Banyak Pemantik Penyelewengan Dana Desa

Dok. MI/Immanuel Antonius

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA. PENYELEWENGAN dana desa yang terungkap KPK diduga banyak juga terjadi dibanyak daerah. Penyebab terjadinya korupsi pada program yang menelan Rp60 triliun dari APBN 2017 itu beragam, mulai dari tumpang-tindih regulasi sampai ketidakbecusan aparatur desa.

“Bagus sekali pengungkapan korupsi dana desa yang dilakukan KPK, bahkan termasuk anggotanya menteri sekalipun ketika terindisikasi kuat korupsi tangkap saja. Jelas kami mengapresiasi pengungkapan tersebut, sebab kami masih pelan-pelan jalannya,” terang Ketua Satuan Tugas Dana Desa, Bibit Samad Rianto kepada Media Indonesia, Kamis (3/8).

Ia menjelaskan Satgas Dana Desa akan bekerja sama dengan semua lembaga penegak hukum dalam menindaklanjuti setiap temuan indikasi korupsi dana desa. Seluruh indikasi penyalahgunaan dana desa akan dilakukan evaluasi untuk perbaikan tata kelola dan strategi pencegahan.

Bibit mencatat setidaknya terdapat 3 persoalan yang disinyalir menjadi penyebab penyalahgunaan dana desa. Penyebab pertama yaitu regulasi yang mampu menyumbat penyaluran dana desa dari pusat ke desa. Perlu dipastikan seluruh aturan telah sinkron mulai peraturan pemerintah, peraturan menteri, sampai peraturan desa.

“Kalau tidak sinkron, itu haus kita daur ulang supaya tujuan dari dana desa itu bisa segera terwujud,” ujarnya.

Penyebab kedua, lanjut Bibit, pemahaman pihak terkait tentang tata kelola atau manajerial dana desa. Penyalahgunaan dana tersebut sangat mudah terjadi akibat ketidakmampuan apartur desa dalam hal perencanaan sampai tujuan penggunaan dana desa.

“Perencanaan sampai proses menetukan sasaran itu dirancang dalam rapat musyawarah desa. Peserta musyawarah desa ini apakah sudah mengikuti aturan berlaku atau tidak, maka penting memastikan perangkat desa itu menguasai atau memahami peruntukan dana desa supaya tidak digunakan atas dasar kehendak pihak tertentu,” terangnya.

Bibit menuturkan penyebab ketiga yaitu pelanggaran administrasi dan pidana. Maka proses rekrutmen aparat yang akan mengelola dana desa harus dipastikan memiliki integritas yang baik.

“Tapi sayangnya masih banyak orang yang memiliki catatan buruk dalam masalah moral dan integritas tetapi terpilih. Makanya ketika ada indikasi korupsi saya harap semuanya diproses secara tegas,” katanya.

Sumber: Mediaindonesia.com  (X-12)

Posted by: Admin Transformasinews.com