Abraham: Koruptor Itu Memanfaatkan Politik!

JAKARTA – Tanpa basa basi Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Abraham Samad mengatakan, maraknya korupsi di Indonesia karena memanfaatkan politik. Ada tiga sektor yang harus segera ditanggulangi dari penggerogotan praktek korupsi, yaitu : pertama sektor migas dan tambang, yang kedua sektor pangan dan yang ketiga sektor perpajakan.

Dalam sebuah ngomong – ngomong santai dengan wartawan, Jumat malam (13/09) di rumah kediamannya. selama kurang lebih 2 jam, Ketua KPK yang berpenampilan kalem itu bercerita, mengenai temuan KPK tentang potensi korupsi yang sangat masif.  “Bahkan gerakan korupsi di Indonesia sekarang sudah sangat mengerikan”, katanya serius.

Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Abraham Samad

Menyadari bahwa makalah yang disampaikan itu – tentang ganasnya praktek korupsi di kalangan elite Indonesia – dilakukan dihadapan kader – kader fanatik “marhaen” dari PDIP -, Abraham Samad berusaha menyentuh hati mereka yang paling dalam.

Seperti diketahui, Katua KPK itu diundang untuk memberikan pembekalan mengenai potensi korupsi dalam Rakernas III PDI Perjuangan, yang berlangsung di Ecopark, Ancol, Jakarta Utara dari tanggal 6 sampai 8 September. Abraham Samad kebagian hari kedua.
Pada hari pertama Gubernur DKI Jokowi sudah lebih dulu memukau peserta Rakernas, ketika tampil membacakan cuplikan surat Bung Karno yang berjudul “Dedication Of Life”.

WARTAWAN (WT) : Apa alasan anda bersungguh – sungguh membuka lebar – lebar peta bumi korupsi kepada peserta Rakernas.

Abraham Samad (AS) : “Yaa…karena yang paling banyak menderita akibat korupsi itu, adalah rakyat jelata, rakyat kecil alias kaum marhaen yang hidupnya kembang kempis”.
Itulah sebabnya mengapa saya menyebut kata “marhaen” beberapa kali, karena saya menyadari dengan komunikasi melalui kalbu, maka hati nurani rakyat kecil bisa disentuh. Saya mau merogoh perasaan rakyat kecil sedalam – dalamnya.

WT : Anda sadar arti dari kata marhaen itu?

AS : Marhaenisme mempunyai arti ideologis, yaitu ideologi menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Ideologi ini digagas dan disuarakan oleh Proklamator yang juga Presiden pertama RI, Soekarno.

WT : Seperti apa yaa sebenarnya “tampang” korupsi di Indonesia menurut kacamata KPK ?

AS : Korupsi di Indonesia menjadi masif dan sangat kuat karena digerakkan oleh kekuatan politik

WT : Ada solusi untuk mengatasi korupsi sejenis itu?

AS : Iya tentunya harus dengan keputusan politik bersifat nasional. Kita harus membangun konsensus nasional pemberantasan korupsi. Kita harus membangkitkan “National Pride” atau Kebanggaan Nasional, dalam arti yang lebih luas saya artikan jatidiri bangsa.

WT : Apa yang membuat anda begitu cemas atau bahkan ngeri dengan pergerakan koruptor dan korupsinya?

AS : Saya justru mencermati sumber korupsi itu. Intinya, perlu perbaikan secara menyeluruh di sektor-sektor strategis, migas dan tambang yang saat ini masih dikuasai oleh perusahaan asing dan merugikan negara. Disamping itu, sektor pajak dan ketahanan pangan juga harus menjadi perhatian tersendiri.

WT : Dengan membangkitkan “national pride ?”

AS : Yaa dengan sendirinya. Hasil klajian KPK menunjukkan bahwa 50 persen perusahaan yang berkecimpung di sektor migas dan batubara tidak membayar pajak.

WT : Bisa anda lebih perjelas?

AS : Iyaa….begini..Indonesia memiliki 45 blok eksplorasi migas dan pertambangan. Hasil dari blok tersebut sangatlah besar. Misalnya eksplorasi minyak di blok Mahakam menghasilkan Rp120 triliun per tahun, ditambah lagi Rp 145 triliun dari blok Madura saban tahun. Maka penduduk Indonesia tidak ada yang miskin. Coba anda berhitung : 45 Blok eksplorasi migas kalau beroperasi semua, akan mendapat income Rp7.200 triliun. Dalam catatan BP Migas tahun 2013, diketahui bahwa pendapatan minimal dapat mencapai Rp20,000 triliun per tahun. Saya mencoba membagi dengan 241 juta penduduk Indonesia. Setiap orang dapat Rp20 juta! Jadi tidak ada yang miskin, tidak perlu ada TKI yang bekerja ke luar negeri. Tidak perlu ada BLT atau Balsem! Semestinya 60 persen dikuasai Indonesia dan 40 persen asing. Kita sudah harus sepakat untuk perketat izin pertambangan di daerah, supaya patuh membayar royalti.

WT : Jadi, apakah dengan demikian anda tergoda kalau ada parpol yang ajak jadi Capres atau Cawapres ?

AS : Saya hanya akan berkonsetransi memberantas korupsi di negeri kita ini. Saya tidak mengenal kata mundur untuk melawan korupsi. (baratamedia)