BUMD Bukan Program Prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

OPINI JALANAN 

ILUSTRASI

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG. Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan dalam Perda No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025. Dalam RPJP 2005 – 2025.

Didalam penetapan tersebut ada empat agenda arah pembangunan daerah, yaitu: Memantapkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan ekonomi, Meningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,Pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan,Pembangunan pemerintahan yang adil, jujur bersih, dan bertanggung jawab.
Menyikapi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008 – 2013 ditetapkan dalam Perda No. 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2013.

Dalam RPJMD jangka lima tahun tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan sepuluh tujuan pembangunan, yaitu dengan Mewujudkan daerah yang memiliki sumber daya manusia handal dengan produktivitas tinggi yang bermartabat dan berkeadilan.

Mewujudkan daerah surplus pangan yang berkelanjutan dan komoditas perdagangan yang berdaya saing tinggi, Mewujudkan daerah lumbung energi nasional, Mengembangkan daerah industri maju berbasis sumber daya lokal dengan optimasi peningkatan nilai tambah dan modal.
Kemudian di dalam Mengembangkan pusat-pusat inovasi yang berbasis pada perguruan tinggi dan lembaga penelitian, Mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah,Mewujudkan jejaring kerjasama ekonomi dan kelembagaan.

Mewujudkan daerah yang memiliki tata pemerintahan yang demoktaris dan berkeadilan, jujur dan bertanggung jawab, serta akuntabel, Mewujudkan daerah yang mempunyai budaya daerah yang kuat yang berakar pada nilai-nilai luhur, Mewujudkan toleransi dan keserasian dalam kehidupan beragama.
Dalam kelanjutannya RPJMD Tahun 2013 – 2018 ditetapkan dalam Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018. Dalam RPJMD Tahun 20013 – 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan sembilan tujuan pembangunan, yaitu:

1.Mengembangkan pertanian yang unggul dan berdaya saing; 

2. Mengembangkan industri pengolahan (hilirisasi) hasil pertanian;
3. Mengembangkan pariwisata;
4. Mengembangkan pengelolaan pertambangan yang partisipatif dan berkelanjutan;
5. Mengembangkan perusahaan daerah;
6. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
7. Mengembangkan kerjasama ekonomi dan keterkaitan antar wilayah;
8. Meningkatkan jangkauan dan mutu infrastruktur wilayah;
9. Mengembangkan dan mendayagunakan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) secara bersistem.
Untuk menunjang semua itu mestinya tak luput dan peran serta BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat ini berjumlah 15 Badan Usaha Milik Daerah yaitu:
1) PD Pertambangan dan Energi (PDPDE) didirikan berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000, terakhir diubah menjadi Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2001.

Tujuan pendirian PDPDE yaitu untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian daerah, penyerapan tenanga kerja, menambah PAD, peningkatan pelayanan masyarakat.
Melihatnya pendapatannya yang terhitung dari tahun 2011 yaitu Rp.141.982.982.263.386 dengan kontribusi PAD Rp. 12.500.000.000 ,tahun 2012 Rp.165.454.062.854 dengan kontribusi PAD nya Rp.15.000.000.000 , tahun 2013 Rp. 251.960.508.083 dengan kontrobusi PAD nya Rp.12.500.000.000, di tahun 2014 Rp.87.176.274.860 dengan kotribusi PAD nya Rp.15.000.000.000 dan di tahun 2015 terlihat penurunan ,yang di peroleh hanya Rp.41.106.027.346 dengan kontrobusi PAD nya Yaitu Rp.10.706.194.000,
Selain itu PD PDE telah berhasil memperoleh”participating interest” sebesar 5% (lima besar) di PSC (Production Sharing Contract) PT. MEDCO E&P blok Rimau Sumatera Selatan.
Dengan demikian PDPDE sebagai wakil resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapat hak sebesar 5% dari produksi PT Medco blok Rimau dan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya capital dan biaya operasional.

2) PD Hotel Swarna Dwipa Palembang didirikan berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 1962, terakhir diubah menjadi Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2014.

Tujuan jangka pendek pendirian PD Hotel Swarna Dwipa Palembang yaitu meningkatkan kontribusi (PAD) kepada Pemerintah Provinsi Sumsel, menyediakan jasa perhotelan yang baik dan menyenangkan. Sedangkan tujuan jangka BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 15 panjangnya yaitu mewujudkan agar PD Perhotelan Swarna Dwipa dapat berkembang secara sehat dan dapat mengantisipasi perubahan zaman.
Pendapatan yan di peroleh di tahun 2011 yaitu Rp. 19.134.445.205 ,tahun 2012 Rp.19.318.778.315 ,Tahun 2013 Rp.21.324.176.775 ,tahun 2014 Rp. 21.116.898.129 Tahun 2015 Rp.22.790.130.284.
Kemudian untuk Kontribusi PAD di tahun 2011 Rp.832.000.000 ,tahun 2012 Rp.775.000.000 tahun 2013 Rp.822.202.307 ,tahun 2014 Rp.1.010.029.767 dan tahun 2015 Rp.1.053.264.317
Pada tahun 2015, melalui penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Hotel Swarna Dwipa kembali diberi kepercayaan untuk mengelola berbagai aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya Graha Sumsel Jakarta, Villa Syailendra Cisarua, Mess Pertiwi Palembang dan lahan yang akan dibangun Kawasan Embarkasih Haji Terpadu, termasuk didalamnya akan dibangun Hotel Swarna Dwipa Syariah.

Pelaksanaan pembangunan kawasan Embarkasih Haji Terpadu tersebut dimulai pada tahun 2016, serta direncanakan akan selesai pada akhir tahun 2018 yang akan datang, dan pembangunan Mock Up Ka’bah sudah selesai dilaksanakan.

3) PD Prodexim didirikan berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 1990, terakhir diubah menjadi Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2010. Tujuan pendirian PD Prodexim yaitu untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian daerah dan menambah PAD.
Pendapatan hanya bisa terpantau di tahun 2011 yaitu sebesar Rp,1.038.901.512,37 kemudian di tahun 2012 Rp.3.900.179.846,00.
Sedangkan Kontribusi PAD di tahun 2011 terlihat 0 , dan di tahun 2012 Rp.25.000.000.
Dalam proses bisnisnya, PD Prodexim mempunyai berbagai masalah, sehingga kegiatan operasional dan proses bisnis PD Prodexim dihentikan sejak tahun 2014.
Beberapa masalah yang ada antara lain terkait tunggakan pajak, hutang kepada pihak lain, dan masalah internal lainnya.
Pada 13 April 2015 telah diangkat Direktur PD Prodexim yang baru sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 268/KPTS/IV/2016 untuk menggantikan Direktur lama yang diangkat sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 436/KPTS/IV/2011. Berdasarkan paparan PD Prodexim pada tanggal 3 Agustus 2016, diketahui bahwa telah dibentuk tim penyehatan PD Prodexim yang terdiri dari sembilan orang.

4) PT Bank Perkreditan Rakyat Sumsel didirikan berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 07 Tahun 2004. Tujuan pendirian PT BPR Sumsel yaitu untuk menyediakan permodalan dan melakukan pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi agar lebih dapat berdaya saing guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Pendapatan di tahun 2011 yaitu Rp. 21.815.934.527, tahun 2012 yaitu Rp. 33.158.524.809,99 tahun 2013 yaitu Rp.32.930.371.183, tahun 2014 Rp.19 34.985.246.169,71 dan tahun 2015 sebesar Rp.37.304.330.167,63
Kontribusi untuk PAD di tahun 2011 Rp.1.141.560.250 , tahun 2012 Rp.1.937.970.598 ,tahun 2013 Rp.148.336.430 ,tahun 2014 Rp.422.469.508 dan tahun 2015 Rp.2.174.132.274

5) PT Bank SumselBabel didirikan berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11/DPRDGR-ISS/1962 Tahun 1962, terakhir diubah menjadi Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2000.

Tujuan pendirian PT Bank SumselBabel yaitu untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana.
Pendapatan di tahun 2011 yaitu Rp. 1.675.737,00 ,tahun 2012 Rp.2.004.686,00 tahun 2013 Rp,1.877.076,00 ,tahun 2014 Rp.1.921.337,00 ,tahun 2015 yaitu Rp.2.130.983,00
Sementara itu Kontribusi PAD yang di dapat tahun 2011 Rp. 52.231,985 , tahun 2012 dengan nilai Rp.55.533,739,tahun 2013 Rp. 28.642,660,tahun 2014 , Rp. 3.365,980 dan tahun 2015. Rp.39.776,172
PT Bank SumselBabel telah merancang dan menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bank dalam lima tahun dari Tahun 2012 s.d. 2016 dalam Corporate Plan Tahun 2012-2016.

6) PT Penjaminan Kredit Daerah Sumsel didirikan berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2012. Tujuan pendirian PT Penjamin Kredit Daerah Sumsel yaitu untuk berusaha dalam bidang yang memberikan jasa penjaminan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK), yang membutuhkan modal usaha namun terkendala masalah jaminan, meningkatkan kegiatan ekonomi di Provinsi, serta meningkatkan sumber PAD.
Pendapatan terhitung dari tahun 2013 yaitu Rp.79.975.164 ,tahun 2014 Rp.1.971.219.646 tahun 2015 Rp.2.930.358.431
Dividen dalam tahun 2013 kosong,tahun 2014 kosong dan tahun 2015 Rp.50.000.000.
PT Jamkrida Sumsel telah bekerja sama dengan empat lembaga keuangan yakni PT Bank SumselBabel, Bank DKI, BPR Kota Palembang, dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah memperoleh kredit.
7) PD Industri Grafika Meru didirikan berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 1982, terakhir diubah menjadi Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2010. Tujuan pendirian PD Industri Grafika Meru yaitu untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya.
PT Sriwijaya Mandiri Sumsel didirikan berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2016. Tujuan pendirian PT Sriwijaya Mandiri Sumsel yaitu:

  1. Menyelenggarakan usaha untuk menyediakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan terjangkau oleh masyarakat baik di dalam maupun di luar kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api serta usaha lain;
    2. Mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah, nasional, regional dan internasional;
    3. Menghasilkan keuntungan yang wajar guna meningkatkan nilai perusahaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
    4. Meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modalnya; BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 16
    5. Meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
    6. Menyelenggarakan usaha pembangunan infrastruktur, industri, perdagangan dan jasa secara terpadu;
    7. Menyediakan prasarana dan sarana usaha yang bermutu tinggi dan daya saing global;
    8. Memberikan kontribusi yang optimal dalam perekonomian daerah dan nasional.
    9) PT Syailendra Investama Gemilang 1 s.d. PT Syailendra Investama Gemilang 7 didirikan berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2016. Tujuan pendirian PT Syailendra Investama Gemilang 1 s.d. PT Syailendra Investama Gemilang 7 yaitu untuk melaksanakan usaha kegiatan hulu minyak dan gas bumi untuk mendapatkan Participating Interest.

Dari hasil Pemeriksaan dokumen RKPD tahun 2011 s.d. tahun 2016 diketahui bahwa BUMD tidak termasuk di dalam rencana kerja dan program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris BAPEDA/Kepala Bidang Program Data dan Informasi BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan diketahui bahwa RPJMD Tahun 2013-2018, peran strategis BUMD dalam meningkatkan PAD, pencapaian sasaran strategis dan keikutsertaan dalam program belum ditetapkan dengan target yang jelas dalam dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 dan belum dimasukkan ke dalam program kerja di RKPD Tahun 2011-2016. Selain itu, RPJMD Tahun 2013-2018 belum memuat sinergi antara SKPD terkait dengan BUMD serta antar BUMD.

OPINI: TIM REDAKSI

SUMBER: AUDIT BPK RI

POSTED BY: ADMIN TRANSFORMASINEWS.COM