Pemkot Kembali Rombak Pejabat

MERDEKA – Baru dilantik sekitar dua bulan Asisten Bidang Administrasi Umum (III) Pemkot Palembang Amir Hamzah, kemarin digantikan oleh Hoyin Rizmukoip yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang. Amir sendiri saat ini ditugaskan menjadi Sekretaris pada Badan Pengawas PD Pasar Palembang Jaya.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Wali Kota Palembang, H Romi Herton SH MH. Ada 35 pejabat yang dilantik dengan rincian, 3 orang pejabat eselon II, 9 orang pejabat eselon III dan 23 orang pejabat eselon 4. Selain itu, juga dilantik 3 orang badan pengawas untuk PD Pasar Palembang Jaya.

Bahkan, Pemkot Palembang juga mengambil tenaga dari luar Pemkot untuk menjadi kepala dinas. Yaitu, Kepala Satpol PP Palembang dan Ketua serta anggota Badan Pengawas PD Pasar Palembang Jaya.
Posisi ini masing-masing dijabat oleh Tatang Duka Reja dari kepolisian sebagai Kasat Pol PP, kemudian Cholid serta Hermanto Wijaya yang dikenal sebagai pengusaha lokal sebagai ketua dan anggota Badan Pengawas PD Pasar Palembang Jaya. Selain itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Zulfan AK juga diambil dari Badan Pemeriksa Keuangan Palembang (BPKP).

“Sudah diizinkan oleh Kapolri dan saya tempatkan di Satpol PP karena saya ingin jajaran Satpol PP bisa menjadi lebih tegas dalam menegakkan Perda. Kalau Kasat-nya masih dari Pemkot, pasti butuh proses lebih lama lagi untuk penyesuaiannya,”jelasnya.
Wali Kota Palembang, H Romi Herton SH MH mengatakan, pergantian pejabat di lingkungan pemkot menjadi salah satu upaya meningkatkan profesionalisme demi memajukan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut dia, sejak dilantik menjadi wali kota, 21 Juli terus dilakukan penilaian dan perbaikan kinerja pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkot Karena itu, kesempatan meningkatkan profesionalisme pejabat dan pegawai terus mereka lakukan.

Ia mengatakan, pejabat-pejabat berkompeten di bidangnya dan mau bekerja keras memajukan Pemkot mereka ajak bergabung. Dengan demikian, kelak pejabat Pemkot akan lebih optimal dalam melayani masyarakat.

“Satuan kerja perangkat daerah apapun silahkan bekerja dan bersinergi untuk mengoptimalkan pelayanan publik demi kemajuan kota,” ujarnya.

Adapun untuk Badan Pengawas PD Pasar Palembang Jaya, diakuinya, pendapatan daerah di sektor pasar mesti ditingkatkan. Kesempatan tersebut ada jika ada pengawasan yang objektif dari pihak luar. Sementara evaluasi PAD selama ini dirasa kurang. Begitu juga dengan pengelolaan keuangan kas daerah harus dari auditor yang memang ahli di bidangnya. Dengan begitu potensi korupsi bisa ditekan. “Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipegang oleh inspektorat, dengan begitu kita bisa mempertahankan opini WTP dan meraih WTN, pengawasan harus efisien,”terang Romi.

Dia mengharapkan, para pejabat yang sudah dilantik ini bisa bekerja dengan baik. Dalam enam bulan, kinerja mereka akan dievaluasi. “Kalau bisa, dalam enam bulan ini tercapai target 70%,”cetusnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palembang Kurniawan mengatakan, analisa jabatan dan beban kerja dari setiap SKPD memang dibutuhkan. Sehingga anggaran belanja bisa efisien dan sesuai peruntukkan masing-masing. “Pegawai kita ini banyaknya tenaga guru, terhitung sudah 10.000-an guru. Sementara tenaga ahli di sektor lain kekurangan,”tukasnya. (palembang-pos)