‘Adukan’ DKPP, Bawaslu Malah Dinasihati MK

JAKARTA, BARATAMEDIA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengadu ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (24/09), lantaran merasa ‘tersisih’ menyusul keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bawaslu menilai publik tidak lagi melaporkan persoalan pemilu ke mereka, dan lebih memilih mengadukannya ke DKPP.

Menyikapi pengaduan ini, Ketua MK Akil Mochtar mengimbau Bawaslu lebih aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pihak penyelesai sengketa pemilu. Akil mengatakan, selama ini Bawaslu jarang memiliki andil, seperti memberi rekomendasi dalam sidang sengketa pemilukada. Padahal, sambung Akil, di persidangan banyak ditemukan pelanggaran yang bersifat terstruktur.

“Dalam pemilukada banyak pelanggaran yang terstruktur, sehingga banyak juga putusan MK yang tidak melihat rekomendasi dari Bawaslu sebagai pengawas (pemilu). Untuk itu kami imbau Bawaslu kirimkan surat mengenai sengketa pilkada ke panel hakim perkara, jika Bawaslu ingin mengambil bagian,” kata Akil.

Akil mengimbau, Bawaslu memberikan informasi terbaru terkait pemilu dan pilkada ke MK. Sebab, setiap kesalahan yang terjadi dalam pilkada selalu bermuara di MK.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Muhammad meminta pendapat dan saran dari MK . Sebab, sejauh ini dalam penyelesaian sengketa pemilu, Bawaslu terkesan dipinggirkan menyusul keberadaan DKPP.

AKIL MOCHTAR

“Kami minta pandangan terkait dengan bagaimana hubungan Bawaslu dengan DKPP, kita tahu bahwa selama ini faktanya aduan-aduan langsung ke DKPP. Bawaslu tidak dijadikan tempat menyelesaikan laporan,” keluh Muhammad.

Muhammad berpendapat, yang benar adalah Bawaslu mengawasi proses Pemilu. Sementara DKPP berada di wilayahnya dan tidak langsung menjadi tempat penyelesaian sengketa pertama.

“Maka kita minta pendapat ke MK apa tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) benar sehingga tidak tumpang tindih. Kita juga tidak mau keliru menjalankan tugas itu,” pungkas Muhammad. (baratamedia)