Ramdansyah Bakir: Liberalisasi Impor Produk Hortikultura Rugikan Petani Lokal

Subsidi pangan bila tidak transparan akan berdampak negatif. Antara lain membuat warga miskin tetap kelaparan, meningkatkan defisit fiskal, dan dapat mendorong korupsi.

Wakil Presiden Pengentasan Kemiskinan dan Pengelolaan Ekonomi Bank Dunia Jaime Saavedra menegaskan bahwa program subsidi pangan yang dirancang dengan buruk dan tidak transparan serta akuntabel dalam pemanfaatannya tidak akan bermanfaat bagi warga miskin. Menurut Jaime Saavedra, program-program subsidi pangan tersebut antara lain juga dapat berbiaya tinggi serta rentan akan terjadinya tindak korupsi.

Untuk itu, Bank Dunia juga menentukan prioritas kebijakan dalam mereformasi program tersebut yang akan membuat subsidi lebih tepat sasaran. Lembaga keuangan multilateral itu juga telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga PBB dan mendukung Kemitraan untuk Sistem Informasi Pasar Pertanian (AMIS) guna meningkatkan transparansi pasar pangan secara global.

Terkait ini Asosiasi Hortikultura Nasional (AHN) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melakukan studi korupsi dalam bidang pangan guna mencapai ketahanan pangan nasional yang berdaulat. Untuk jangka panjang KPK harus melakukan studi korupsi terkait ketahanan pangan, kata Sekretaris Jenderal AHN Ramdansyah dalam diskusi tentang pangan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Ramdansyah, hal tersebut perlu dilakukan agar upaya ketahanan pangan jangan sampai bisa menjadi ladang korupsi sehingga melencengkan cita-cita Undang Undang Pangan. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana persoalan transparansi kebijakan pangan termasuk kebijakan impor bahan bahan pangan dan persoalan lain seputar pertanian, Agus Suryantoro dari Koran Kota mencoba mewawancarai Ramdansyah Bakir selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Hortukultura Nasional di kantornya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara belum lama berselang.

Apa dampak ketahanan pangan terhadap masyarakat?

Ketahanan pangan secara langsung berdampak pada ketahanan nasional karena rendahnya daya beli masyarakat dan tingginya harga kebutuhan pokok. Juga dapat mengakibatkan rakyat kekurangan gizi, kelaparan, kebodohan, dan bahkan kekacauan sosial.

Kalau begitu tindakan kriminal bisa dipicu karena lemahnya ketahanan pangan?

Perampokan, pencurian, bahkan pembunuhan dapat meningkat seiring dengan lemahnya ketahanan pangan.

Secara definisi, ketahanan pangan itu apa?

Dalam UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan didefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan tingkat perseorangan. Pasal 3 UU tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan. Karena itu, pemenuhan kebutuhan pangan menjadi jaminan bahwa negara telah menjalankan tugasnya sesuai amanah konstitusi.

Mengapa saat kita harus melakukan swasembada pangan anggaran Kementerian Pertanian justru turun?

Itulah yang kami pertanyakan. Kami menyayangkan turunnya anggaran Kementerian Pertanian dalam APBN tahun 2014. Di saat kebutuhan akan swasembada pangan muncul, termasuk kebutuhan akan kedelai, mengapa pemerintah justru mengurangi alokasi anggaran Kementerian Pertanian. Aanggaran kementerian pertanian yang hanya 2,5 persen dari total APBN 2014 sulit untuk mengatasi persoalan sektor pertanian, termasuk masalah kedelai. Apalagi, sekarang ini pertumbuhan produksi pertanian sangat bergantung pada impor. Kenaikan harga kedelai yang saat ini terjadi, disebabkan bahan baku impor. Konsumsi kedelai di hampir seluruh penduduk negeri ini 73 persen. Dalam setahun, produksi kedelai Indonesia hanya 783 ribu ton kedelai kering. Jumlah ini jauh dari target swasembada pangan sebesar 2,5 juta ton.

Bagaimana jika dibandingkan dengan anggaran kementerian lain?

Jika dibandingkan dengan kementerian lain, anggaran Kementan ini cukup rendah. Kementerian Pertahanan 13,6 persen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 13,5 persen, Kementerian Pekerjaan Umum 12,2 persen, Kementerian Agama 8,1 persen, Kementerian Kesehatan 7,3 persen, Kepolisian RI 6,8 persen, Kementerian Perhubungan 6,4 persen, Kementerian Keuangan 3,1 persen, dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral 2,7 persen.

Harga harga kebutuhan pangan sempat naik turun dan melambung melewati ambang batas, apa penyebabnya?

Kondisi ini dapat disebabkan oleh kartelisasi, tapi bisa juga karena pemerintah salah mengambil kebijakan stabilisasi harga. Menurut saya impor yang dilakukan saat harga komoditas sedang melambung tinggi merupakan kebijakan yang salah. Ada empat komponen yang dapat menurunkan harga komoditas yaitu mengurangi dwelling time (12 persen), memindahkan pelabuhan masuk hortikultura (15 persen), menghilangkan beban biaya laporan survei (LS) yang dipungut Kementan (10 persen) dan mengurai kemacetan (2 persen). Empat komponen itu bisa menurunkan 39 persen harga.

Bagaimana dengan skema preferensi harga yang dikeluarkan pemerintah terhadap hasil ternak maupun hasil pertanian?

Preferensi harga ini diharapkan dapat melindungi peternak dan petani dari gempuran impor. Mereka dirangsang untuk beternak dan bertani dengan kepastian harga yang cukup baik dan ditentukan oleh pemerintah. Preferensi harga juga dilakukan untuk menyeimbangkan antara kepentingan petani dan masyarakat. Ketika harga melewati ambang batas yang dapat mengurangi daya beli masyarakat, maka pemerintah melindungi kepentingan masyarakat dengan melakukan impor pangan tersebut.

Preferensi harga daging sapi yang ditetapkan pemerintah adalah Rp76 ribu per kilogram. Apabila harga sudah berada di atas harga preferensi, maka impor dapat dilakukan. Sementara untuk kedelai impor dapat diajukan apabila berada di atas harga preferensi Rp8.490 per kilogram. Untuk produk cabai dan bawang preferensi harga akan dilakukan oleh Tim Pemantau Harga Produk Hortikultura (PHPH).

Sayangnya kebijakan Permentan ini tidak memberikan ruang preferensi harga terhadap 38 produk hortikultura lainnya. Dalam Permentan ini hanya cabe dan bawang yang menjadi primadona untuk diberikan preferensi harga dan izin impor dalam jangka waktu lebih cepat per triwulan. Ini berbeda dengan produk hortikultura lainnya yang per semester.

Apa saran dari para pelaku usaha di sektor ini?

Kalau dari sisi kami selaku pelaku usaha terutama dari asosiasi hortikultura menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah untuk menstabilkan harga, tetapi perlu mengingatkan bahwa kenaikan harga tidak semata-mata disebabkan oleh menguatnya nilai mata uang dolar Amerika terhadap rupiah. Kedua, pemerintah diharapkan tidak plin-plan dalam membuat kebijakan ekonomi makro. Perubahan kebijakan Permentan No. 47/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Rekomendasi Impor Hortikultura (RIPH) yang baru seumur jagung 4 bulan, tiba-tiba dirubah menjadi Permentan No. 86/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Rekomendasi Impor Hortikultura (RIPH). Ketiga, kami menolak inkonsistensi kebijakan pemerintah tersebut, karena berpotensi menjadi liberalisasi impor hortikultura.

Dalam Permentan No. 86 tahun 2013 kewenangan kementerian pertanian dikebiri dan menjadi kewenangan kementerian perdagangan dalam hal pengaturan volume impor. Keberpihakan kepada petani berjalan inkonsisten. Dipastikan petani dan pengusaha hortikultura dirugikan akibat inkonsistensi kebijakan. Ke empat, kami mendukung stabilisasi harga. Stabilisasi harga diperlukan agar harga pangan terjangkau masyarakat, tetapi petani juga perlu dilindungi. Kebijakan impor tanpa memperhatikan nasib petani dapat membuat petani tidak bergairah menanam produk hortikultura tertentu seperti dalam kasus kedelai. Dipastikan, ketergantungan impor pangan akan semakin menjerat Indonesia.

Kelima, liberalisasi impor produk hortikultura diproyeksikan dapat merugikan petani lokal. Indonesia berpotensi menjadi tempat pembuangan sisa hasil produksi pertanian negara-negara lain. Ketika panen raya berlangsung di luar negeri dan Indonesia tidak sedang panen raya, maka impor hortikultura dapat masuk sebebas-bebasnya ke pasar lokal. Dampaknya harga produk hortikultura jatuh sangat murah di Indonesia, contoh jeruk dan masyarakat tidak akan mengkonsumsi produk-produk seperti rambutan, mangga, apel atau hortikultura lainnya, karena harga buah yang terjangkau saat itu adalah jeruk. Terakhir kami meminta kepada pemerintah dalam hal pengaturan volume impor harus berdasarkan proyeksi kebutuhan nasional dan produksi lokal. O gus

Buku dan Diskusi

RAMDANSYAH Bakir, setelah tidak menjabat sebagai Ketua Panwaslu DKI Jakarta, kesibukannya tak pernah berkurang. Bahkan bertambah padat. Hampir tiap hari bapak empat anak ini beredar ke sejumlah tempat di wilayah Jabodetabek. Apalagi, kalau bukan urusan organisasi, diskusi, penelitian dan seabreg kegiatan lain. Beginilah kegiatan sehari hari saya. Selain melakukan komunikasi dengan warga Jakarta tentang beragam persoalan Jakarta, saya harus ke sana kemari untuk menghadiri diskusi, baik sebagai narasumber maupun peserta, ujar lelaki yang pernah menjadi peserta young enterpreneur di Ngee Yan, Singapura ini. Dan, sejak tidak lagi aktif sebagai wasit pemilu, sudah dua buku berhasil diselesaikan, yakni buku komik ‘Saya Bangga Jadi Warga Jakarta’ dan Ada Apa Bang Haji Rhoma.

Dalam buku Saya Bangga Jadi Warga Jakarta, lelaki dengan beragam gelar ini ingin berbagi ke publik tentang peristiwa-peristiwa penting seputar pemilihan kepala daerah di Jakarta. Komik ini mengungkap data penting dan analisis yang mendalam di setiap tahapan Pilkada Jakarta, seperti polemik DPT, perseteruan sengit tahapan kampanye, dan perang jejaring sosial. Beragam isue itu disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dalam bentuk karikatur, dengan ilustrasi yang lucu dan jenaka sehingga tema politik yang serius dan rumit menjadi sajian yang cair dan mudah dimengerti. Buku kedua adalah Ada Apa Bang Haji Rhoma yang berisikan wacana si Raja Dangdut menjadi calon Presiden dan isue sara di Pemilukada DKI Jakarta.

Aktif di luar, ia tetap aktif di kampungnya terutama di Masjid Al Mukarromah, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada bulan puasa lalu, mantan PJS Ketum PB HMI aktif di kegiatan masjid mulai dari buka puasa bersama, penyaluran zakat, infaq, shodaqoh, serta sejumlah bakti sosial. Di luar itu, ia juga berbisnis ikan hias, warnet, penjualan komputer, serta penyewaan alat pesta juga tetap dijalani. Sebagai seorang calon senator DKI Jakarta, saat ini lelaki yang juga peneliti ini aktif menjabat Sekjen di Asosiasi Hortikultura Nasional (AHN). Lembaga yang dibentuk pada bulan Juni 2013 ini, adalah kumpulan dari berbagai kalangan, mulai dari petani hortikultura, ekonom, peneliti kesehatan pangan, pedagang kecil dan menengah hingga importir dan eksportir hortikultura.

Bergerak di organsisasi bukan barang baru bagi lelaki yang sudah membaca puisi ke sejumlah negara ini. Selama jadi mahasiswa aktif sebagai Ketua Orientasi Studi Pengenalan Kampus (OSPEK) Fisip Universitas Indonesia tahun 1993, Ketua OSPEK se-UI tahun 1994, Wakil Teater Sastra UI 1992/1993 dan Ketua Unit Silat UKM Sin Lam Ba 1992-1997. Selain aktif di Intra Kampus, kegiatan di ekstra kampus adalah Ketua Bidang Hubungan Internasional Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 1997 s/d 1999 dan sempat menjadi Pjs Ketua Umum PB HMI pada bulan Oktober/November 1998.

Di Universitas Indonesia Ramdansyah menyelesaikan 3 gelarnya : Sarjana Sastra (Sastra Asia Barat), Sarjana Sosial (Krimonologi) dan Magister Kesehatan Masyarakat (Statistik Kesehatan). Di kampus ini jugalah menjadi Peneliti di Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes UI) 1996 s/d 2003 dan Pusat Kajian Politik (Puskapol FISIP UI) 1996 s/d 2006. Selain di UI , ia juga menyelesaikan S1 Fakultas Hukum di Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta dan menyelesaikan Tesis S2 di Jurusan Filsafat Islam, ICAS Universitas Paramadina. O rmc/gus

Biodata

Nama : Ramdansyah Bakir

Umur : 45 Tahun

Istri: Yuni Apriani

Anak: Denis Pratama; Suci Ramdani Urbaningrum (Suci); Muhammad Rizky Ramdani (Kiki) dan Moch. Alexander Lee Ramadhan (Alee)

Pendidikan:

SD Lagoa 01 Pagi, Jakarta Utara

SMPN 30, Jakarta Utara

SMAN 13, Jakarta Utara

S1 Universitas Indonesia (Satra Asia Barat dan Kriminologi)

S1 Fakultas Hukum, Untag

S2 Magister Kesehatan Masyarakat, UI

S2 Filsafat Islam, Universitas Paramadina

Karir:

Sekretaris Umum APKOMLAPAN 2004-2008

Sekjen Asosiasi Hortikultura Nasional

Asisten Dosen FIB UI 1996-1999

Peneliti di Pusat Penelitian Kesehatan UI, 1996-2004

Peneliti di Pusat Kajian Politik FISIP UI, 1996-2006

Ketua Panwaslu DKI Jakarta

Direktur Rumah Demokrasi

(korankota)