Hampir Seluruh Kementerian Korupsi: Bahkan Kebocoran Anggaran Di Pemda mencapai 20% – 40%.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif. — MI/Susanto

TRANSFORMASINEWS.COM. JAKARTA. HAMPIR seluruh kementerian melakukan korupsi, yang dimulai dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah hingga audit dan supervisi anggaran belanja. Korupsi serupa juga terjadi di pemerintah daerah, bahkan kebocoran anggaran mencapai 40%.

Temuan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adi­ningsih secara terpisah di Jakarta, kemarin.

“Mayoritas korupsi sudah terjadi saat perencanaan pengadaan barang dan jasa. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bernegosiasi untuk menaikkan anggaran pengadaan barang dan jasa,” kata Laode M Syarif saat berdiskusi di Kantor Kementerian Perdagangan.

Sementara itu, saat rapat bersama Wantimpres dan pimpinan KPK, Sri mengatakan pengelolaan keuangan daerah selama ini memburuk. Kebocoran keuangan mencapai 20%-40%. Wakil Ketua KPK Alex Marwata yang hadir dalam rapat itu menambahkan, peran pengawasan internal tidak berjalan karena inspektorat pemerintah daerah dengan mudah diintervensi kepala daerah. Untuk itu, lanjutnya, inspektorat harusnya langsung di bawah presiden atau lembaga penegak hukum.

Wantimpres Ingin KPK Diperkuat

Pertemuan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) dengan KPK. — ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Presiden Joko Widodo membatalkan rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pemerintah sebaiknya fokus pada penguat­an KPK dengan menyempurnakan UU Tipikor.

Pasalnya, sejak dulu upaya pelemahan KPK selalu dimulai dari sisi regulasi. “Kami tadi mencapai kesepakatan, upaya pelemahan KPK harus ditolak. KPK harus diperkuat. Salah satu cara memperkuatnya, dengan tidak mengutak-utik UU KPK,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo usai bertemu dengan Dewan Pertimbangan Presiden.

Agus yang hadir bersama tiga pimpinan KPK lainnya, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata dan Saut Situmorang ditemui oleh Ketua Watimpres Sri Adiningsih dan anggota Watimpres, Sidarto Danusubroto, Suharso Manoharfa, Yusuf Kartanegara.

Agus menjelaskan kedatangan KPK ke kantor Wa­timpres adalah untuk mencari kesepakatan penguatan KPK. Mereka juga membicarakan program pencegahan korupsi.

Menurut Agus, jika pembuat UU ingin memperkuat KPK sebaiknya fokus pada penguatan KPK dengan menyempurnakan UU Tipikor.

Revisi beleid tersebut dianggap lebih penting dan mendesak agar sinkron dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh KPK.

Pasalnya, ada beberapa faktor yang tak terdapat di UU Tipikor sehingga menyulitkan impelementasi UNCAC seperti korupsi di sektor lain atau asset recovery.

“Kalau UU Tipikor bisa diperbaiki, kita bisa melakukan pencegahan maupun penindakan yang lebih baik, lebih masif, dan lebih efektif dibandingkan yang lalu,” tandas Agus.

Dukung penguatan
Pada kesempatan yang sama, Sidarto menegaskan, pihaknya mendukung penguatan kewenangan dan organisasi KPK. Ia menyoroti kewenangan KPK di bidang pencegahan yang mesti ditingkatkan.

“Saya pernah meninjau kinerja KPK Hongkong dan Korea Selatan yang melakukan pencegahan korupsi di bidang korporasi. Ini yang belum ada di kita. Jadi selama ini perlu ada satu penguatan di sana ya,” ujarnya.

Ia pun menyatakan bahwa Wantimpres mendukung pe­nguatan KPK, termasuk dengan penambahan jumlah penyidikan dan pembentukan desk khusus wilayah. “Penguat­an KPK yang dimaksud, bukan artinya KPK buka cabang di daerah, tapi penguatan kinerja,” kata Sidarto.

Meski tidak ada cabang di daerah, kata Sidarto, KPK bisa membuat desk bagian barat, tengah, timur Indonesia atau ‘desk’ Jawa, ‘desk’ Sumatera, jadi desk-desk yang berorientasi wilayah, “ini yang perlu diperkuat,” tambah Sidarto.

Menurut dia, KPK butuh tambahan tenaga penyidik, seperti di Hong Kong saja memiliki penyidik kira-kira 1.600, sedangkan KPK yang mengurusi 250 juta orang, hanya memiliki pegawai 1.200 dan penyidik 93 orang.
“Ini tidak mungkin, jadi penyidik harus ditambah baik penyidik dari kepolisian, kejaksaan maupun dari KPK sendiri,” katanya.

Upaya revisi UU KPK kembali mencuat setelah DPR melalui Badan Keahlian DPR (BKD) melakukan sosialisasi di sejumlah perguruan tinggi untuk menampung masukan masyarakat terkait UU tersebut.

Upaya revisi tersebut dinilai bertujuan untuk melemahkan KPK, pasalnya sejumlah subtansi pasal yang akan dirubah justru melemahkan kewenang­an KPK serta membatasi independensi lembaga anti rasywah tersebut.

Sumber: Mediaindonesia.com/Rudy Polycarpus (Jes/Pol/X-7/Ant/P-4)

Posted by: Admin Transformasinews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.