Menkokesra Minta Dana ISG Jangan Diselewengkan

PALEMBANG – Menkokesra Agung Laksono mengungkapkan bahwa masalah penganggaran Islamic Solidarity Games (ISG) III sudah dapat dipahami, sehingga keputusan rapat koordinasi penyelenggaraan ISG III bersama Jaksa Agung, Menpora, Kepala BPKP, dan Gubernur Sumsel sudah dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tindak lanjut tugas-tugas mensukseskan ISG III, termasuk pengadaan barang dan jasa.

“Sehingga tidak ada ragu-ragu dalam melakukan pengadaaan barang dan jasa. Namun dengan catatan, memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan prinsip-prinsip tidak ada mark up, penyimpangan, serta keuntungan untuk diri sendiri maupun kelompok. Sehingga sepenuhnya untuk kepentingan ISG III, sesuai dengan alokasi perencanaannya,” ungkapnya, Selasa (24/9/2013).

Dirinya mengungkapkan, dukungan anggaran APBD dan APBN untuk ISG III sudah jelas, terlebih mendapat pengawalan dari tim asistensi, agar kedepannya tidak ada kriminalisasi pasca ISG III terselenggara.

Menkokesra Agung Laksono

“Dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan aturan-aturan yang dijalankan semaksimalkan mungkin, semangatnya adalah tidak ada niat sedikitpun baik panitia nasional maupun panitia daerah untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Dan untuk tim asistensi yang dipimpin oleh Menpora akan terus mengawal ISG III hingga selesai, agar aturan dan peraturan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga selesai acara tidak ada masalah,” pungkasnya.

Berdasarkan pantauan wartawan, rapat koordinasi tersebut diselenggarakan di Griya Agung, dari pukul 17.30 sampai dengan 20.15 wib, dengan mempertimbangkan salah satunya adalah pelaksanaan ISG III telah berlangsung dan telah sukses dibuka oleh Presiden, sehingga penyelenggaraannya pun harus sukses sampai selesai.

Selain itu, salah satu upaya yang dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan anggaran, maka berbagai dokumen terkait pengadaan barang/jasa, rekomendasi tim asistensi, dan bukti transaksi penggunaan anggaran akan didokumentasikan dengan baik, untuk bahan pendukung pengambilan langkah lanjut pertanggungjawaban pelaksanaan ISG III. (beritanda)