Gubernur Sumsel H Alex Noerdin tandatangani kesepakatan bersama Kepala Badan Pengelola REDD+ Indonesia

TransformasiNews, Sumsel– Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) merupakan salah satu yang cukup maju di perhitungkan pada tingkat nasional tentang perencanaan REDD+ di Indonesia. Sebagai bentuk Implementasi untuk perencanaan REDD+ di Provinsi Sumsel. Gubernur Sumsel H Alex Noerdin tandatangani kesepakatan bersama antara Gubernur Sumsel dan Kepala Badan Pengelola REDD+ Indonesia Heru Prasetyo, Rabu (20/08) di Ballroom Hotel Arista Palembang.

Hadir dalam penandatanganan ini Bupati Muara Enim dan Wali Kota Pagar Alam.
Setelah Penandatanganan kesepahaman ini dilanjutkan dengan Roundtable Discussion dengan topik implementasi REDD+ dan pembangunan berkelanjutan berbasis Ekoregion

REDD+ sendiri merupakan Badan Pengelola penurunan Gas Rumah Kaca dari Deforentasi, Degradasi hutan dan lahan Gambut (Reduction Emissions from Deforestation and Forest Degradation) atau yang disebut dengan Badan Pengelola REDD+, yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2013 yang telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 31 Agustus 2013 yang lalu.

Hal ini bertujuan Sebagai bentuk komitmen untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri serta untuk mengurangi terjadinya pemanasan global yang berdampak pada kerusakan lingkungan.

Gubernur Sumsel dalam sambutanya mengatakan, Di Provinsi Sumatera Selatan, dari laporan Panitia Penyelenggara, telah ada beberapa best practice dan inisiasi dari berbagai stakeholder dalam upaya menurunkan emisi yang terkait kegiatan konservasi, rehabilitasi dan restorasi hutan untuk pengayaan karbon dan pelestarian keanekaragaman hayati, disertai dengan kegiatan pendukung pengayaan karbon atau Beyond Carbon.  Kegiatan tersebut tentunya sangat mendukung program pemerintah yang dilakukan melalui dana APBD dan APBN Pelestarian hutan harus diawali dengan beberapa upaya yang dapat menumbuhkan parisipasi masyarakat dengan kemitraan berbagai multi stakeholder, diantaranya, yakni Perubahan mindset dan komitmen masyarakat tentang manfaat hutan; kita harus terus melakukan sosialisasi tentang manfaat hutan bagi kehidupan ummat terutama dalam menjaga siklus air, kelestarian sumberdaya alam atau keanekaragaman hayati, pemanasan global, dan bencana yang ditimbulkan akibat kerusakan hutan seperti kebanjiran, kekeringan dan kebakaran hutan, dan berbagai dampak lingkungan negatif lainnya. Pemangku kepentingan harus mempunyai komitmen untuk Pengelolaan Hutan Lestari.

Peningkatan kapasitas masyarakat. Kapasitas masyarakat menyangkut pendidikan dasar, pengetahuan dan pendidikan ketrampilan dalam upaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan produktivitas, serta kesehatan. Program utama dan strategis di Sumatera Selatan yakni untuk mencerdaskan dan memberikan pelayanan kesehatan prima bagi masyarakatnya.  Sumatera Selatan  adalah Pelopor Pertama di Indonesia melaksanakan Program Sekolah Gratis dan berobat Gratis. Anak-anak yang putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi harus diberi bekal ketrampilan dan jiwa berusaha agar dapat menciptakan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya dan masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan dasar manusia, terutama kebutuhan pokok dalam penyediaan pangan, dimana beras menjadi sumber makan utama dan sumber nafkah lainnya.  Apabila masyarakat di sekitar hutan tidak mempunyai sumber penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan kekurangan pangan, bila di sekitarnya masih terdapat hutan, maka sangat besar peluang untuk melakukan perambahan hutan yang masih ada.

Lebih lanjut Gubernur Menambahkan,

Pemerintah dan masyarakat Sumatera Selatan menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Kepala Badan Pengelola REDD+ Indonesia atas terselenggaranya Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Roundtable Discussion ini untuk semangat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca dari deforetasi dan degradasi hutan serta lahan, yang merupakan isu global.  Topik yang dipilih untuk berdiskusi yakni Pembangunan Berkelanjutan berbasis Ekoregion adalah sangat relevan dalam upaya kita untuk menyelamatkan lingkungan dengan kegiatan yang berkelanjutan, lestari, terpadu antar sektor, lintas pelaku dan wilayah terutama dalam suatu bentangan alam yang mempunyai kesamaan bio-geo fisik, sosial ekonomi dan budaya.

” Hal tersebut sejalan dengan visi “Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional”,dengan misi pembangunan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Memantapkan stabilitas daerah, Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan, Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana,” Ungkapnya.

Kepala Badan Pengelola REDD+ yang juga merupakan mantan satgas REDD Heru Prasetyo mengatakan, Provinsi Sumsel merupakan provinsi Yang semangatnya searah dengan REDD+ karena itu Sumsel termasuk dalam provinsi yang menjadi fokus Badan REDD untuk hutan dan lahan gambut .” Salah satu hal utama yakni semangat untuk performen REDD+ yang ada di Provinsi Sumsel searah dengan Badan pengelola REDD+,” Ungkapnya.

Heru Prasetyo menjelaskan, Rencana yang akan dilakukan BP REDD+ pada tahun 2014 ini yakni Pemantauan Moratorium, Reformasi Perijinan, Fasilitasi penegakan Hukum,  Penyediaan dukungan pada pemetaan hutan adat dan program peningkatan kapasitas untuk masyarakat adat, penyediaan dukungan untuk pengelolaan kebakaran hutan dan gambut, Program Desa Hijau, Program sekolah hijau, Fasilitasi resolusi konflik, Fasilitasi penyelesaian dokumen tata ruang, dan Pengembangan program strategis untuk membangun taman nasional dan hutan lindung. ( Rilis )