DEWAN PEMUDA SRIWIJAYA TEMBUS ISTANA NEGARA TERIAK TANGKAP ALEX NOERDIN

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA. Gerakan Dewan Pemuda Sriwijaya kembali lakukan aksi demo di halaman depan istana negara kepresidenan Republik Indonesia, yang mana beberapa hari yang lalu di lakukan di halaman 2 lembaga hukum tertinggi di republik Indonesia yaitu Kejagung RI dan KPK RI.

Gencarnya aksi demo para aktivis Dewan Pemuda Sriwijaya ini yang di lakukan oleh Edward Jaya, SE selaku Koordinator Aksi dan Ing Suadi.SE koordinator Lapangan menyatakan hendaknya supremasi hukum dapat berjalan dengan Adil, tegas dan transfaran Di tengah kehidupan himpitan ekonomi rakyat semakin sulit saat ini sehingga mengakibatkan meningkatnya tingkat kemiskinan dampak dari biasnya keadilan.

Tentunya hal ini menjadi pemikiran kita bersama untuk mencari solusi supaya kehidupan masyarakat Indonesia bisa meningkat lebih baik dan tercapainya peningkatan perekonomian negara, untuk itu diperlukan perhatian pemerintah agar tercipta suatu tatanan yang good govermence.

Namun hal ini sangatlah di sayangkan ketika moral para pejabat itu sendiri yang membuat kehidupan bangsa ini semakin terpuruk dan tidak menentu.

Hal ini terbukti dengan banyaknya pejabat yang terlibat kasus korupsi di provinsi Sumatera selatan sebagai tersangka, oleh karena itu dewan pemuda Sriwijaya menduga kejaksaan Agung republik Indonesia tebang pilih dalam menyelesaikan kasus ini.

Terbukti hanya 2 orang pejabat pemerintah propinsi Sumatera selatan yang di jadikan tersangka, antara lain Kepala KESBANGPOL Propinsi Sumatera selatan tahun 2013 Ikhwanuddin dan Kepala BPKAD Sumatera selatan Laonal PL Tobing Pasindak yang saat ini lagi menjalani proses persidangan di PN Kota Palembang .

Selain itu termasuk 19 pejabat pemerintah propinsi Sumatera selatan ,SKPD yang di periksa dengan sprindik nomor .45/F2.Fd.1/05/2017, Diantaranya, Richard Cahyadi, Akhmad Najib, Johanes Toruan, Syamsul Bahri, Tanda Subagio Agustinus Anthony dan Supri Anthony, Irene Camelyn Sinaga, Apriyadi, Roby Kurniawan, Widodo, Fenty Aprina dan Anisatul Mardiah.

Terkait skpd tersebut sangat jelas menjalankan perintah SK Gubernur dengan nomor 96 tahun 2013, dan itu bearti ada indikasi korupsi dana hibah tahun anggaran 2013, sehingga kasus Hibah tahun 2013 tersebut sangatlah terstruktur, sistematis dan Masif.

Lambannya proses hukum ini Dewan Pemuda Sriwijaya sangat menyesalkan sikap lembaga Hukum tertinggi di republik Indonesia, dalam hal ini kejaksaan Agung RI yang terlihat tidak mampu menjadikan Gubernur Sumatera selatan “ ALEX NOERDIN SEBAGAI TERSANGKA.

Menurut koordinator lapangan Dewan Pemuda Sriwijaya di jakarta saat di hubungi Via HP ( Senin 31 Juli 2017 jam 15.00 wib) mengatakan “Demo kita ini akan di lakukan 5 hari di depan istana negara kepresidenan RI, hari ini adalah hari pertama, jika sampai jumat nanti tidak ada pihak istana menanggapi demo kami ini, maka akan kami lanjutkan kembali demonya,” ujar Ing Suardi .SE kepada wartawan.

Atas desakannya ke KPK dan KEJAGUNG agar dapat membuka kembali kasus wisma atlit TA 2011 dan kasus dana Hibah dan bansos TA 2013 serta penyerobotan lahan tanah milik masyarakat jakabaring kota Palembang oleh pemerintah propinsi Sumatera selatan demi terciptanya keadilan sebagaimana yang tertuang dalam NAWA CITA.

Selain itu fokus utama dari Pimpinan pusat dewan pemuda sriwijaya meminta dan mendesak KPK RI DAN KEJAGUNG RI untuk Tangkap dan Adili Gubernur Sumatera selatan ( ALEX NOERDIN ) Sembari itu dengan lantang menyuarai agar pemerintah Sumatera selatan segera Kembalikan tanah hak milik rakyat yang di serobot dan di kuasai secara tanpa hak oleh pemerintah propinsi Sumatera selatan dalam pembangunan fasilitas penunjang ASIAN GAMES atau segera di laksanakan ganti untung.

Kami dari organisasi masyarakat pimpinan pusat Dewan pemuda Sriwijaya serta masyarakat sumsel sangat yakin dan percaya bahwa KPK RI dan KEJAGUNG RI mampu menjadikan Gubernur sumsel tersangka.

Laporan : Tim  Redasksi

Editor:  Nurmuhammad

Posted by: Admin Transformasinews.com