KPK Dalami 180 Nama yang Disebut dalam Putusan Hakim Tipikor

kpk-makumon
Koalisi Pemantau Peradilan bersama pimpinan KPK Alexander Marwata dan Saut Situmorang menggelar teatrikal menangkap monster mafia hukum di depan Gedung KPK, 26 Juli 2016. TEMPO/Danang

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA.- Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami nama-nama yang pernah diduga terlibat tindak pidana korupsi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan setidaknya ada sekitar 180 nama yang disebut dalam putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

“Kami kemarin sudah inventarisasi 180-an orang yang disebut dalam putusan hakim yang terlibat dalam tipikor,” ucap Alex dalam acara konferensi pers Kinerja KPK 2016 di Auditorium KPK, Senin, 9 Januari 2017.

Melihat beban kerja di KPK, Alex menuturkan lembaganya sudah mengevaluasi, apakah nama-nama tersebut akan diproses sendiri oleh KPK atau dilimpahkan ke aparat penegak hukum lain. “Karena beban kerja di KPK sudah banyak, dan perkara-perkara yang menyangkut Pasal 55 KUHP akan dikoordinasikan dengan kejaksaan serta kepolisian,” ujar Alex.

Pasal 55 KUHP yang dimaksud adalah orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi.

Alex mengatakan sekitar 180 nama itu sudah terkumpul sejak 2010. Hingga saat ini, belum ada satu pun dari nama-nama itu yang naik ke penyelidikan ataupun penyidikan. “Kami baru minta penuntut umum, baru jumlahnya yang dinyatakan hakim turut serta dari berbagai perkara itu,” ucapnya.

Dalam menyusun dakwaannya, jaksa penuntut umum kerap memasukkan Pasal 55 atau pasal penyertaan kepada para terdakwa . Pasal ini digunakan jika dalam korupsinya seorang terdakwa melakukannya bersama orang lain.

“Misalnya, dari kasus Century kan ada banyak tuh. Kami ingin dalami lagi, apa sih masing-masing keterlibatan mereka, apakah layak dinaikkan,” ujar Alex.

8 Jurus KPK Berantas Korupsi Tahun Ini

8 Jurus KPK Berantas Korupsi Tahun Ini  
Ketua KPK terpilih, Agus Rahardjo (tengah) berfoto depan Gedung KPK, Senin (21/12). Kelima pimpinan KPK periode 2015 – 2019 terpilih, berkumpul di KPK sebelum dilantik Presiden Joko Widodo. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memasang ancang-ancang dalam memberantas rasuah pada 2017. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan setidaknya ada delapan strategi yang kini dipersiapkan KPK untuk menekan korupsi yang makin marak.

“Strategi pertama adalah melanjutkan penanganan perkara yang terjadi sepanjang 2016 dan mempercepat penanganan utang kasus-kasus lama,” kata Agus di kantornya dalam acara konferensi pers Capaian Akhir Tahun 2016 KPK, Senin, 9 Januari 2017.

Kedua, Agus mengatakan lembaganya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 109/PUU-XIII/2015. Putusan itu menyebutkan KPK boleh merekrut penyidik sendiri.

Selanjutnya, lembaga antirasuah akan mulai menerapkan Peraturan Mahkamah Agung mengenai pemidanaan korporasi. Pada 2017, Agus memastikan KPK akan mulai menyentuh korporasi sebagai tersangka.

Strategi keempat, kata Agus, KPK akan mengintensifkan kerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan TNI untuk menyisir korupsi di sektor pertahanan. “Panglima TNI pada tahun ini juga fokus melakukan penindakan di ranah pidana korupsi lingkungan TNI, dan KPK akan kerja sama dengan beliau,” ujar Agus.

Agus mengatakan adanya gap kesejahteraan antara pegawai KPK dan penegak hukum lain kerap menciptakan kecemburuan. Untuk itu, Agus berencana melakukan kajian untuk memperbaiki kesejahteraan penegak hukum lain sehingga kinerja mereka meningkat. “Selama ini selalu dibandingkan, KPK dan kepolisian,” ujarnya.

Peningkatan kerja sama dengan Ombudsman, Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), dan lembaga pelayanan publik lain juga akan terus ditingkatkan tahun ini. Agus mengatakan peningkatan kerja sama itu tak lepas dari diluncurkannya platform Jaga oleh lembaga antirasuah. Ia berharap tahun ini instansi yang berpartisipasi dalam platform itu semakin meningkat.

Strategi ketujuh, Agus berencana menguatkan korsup pencegahan di bidang pengadaan barang dan jasa, e-budgeting, e-planning, dan e-perizinan. Melihat banyaknya kepala daerah yang tertangkap KPK pada 2016, Agus berharap e-government dapat berjalan dengan efektif tahun ini.

Terakhir, Agus berharap pemerintah mengesahkan undang-undang tentang pembatasan transaksi tunai, aset recovery, dan single identification number. “Birokrasi kompeten itu sangat penting sekali jadi ini bukan pekerjaan mudah karena kalau tidak salah mulainya sudah sepuluh tahun lalu tapi harus bisa segera tuntas,” katanya.

Sumber:TEMPO.CO/MAYA AYU PUSPITASARI

Posted by: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.