HUT Bhayangkara ke-69 di Polda Sumsel

RMOLSumsel

TRANSFORMASINEWS, PALEMBANG. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) menggelar perayaan HUT Bhayangkara ke-69 di Halaman Upacara Polda Sumsel, Rabu (1/7).

Upacara ini dihadiri juga  Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, Pangdam II Sriwijaya, Ketua DPRD Sumsel, pejabat Sumsel serta tokoh masyarakat lainnya.

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Iza Fadri yang membacakan amanat Presiden RI, Joko Widodo mengatakan, ke depan Polri akan dihadapkan dengan tantangan dan persoalan yang semakin kompleks sebagai dampak globalisasi. Tindak kejahatan yang semakin beragam dan menggunakan teknologi informasi dengan dimensi yang semakin luas.

Situasi keamanan di dalam negeri juga diwarnai dengan adanya kejahatan konvensional, kejahatan trans nasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi.

Lanjutnya, untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan adanya kesanggupan dan kesungguhan Polri untuk meningkatkan kinerjanya baik dalam pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum maupun dalam memberikan perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Dibidang pemeliharaan Kamtibmas dilaksanakan dengan mengedepankan tindakan penangkalan dan pencegahan. Dibidang pengakkan hukum melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk kejahatan secara tegas untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat” tuturnya

Dirinya juga meminta agar diberantas mafia hukum atau makelar kasus yang masih ada di kepolisian. Selain itu juga diperlukan koordinasi dan kerjasama secara sinergi dengan aparat hukum dan pemangku penegak  hukum lainnya termasuk dukungan masyarakat.

“Dibidang perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan denagn mudah, tidak berbelit, responsif, dan empati. Berikan perlidungan yang memadai pada kelompok rentan, penyandang cacat, dan gelandangan. Juga kelompok minoritas baik dari sisi agama dan etnis, gender dan kelompok sosial lainnya termasuk kepada anak-anak dan perempuan” terangnya.

Pelayanan yang masih panjang birokrasinya hendaknya diteliti dan dipangkas untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan utamakan sistim online untuk menghindari pungutan tambahan dan percaloan. Polri juga harus terus berbenah karena masih banyak masukan dan komplen dari masyarakat terkait pelayanan dan penegakan hukum baik itu disampaikan langsung atau melalui media.

“Maka dari itu dengan masukan tersebut, Polri jangan berhenti melakukan perbaikan dan koreksi. Sejalan dengan revolusi mental di 2015 ini, Polri telah punya 11 program prioritas, saya berharap program tersebut benar-benar dilakukan dan jangan hanya formalitas belaka. Harus ada yang dirasakan sebagai perubahan yang positif dan konstruksif,” pungkasnya.

SUMBER:[rhd/RMOL/AR]