Pejabat Klaten Bersumpah Bangun Lembaran Baru

TRANSFORMASINEWS.COM, KLATEN. PENANGKAPAN Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Hartini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mudah dilupakan para pejabat di daerah itu.

Kemarin, saat pelantikan 720 pejabat organisasi perangkat daerah dilakukan di pendopo kabupaten, peristiwa itu masih jadi pembicaraan.

“Kejadian operasi tangkap tangan itu harus menjdi prahara pertama dan terakhir di Kabupaten Klaten. Saya perintahkan semua pejabat dan aparat sipil negara di Klaten untuk meninggalkan perilaku menyimpang dan pungutan liar,” papar Plt Bupati Klaten Sri Mulyani.

Di depan Gubernur Ganjar Pranowo, Sri meminta anak buahnya berjanji dan bersumpah untuk membangun lembaran baru dengan memperbaiki kinerja birokrasi.

Para pejabat teknis juga diingatkan agar memberikan pelayanan prima dan transparan kepada masyarakat.

Ganjar Pranowo mengaku bingung saat Sri Hartini ditangkap KPK.

“Tapi, saya percaya, setelah prahara ini ke depan, Pemkab Klaten akan lebih baik.”

Pengukuhan pejabat di Klaten seharusnya digelar 30 Desember 2016.

Namun, karena penangkapan Sri, pengukuhan baru bisa dilakukan kemarin.

Masalah kepegawaian juga tengah merundung Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Sejumlah kepala desa di wilayahnya cenderung melakukan gerakan oposisi kepadanya gara-gara gaji yang terlambat dibayar.

“Gaji telat bukan karena kemauan saya. Itu terjadi karena dana alokasi khusus dari pemerintah pusat belum turun,” tandas Dedi.

Ada tiga kepala desa yang diduga mulai menunjukkan sikap oposisi terhadap bupati.

Mereka menyebarkan dan memprovokasi rekan-rekannya lewat media sosial.

Kepala desa, lanjut Dedi, seharusnya tidak bersikap oposisi terhadap bupati.

“Saya minta maaf kepada para kepala desa karena gaji memang belum turun.”