Siapa Pantas Jadi Pejabat Publik?

Siapa yang cocok menjadi pejabat publik? Ehem, bisa diaturlah. Maju tak gentar membela yang bayar. Cuma untuk merekayasa, sehingga Tuan X dan Nyonya Y mendadak tenar dan seolah-olah siap menjadi pejabat publik, segenap siasat pun dirancang. Cocok mungkin ya, tapi seberapa pantas? Karena cocok dan pantas, jelas amat beda. Cocok bergantung persepsi diri sendiri dan fan setia. Ujung-ujungnya narsis. Tapi kepantasan itu soal integritas perjalanan hidup seseorang. Masyarakat yang bisa objektif menilai. Menurut hemat saya, seorang negarawan pantas jadi pejabat publik.Secara harfiah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) mendefinisikan negarawan sebagai ahli dalam kenegaraan; ahli dalam menjalankan negara (pemerintahan); pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan (kbbi.we.id). Saya coba gunakan kata to be dan to do untuk memahami kata negarawan.

Dari sudut pandang kata to be, makna negarawan jadi sempit. Setidaknya, jika merujuk pada definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, setiap warga negara yang jadi ahli tata negara, itulah negarawan. Orang yang jadi pemimpin politik, baru bisa disebut negarawan. Padahal tak semua orang minat dan mampu jadi ahli tata negara dan pemimpin politik.

Bicara to be, maka kita bicara posisi jabatan. Faktanya, perilaku pengampu jabatan tak selalu terkait erat dengan sifat kenegarawanan yang muncul. Makin tinggi jabatan seseorang tapi tak praktikkan sikap negarawan, omong-kosong bisa melayani rakyat. Yang terlihat kentara, merekalah benalu negara. Jika hari ini, siapa pun yang kebelet jadi pejabat. Pepatah Tiongkok hendak mengingatkan Anda,“Hati-hatilah dengan harapanmu!”

Berbeda sekali jika kita menilik arti negarawan dari sudut pandang makna to do. Setiap warga Indonesia bisa jadi negarawan. Syaratnya? Berkhidmat untuk kepentingan bangsa. Bicara to do, maka bicara kontribusi nyata membangun masyarakat dan kualitas kehidupan bangsa. Skala dan bentuk kontribusinya boleh beragam. Semua profesi silakan berlomba-lomba dalam kebaikan untuk kemaslahatan bangsa. Karena semua masyarakat Indonesia punya peran penting yang sama, bukan pejabat saja. You don’t need to be the best, but you must do the best for Indonesia. Jangan kejar jabatan. Tapi kerahkan segenap kemampuan terbaik yang dimiliki agar bermanfaat buat diri sendiri, keluarga, masyarakat, lalu bangsamu. Alon-alon asal jangan sambil korupsi.

Kita tak perlu jadi presiden dulu untuk bisa turun tangan merawat Indonesia. Jangan keburu nafsu menguasai lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, polisi, TNI, serta perusahaan BUMN. Tanya dulu, kenalkah siapa diri kita? Jika tak kenal diri, maka kita tak kenal siapa Tuhan kita. Jika tak kenal Tuhan, kita tak akan bisa membedakan antara kebenaran dan “kebeneran“. Semua posisi jabatan itu strategis. Tapi karena perilaku manusia yang mengampunya rusak, harga diri dan kewibawaan lembaga terhormat pun kini terlecehkan. Itulah tanda banyak posisi jabatan publik diduduki orang tak kenal diri.

Pandit Nehru pernah berujar,“Ketika loyalitas kepada bangsa muncul, loyalitas kepada partai berhenti.” Falsafah itu fasih dipahami sosok Firman Yusi, figur negarawan–pandangan subjektif saya–di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Apa pelajaran hidup yang bisa diambil dari seorang Firman Yusi? Karena Firman Yusi sudah selesai dengan urusan dirinya sendiri, maka baginya menjabat sebagai anggota DPRD bukanlah segala-galanya.

Dia tinggalkan panggung politik sebagai anggota DPRD Kabupaten Tabalong di tahun 2008. Seolah-olah dia tahu inilah cara Tuhan memberi jalan bagi dia untuk tetap menjaga sikap-sikap kenegarawanannya. “Anehnya, saat menjabat jadi anggota DPRD, saya justru tak bisa makan dan tak bisa tidur. Saya kecewa dan marah melihat (sebagian) mereka yang duduk di DPRD lebih memikirkan diri sendiri, mempertebal kantong dengan mengorbankan rakyat dan masa depan Kabupaten Tabalong,” katanya.

Kini, dia lebih memilih menjadi manusia yang berguna daripada mengejar jabatan dan kekayaan secara instan. Kini, alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (Banjarmasin) ini terus berkarya membangun generasi muda di daerahnya lewat Rumah Belajar Saraba Kawa dengan satu harapan, menumbuhkan minat baca anak muda di sana (Kompas, 20 Februari 2014).

Mas Firman, satu dari sekian contoh orang yang terus berbuat kebajikan mesti tak diamanahi jabatan. Itulah sikap sejati negarawan. Siapa pun kita, mesti tak berpangkat jabatan, teruslah berbuat baik. Sikap hidup Mas Firman memancarkan inspirasi keteladanan. Banyak pejabat publik yang hidup hari ini, tapi berapa banyak yang mampu memetik pelajaran hidup dari sosok Firman Yusi?

Terakhir, saya kembali ingin bertanya, siapa pantas menjadi pejabat publik? Pak Hoegeng Iman Santoso. Mengapa? Saya baru menuntaskan buku bacaan karya Suhartono bertajuk Hoegeng: Polisi dan Menteri Teladan.

Simak apa yang dipikirkan Pak M Jusuf Kalla soal Pak Hoegeng. “Setiap kali bertemu, Pak Hoegeng selalu menjabat tangan saya dengan erat, kuat, sebagai tanda ketegasannya. Saya menduga-duga, orang ini pasti jujur, karena, biasanya, orang yang tegas pasti punya kejujuran. Dan, dugaan saya benar. Hoegeng memang tokoh jujur. Bukunya ini berisi bukti-bukti kejujuran Pak Hoegeng. Ia adalah sosok yang sederhana, yang tak punya apa-apa kecuali kejujuran itu sendiri,” urai mantan wapres ini.

Saya sadar, Pak Hoegeng telah tiada. Tapi sebagai anak bangsa, saya akan sungguh-sungguh menapaktilasi warisan terakhir beliau buat bangsa ini, sikap keteladanan seorang negarawan. Saya pun akan kembali melanjutkan pencarian, siapakah orang yang berkarakter, seperti Pak Hoegeng Iman Santoso? Jika kelak saya menemukannya. Itulah tanda bagi saya untuk segera menetapkan pilihan sikap, siapa yang pantas jadi pejabat publik di hari ini? (BERITASATU.COM)