Legislator Senayan Tak Menampik, Pembiaran Jalan Rusak di Sumsel Imbas Pilkada

ilustrasi jalan rusak/NET

TRANSFORMASINEWS, BATURAJA. Politik memang terkadang kejam. Apalagi jika usai dari “Perang” di ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik itu Pilkada Provinsi maupun level di bawahnya lagi.

Nah, bukan rahasia umum jika usai pelaksanaan Pilkada akan menyisakan “dendam politik” yang berimbas ke masyarakat daerah. Misalnya, jalan rusak di daerah mereka tak kunjung diperbaiki, hanya gara-gara sewaktu Pilkada Kepala Daerah yang menjabat kalah suara disana.

Imbas pasca Pilkada macam itu, diakui oleh anggota DPR RI Komisi IX, Irma
Suryani. Politisi perempuan dari Fraksi Nasdem ini bahkan tak segan-segan
menyebut, hal demikian juga terjadi di wilayah Sumsel ini. Baik itu di Pilbup
maupun Pilgub.

“Saya kira ada. Bahkan itu terjadi di Sumsel ini. Baik di Pilbup maupun Pilgub,”  ungkap legislator Senayan dari itu, dibincangi wartawan, usai reses di Baturaja, Jumat (6/3).

Menurut dia, seharusnya “dendam” itu tidak boleh terjadi. Karena, setelah terpilih, sosok pemimpin mesti dapat memimpin daerah/ wilayahnya, tanpa mengkotak-kotakkan lagi. Tidak lagi mengungkit-ungkit sebagai orang sini atau  sana, kelompok ini atau kelompok itu.

“Jika kondisi jalan rusak dibiarkan saja gara-gara (imbas) dari pertarungan  politik, itu yang gak benar. Artinya dia bukan pemimpin kalau dia masih punya  pikiran yang picik seperti itu,” cetusnya.

Sebagai gambaran politik sehat pasca bertarung di Pemilihan, ia pun mencontohkan kunjungannya hari ini, Jumat (6/3). Dia mengakui tidak mengatasnamakan Nasdem.

“Saya mengatasnamakan sebagai wakil rakyat. Saya mengatasnamakan kader Nasdem ketika kami waktu Pileg lalu. Nah, ketika saya menjadi anggota DPR RI, saya adalah wakil rakyat, yang tentunya adalah milik rakyat semuanya. Artinya semuanya harus kita perhatikan, begitu. Tidak lagi bicara partai ini, atau partai itu,” katanya.

Lebih lanjut, seperti yang sudah ia utarakan, bahwa 50 persen jalan di Sumsel ini
rusak. Bahkan rusak berat kondisinya. Nah, sekali lagi bahwa ini menunjukkan jika Gubernur Sumsel dan Bupati atau Walikota tidak sinergi.

“Karena itu, menurut saya koordinasi antara kepala daerah, Gubernur dan Bupati-bupatinya belum maksimal. Harusnya koordinasi Itu jalan,” ungkapnya.

Seorang Gubernur sindir dia, harus tahu kondisi jalan Kabupaten / Propinsi di  berbagai daerah di Sumsel.

Misalnya, bahwa kondisi jalan Kabupaten di OKI itu rusak berat, Gubernur harus panggil Bupatinya.

“Ini jalan kamu ada yang rusak, harusnya segera perbaiki. Kan gitu,” imbuhnya.   Demikian juga Bupati, kalau ada jalan negara atau jalan provinsi yang rusak di  daerahnya, Foto saja. Lapor ke Gubernur.

“Pak gubernur ini jalan yang melintas di kabupaten kami ini rusak berat, tolonglah pak Gubernur bawa ini ke pusat. Kan gitu,” timpalnya.

Pada intinya, tambah Irma, perihal perbaikan infrastruktur terkhusus jalan, memang harus ada komunikasi antar para kepala daerah, kemudian bersinergi dan koordinasi.

“Kalau ini belum terselesaikan, berarti belum ada upaya seperti itu dong,”  pungkas dia.

Sumber:[RMOL/AR]