Perintah Presiden sudah Jelas

ANTARA/Puspa Perwitasari

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA. TINDAKAN tegas oleh aparat keamanan terhadap elemen masyarakat yang dinilai intoleran dan antikeberagam-an lebih mudah dilakukan karena ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal itu bersifat definitif dan konkret.

“Jadi tidak bisa jika sifatnya hanya umum. Apabila sudah jelas, aparat keamanan dapat bertindak karena terukur, mana tindakan yang bisa dikatakan pelanggaran hukum atau bukan,” ujar Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letjen (Purn) Agus Widjojo, tadi malam (Kamis, 18/5).

Sebelumnya, saat bertemu dengan para pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/5), Presiden Joko Widodo mengemukakan, kendati konstitusi menjamin kebebasan berkumpul dan berserikat, pemerintah tidak ragu menindak organisasi yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jika sebuah organisasi keluar dari koridor konstitusi, Presiden memerintahkan untuk menggebuk mereka. “Organisasi seperti itu selama ini dibiarkan. Kalau saya, tidak bisa (membiarkan). Sejak saya dilantik, pegangan saya ialah konstitusi,” tegas Presiden.

Agus sepakat dengan perintah Presiden tersebut. “Konstitusi sudah jelas dan turunan atau jabaran peraturan perundangan juga sudah jelas. Tinggal bagaimana dia ditegakkan,” tegas Agus.

Agus pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mengikuti perasaan, seperti mengambil kesimpulan sepihak ataupun berencana melakukan sesuatu hal. Apalagi belakangan komponen bangsa banyak terpengaruh informasi yang beredar di media sosial.

Dalam kesempatan lain, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai forum dialog merupakan langkah tepat dalam menjaga NKRI saat bangsa ini tengah menghadapi masalah.

“(Forum dialog) amat sangat (langkah yang tepat untuk menjaga NKRI) karena forumnya adalah berdialog, berkomunikasi, bertukar pikiran, sharing idea. Saya pikir bagus itu,” kata Surya seusai menghadiri pelantikan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan forum dialog harus digelar bersama semua komponen elemen yang ada di masyarakat. “Jadi inisiatif Bapak Presiden bagus sekali dan mudah-mudahan ini akan bisa lebih memperkuat spirit, semangat kita untuk mengatasi permasalahan apa pun yang ada di negeri ini,” ucapnya.

Sepi
Sejak pemerintah mengumumkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi Islam itu menghentikan hampir semua aktivitas. Di kantor pusat HTI di Tebet, Jakarta Selatan, kemarin, tidak ada lagi pengajian yang biasa dilakukan setiap hari.

Aktivitas yang terlihat hanyalah menyangkut administrasi kantor dari pagi hingga sore. Salah satu anggota HTI yang tidak mau menyebut nama mengatakan tidak ada kegiatan rutin lain selain akti-vitas kantor sejak pembubaran itu diumumkan.

Soal pembubaran HTI, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan pihaknya telah memberi informasi ihwal bukti-bukti ideologi HTI yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. “Tugas kami membantu menyediakan semua info terkait HTI. Yang ajukan ialah Kejaksaan Agung,” kata Setyo.

Sumber: Mediaindonesia.com (Sru/Nur/Mal/X-6)

Posted by: Admin Transformasinews.com