Sektor Pelayanan Marak Pungli

Grafis/MI

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA. PRAKTIK pungutan liar pada sentra pelayanan publik di sejumlah kementerian/lembaga serta pemerintah daerah hingga tingkat desa, korporasi, dan lembaga independen terbukti masih marak.

Sektor pelayanan masyarakat, hukum, dan pendidikan mendominasi pelanggaran itu. Sekretaris Menko Polhukam Letjen Yoedhi Swastono seusai membuka Workshop Satgas Saber Pungli se-Indonesia, di Mercure Convention Centre Hotel, Ancol, Jakarta Utara, kemarin pun membenarkan hal itu.

Kegiatan yang berlangsung sejak 2-4 Agustus itu melibatkan 300 peserta yang berasal dari perwakilan unit pemberantasan pungli (UPP) provinsi, anggota satgas, dan Kementerian Polhukam.

Sejak Satgas Saber Pungli dibentuk pada 28 Oktober 2016, tercatat ada 31.110 laporan pengaduan masyarakat. Rinciannya, laporan via pesan singkat (SMS) sebanyak 20.020, surat elektronik 6.641, aplikasi daring 1.960, call centre 193 dengan 1.877 laporan, surat 518, serta pengaduan langsung 94 kasus.

Dari pelaporan itu, pengadu­an terbanyak berada pada sektor pelayanan masyarakat, yakni 36%. Berikutnya bidang hukum 26%, pendidikan 18%, perizinan 12%, dan kepegawai­an 8%. Satgas dan UPP juga berhasil melakukan 917 kegiatan operasi tangkap tangan (OTT), mengamankan 1.834 tersangka di berbagai instansi, serta mengamankan barang bukti Rp17.623.205.500.

“Instansi paling banyak dilaporkan ialah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan. Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah menjadi wilayah yang paling banyak pengaduan tersebut,” katanya.

Wakil Ketua Pelaksana II Satgas Saber Pungli Widyo Pramono menambahkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 telah melegitimasi satuan tugas sapu bersih pungutan liar untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Widyo mengakui satgas tidak perlu mengubah pola kerja meski diketahui pungli semakin marak.
Selama ini satgas bertugas untuk menerima pengaduan masyarakat. Data itu lalu diverifikasi serta disampaikan kepada instansi terkait agar segera dilakukan penindak­an.

Pungli KTP
Soal pungli ini, Mendagri tidak menampik informasi yang menyebut banyak oknum yang meminta imbal jasa dalam pengurusan KTP-E di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta. Artinya, upaya memberantas praktik pungli terhadap pelayanan masyarakat belum sepenuhnya tuntas.

“Hasil pertemuan kami dengan Ombudsman paling banyak keluhan masyarakat yang langsung terdata lewat Ombudsman itu berkaitan dengan KTP-E, surat kematian, dan surat keterangan lahir,” ujar Tjahjo.
Besaran pungli yang diadukan masyarakat bervariatif, antara Rp10 ribu-Rp20 ribu. Meski nominalnya terbilang kecil, tetap saja praktik seperti itu sebagai pelanggaran dan tidak boleh dibiarkan.

Sumber: Mediaindonesia.com (Gol/P-2)

Posted by: Admin Transformasinews.com