Soal Anggaran, Banwaslu Ngadu ke DPD RI

APBDTRANSFORMASI, Palembang. Karena belum juga mendapatkan kepastian mengenai anggaran melaksanakan pengawasan pemilihan umum gubernur Sumsel. Senin (117/12) kemarin, badan pengawas pemilu (Banwaslu) Sumsel, menyampaikan persoalan sekaligus minta bantuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD RI) untuk menyelesaikan masalahnya.
De mikian dikatakan Ketua Banwaslu Sumsel, Andika Pranata Jaya yang ditemui usai menerima kedatangan anggota DPD RI, kemarin. Menurut Andika, kedatangan anggota DPD RI tersebut adalah untuk serap aspirasi. “Nah, momen ini kami manfaatkan untuk menyampaikan sejumlah masukan maupun persoalan yang dihadapi Banwaslu dalam melaksanakan tugasnya, termasuk soal persiapan panwaslu untuk melaksanakan pengawasan kepala daerah, verifikasi faktual hingga masalah anggaran Banwaslu yang belum juga ada kepastian,” ujarnya.
Dijelaskan Andika, meskipun belum ada kepastian, namun masalah anggaran ini sudah mulai menemukan titik terang, apalagi berbagai pihak termasuk DPD RI siap memberikan bantuan kepada Banwaslu untuk menyelesaikan masalah ini. “Karena tahapan pemilu sudah masuk, maka kita tidak bisa berhenti lagi dan semua kegiatan tersebut membutuhkan anggaran. Untuk itu kita minta pemerintah pastikan kesiapan anggaran Banwaslu,” tukasnya.
Disinggung soal anggaran sisipan yang kemungkinan mengalami pemangkasan, Andika mengaku tidak begitu mempersoalkannya, asalkan ada koordinasi dengan Banwaslu soal pemangkasan yang akan dilakukan. Hal ini sangat penting, agar dana yang dipangkas bukanlah dana yang sifatnya sangat penting.
Sebelumnya Gubenur Sumsel Alex Noerdin mengatakan dana tersebut sudah tercover di APBD Sumsel 2013 mendatang. “Sudah ada dananya di pos lain, Bawaslu bisa bekerja dengan anggaran yang ada,”kata Alex Noerdin, saat mengembalikan berkas Bakal Calon (Balon) Gubenur Sumsel dari partai Golkar, Minggu (16/12) malam.
Terkait adanya perdebatan jadwal pelaksanaan Pilgub Sumsel yang akan dilaksanakan pada 6 Juni mendatang, Alex mengungkapkan perdebatan sudah biasa terjadi. Namun dirinya menyerahkan masalah tersebut ke KPU Sumsel selaku pihak yang memiliki kewenangan.
“Perdebatan itu biasa, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dan saya tidak mau intervensi, dan kita tunggu saja keputusan KPU Sumsel karena merekalah yang berhak,”imbuhnya.
Sementara itu anggota DPD RI asal Sumsel, Aidil Aziz, menerangkan adanya kehendak masing-masing daerah ingin mengusulkan pemilukada di undur barangkali hal itu dianggap sudah agak terlambat, karena besok (hari ini red) dilakukan Launching Pilgub Sumsel. Namun menurutnya aspirasi yang berkembang tersebut tetap harus didengar pihak KPU Sumsel ataupun pimpinan dipusat, agar apa yang timbul berkembang ditengah dimasyarakat ini dapat menjadi masukan yang bagus demi kepentingan pemilu itu sendiri.
“Tentu sikap DPD selaras dengan daerah itu dianggap baik, mari berbicara baik barangkali duduk satu meja lebih baik, untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan adanya kebersamaan ini kita mampu mengatasi masalah ini,”bebernya.
Mengenai anggaran Bawaslu yang belum jelas menurutnya, itu kesalahan dari pusat, dan pusat harus bertanggung jawab, yang harusnya Pemerintah pusat atau lembaga pusat harus memberi petunjuk dalam memberikan arahan masukan, keputusan untuk kepentingan daerah tersebut.
Hal senada diungkapkan anggota DPD RI asal Sumsel lainnya, Percha Leanpuri mengatakan jika masalah anggaran bagi Bawaslu Sumsel sudah ada kejelasan dan badan pengawas tersebut bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. (PALPOS)

Leave a Reply

Your email address will not be published.