KPK Apresiasi Pencabutan Izin Pertambangan

Monioring dan Evaluasi atas hasil koordinasi dan supervisi pertambangan dan mineral dan batubaran

TRANSFORMASINEWS, PALEMBANG,– Langkah Kepala Daerah di Sumsel  yang telah mencabut beberapa izin penambangan yang berada disumsel mendapatkan apresiasi dari Komisioner KPK bidang pencegahan  Zulkarnain seusai memberikan arahan Monioring dan Evaluasi atas hasil koordinasi dan supervisi pertambangan dan mineral dan batubaran diNovotel (21/11) Palembang

Menurutnya,”dari hasil paparan beberapa kepala daerah tadi kita sangat apresiasi yang telah mencabut izin perusahaan pertambangan didaerah mereka masing-masing ini sesuai dengan rekomendasi kita beberapa waktu lalu,” ungkap zulkarnain

“Yang jadi perhatian Provinsi Babel dari 1.085 izin tambang dan KPK Sudah merekomendasikan mencabut izin 121 izin yang tumpang tindih dikawasan hutan,” jelasnya

Selain itu Zulkarnain mengungkapkan,”dengan adanya pencegahan saat ini,dari 21 triliun yang bisa didapatkan pada bulan juli,pada bulan oktober pendapatan meningkat menjadi 28 triliun, kita fokus pada pencegahan korupsi,yang ingin kita selamatkan sistemnya bukan pada penindakan,”

“Saat ini ada ribuan perizinan pertambangan yang berada di Indonesia semuanya masih kaji dengan kementrian terkait untuk meninjau ulang,semua perizinan,”tandasnya

Sementara itu Gubernur Sumsel Alex Noerdin dalam pemaparannya mengatakan,”

Saat ini yang bermasalah sudah dicabut ,dan izin yang habis tidak diperpanjang,banyak permasalahan npwp umpang tindih lahan,tidak membayar pajak,”jelasnya

Dari 12 kabupaten/kota ada 359 izin sebelum dicabut, saat ini tinggal 250 izin, 58 izin dicabut,tidak diperpanjang lagi 31 izin,” tandasnya

Sementara itu Ketua Walhi Sumsel Hadi Jatmiko,” kita juga apresiasi langkah Gubernur untuk mencabut izin pertambangan disumsel,tapi kita juga Gubernmur untuk melaksanakan rekomendasi KPK ada ratusan izin pertambangan yang harus dicabut sampai akhir november ini,” pintanya

“Kita juga meminta gubernur bukan hanya mencabut izin,tapi memastikan izin perusahaan yang dicabut untuk beroperasi lagi,” jelasnya

“Kita mendesak Gubernur untuk menerbitkan kebijakan moratorium tambang dan mereview seluruh izin tambang yang ada dan menertibkannya,” tandasnya

Sumber: (Buanasumsel News)