitusi sangat krusial dalam memastikan peran tersebut berjalan dengan baik. Hal itu diperkuat pertukaran pengalaman dan praktik antaranggota Asosiasi MK se-Asia.

Tahun ini, MK Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan simposium tentang kiprah pengadilan konstitusi di tengah masyarakat yang plural. Berikut petikan wawancara Media Indonesia dengan Ketua MK RI Arief Hidayat seputar simposium tersebut, di Jakarta, pekan lalu.

Apa latar belakang penyelenggaraan simposium itu?
Kita diberi amanah menjadi Presiden Asosiasi MK Se-Asia. Pada waktu di Bali simposium di sana (pada 2016), ada kong­res MK se-Asia. Sudah menjadi satu tradisi kalau menyelenggarakan kongres sekaligus menyelenggarakan pertemuan ilmiah yang sifatnya internasional berbareng­an dengan penyelengaraan kongres itu.

Kenapa memilih Surakarta (Solo) sebagai tempat pelaksanaan?
Dalam board of member meeting tahun lalu, waktu itu kan dibuka Presiden. Presiden menyarankan jangan hanya Bali terus. Sambil ada kongres, ada simposium internasional memperkenalkan budaya dan pariwisata Indonesia. Kemudian kita ngomong-ngomong, kelihatannya Solo dan Yogyakarta itu tepat untuk diselenggarakan kegiatan itu.

Apa tema yang diusung?
Simposiumnya kita namakan dengan tema Constitutional courts as the guardian of ideo­logy and democracy in pluralis­tic Society. Jadi, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi dan demokrasi di tengah masyarakat yang plural, bineka. Itu tema besar yang kita usung. Karena konteksnya adalah mengawa­l ideologi dan demokrasi pada masyarakat plural ini kita akan meminta masukan-masukan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan tema besar itu.

Tujuan apa yang diharapkan Indonesia?
Demokrasi di tengah masyarakat yang homogen sangat berbeda dengan di masyarakat yang heterogen. Masyarakat homogen itu gampang demokrasinya karena pandangannya sama, satu, homogen, baik dari sisi agama, ras, suku bangsa, bahasa, itu kan homogen.
Kalau mau mempraktikkan demokrasi di masyarakat Jepang, Jepang kan masyarakatnya homogen, bagaimana kalau itu dipraktikkan di tengah masyarakat yang majemuk, bineka, seperti Indonesia.

Bagaimana bisa membangun landasan negara yang demokratis tapi basic-nya adalah masyarakat yang sangat heterogen?
Kita akan menyampaikan, mereka juga akan menyampaikan atau mengkritisi. Kita bisa tukar pengalaman, tukar pendapat dalam simposium.

Apakah praktik itu masih banyak diterapkan di dunia?
Di Timur Tengah saja yang masyarakatnya homogen kan susah. Sekarang Yugoslavia, era reformasi pecah mereka. Rusia sebetulnya heterogen, bagiannya ada Rusia Eropa dan Eropa Asia. Tapi pada waktu mereka mempraktikkan negara yang demokratis pada waktu Glasnost dan Pe­restroika akhirnya Soviet yang besar yang tadiny­a di bawah rezim komunis pecah-pecah. Pecahannya ya ada anggota kita, Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, itu kan jadi pecah.

Apa perbedaan pokok antara MK Indonesia dan negara lain?
Mereka hanya sebagai penga­wal konstitusi. Misalnya di Jerman, Korea, dan Turki, membatalkan atau membubarkan partai itu dasarnya apa. Dasarnya konstitusi. Tapi kalau di Indonesia, bisa saja kita membubarkan partai karena partai itu mempunyai ideologi dasar negara yang beda dengan Pancasila.

Bisakah Indonesia jadi contoh?
Era reformasi dengan mengubah Undang-Undang Dasar kita masih mampu menjaga NKRI ini secara utuh. Tetapi sekarang ada gejala, kita masih sepakat menggunakan Pancasila dan UUD 1945 yang sudah diubah (hasil amendemen), tapi kohesi sosial mulai meluntur hanya karena pilkada saja. Kan, karena pilkada saja, isu-isu primordial digoreng-goreng, akhirnya kohesi sosial bisa meluntur. Ini harus kita ikat kembali menjadi satu.

Ada yang salah dengan cara kita mengelola?
Kita sudah mampu mengelola heterogenitas ini secara demokratis pada waktu membentuk UUD. Karena orientasi bangsa ini sama. Karena kita saling percaya, pada waktu founding fathers ketemu membahas UUD di BPUPKI dan PPKI. Tapi perjalanan bangsa ada pasang surut, ya kadang-kadang kohesi sosialnya me­ngental. Pada waktu Orde Baru mengental, tapi kan diperintah secara nondemokratik. Pak Harto dengan kuat mencengkeram, tapi Pancasila bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Enggak ada kohesi sosial meluntur, enggak ada aneh-aneh. Karena tekanan dari rezim itu kepada masyarakat. Apakah ini betul?
Setelah kita reformasi, sekarang kita demokratis, kelihatannya ada gejala untuk bisa kohesi sosial semakin melemah.

Apa yang mesti kita lakukan?
Coba lihatlah pengalaman pilkada, terutama pilkada DKI. Kan itu kohesi sosial menjadi meluntur, isu-isu mengenai ras muncul, isu mengenai perbedaan agama muncul, sehingga kohesi sosial meluntur. Nah, bagaimana praktik kita sekarang harus kita perbaiki supaya kohesi sosial mengental kembali sebagaimana contoh pada waktu orientasi founding fathers sama, kita saling percaya sesama anak bangsa. Karena kita sudah benar sekarang ini dengan ideologi dan dasar negara Pancasila. Tapi bagaimana itu bisa dikelola dalam praktik dan itu menjadi pe­gang­an bersama.

Sumber: Mediaindonesia.com (P-1)

Editor: Nurmuhammad

Posted by: Admin Transformasinews.com