Demo Warga Desa Tanjung Pring di Kantor BPN OI

Urus Sertifikat Tanah Sambil Minum Es Jeruk
ilustrasi Percaloan dalam pengurusan sertifikat tanah merajalela bahkan sanggup memalsukan dokomen persyaratan pembuatan sertifikat yang diduga melibatkan oknum BPN.

TRANSFORMASINEWS, INDRALAYA. Puluhan warga Desa Tanjung Pering Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Ilir  (OI), melakukan aski demo Ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), kemarin.
Mereka terdiri dari kepala keluarga dan ibu rumah tangga yang didampingi LSM  Indonesia Masyarakat Mandani (Indoman) mempertanyakan, munculnya sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN pada Desember 2012 lalu bukan atas nama warganya. Melainkan atas nama milik orang lain.
Mereka menduga, munculnya sertifikat tersebut, terindikasi ada permainan antara BPN dengan oknum Kades Tanjung Pring bernama Agus
 Salim. Kedatangan warga akhirnya diterima oleh pihak BPN Yuliantini selaku Kasi komplik dan sengketa dan pejabat BPN lainnya seperti Amrullah Makruf.
Sementara, Polres OI dihadiri  Kabag Ren  Kompol Solider, diruang rapat kantor BPN yang berlangsung alot. Dalam dialog tersebut, warga mengaku lahan mereka sudah ada sertifikat atas nama orang lain. Padahal lahan tersebut jelas-jelas milik warga Desa Tanjung Pring.  Tapi mengapa tiba-tiba muncul sertifikat lahan bukan atas nama warga melainkan atas nama orang lain.
’’Kami selaku pemilik lahan, sudah dua tahun ini akan mengurus sertifikat tanah. Tapi tiba-tiba muncul sertifikat yang dikeluarkan BPN OI pada Desember 2012  atas nama warga lain,’’ungkap Amrizal Ketua DPP.LSM-INDOMAN Sumsel Aksi dari LSM Indoman, yang dikoordinatori Subiyanto.
Jumlah sertifikat yang dikeluarkan BPN OI sebanyak 30 persil. Namun oleh pihak BPN bukan 30 persil melainkan 28 persil. ’’Sebelum mengurus sertifikat ke BPN, kami terlebih dahulu membuat Surat Pengakuan Hak (SPH)  kepada Kades. Tapi tak mau mengeluarkan SPH. Diduga telah terjadi permainan jual beli antara oknum kades dengan warga dari luar desa Tanjung Pring dan pengusaha, termasuk melibatkan oknum di BPN yang bernama Joko,’’ lanjut warga.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Kantor BPN OI, Asnawati mengatakan, tuntutan warga salah pintu, maksudnya bukan ke BPN. Melainkan harus ke penegak hukum seperti PN ataupun Polres. Sebab 28 sertifikat yang dikeluarkan BPN, sudah melalui prosedur jelas dan benar.
’’Proses pengurusan sertifikat BPN langsung dari Kades dengan melampirkan KTP milik warga selaku pemilik lahan. Soal ada oknum BPN bernama Joko, itu bukan pegawai BPN karena sudah purna bhakti,’’ ujar Asnawati.
Untuk itu, Asnawati meminta warga melaporkan masalah ini ke Polres kalau ada tindak pidananya.

Sedangkan telah dikeluarkan sertifikat, warga bisa melakukan langkah lain seperti PTUN melalui Pengadilan.
’’Sertifikat itu merupakan alat bukti yang kuat. Namun tidak menutup kemungkinan bisa dibatalkan jika ada putusan Pengadilan.  Jadi silakan warga melakukan upaya hukum,’’ lanjut Asnawati.
Sementara, Amrizal Aroni Ketua DPP-ILM INDOMAN Sumsel dalam aksi mengatakan, pihaknya akan mengumpulkan data dan pernyataan  seluruh warga dari pemilik lahan, untuk melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata.
Sementara Kades Tanjung Pring, Agus Salim ketika dihubungi via handphone belum berhasil dihubungi. Meski nomor hpnya dalam kondisi aktif.

Sumber:(Palembang Pos/AR)

Leave a Reply

Your email address will not be published.