PAYUNG HUKUM PEMBANGUNAN LRT KOTA PALEMBANG RAWAN TINDAK PIDANA KORUPSI

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG. Pada awalnya direncanakan akan dibangun Monorel dari Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin ke Kompleks Olahraga Jakabaring Kota Palembang sebagai alternatif transportasi umum karena kota Palembang di perkirakan akan mengalami kemacetan lalu lintas  pada tahun 2019 mendatang.

Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk payung hukum pembangunan LRT yang di jelaskan pada pasal 86 ayat 2a yang berbunyi “Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA ……..”.

Perpres No. 4 tahun 2015 pasal 86 ayat 2a sangat rawan penyimpangan dan disinyalir akan menjadi sarana menilep uang negara. Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak, menunjuk langsung tanpa tender, merevisi anggaran bila dianggap kurang mencukupi menjadi dasar hukum pembangunan LRT Kota Palembang.

Sebagai perbandingan adalah : biaya pembanguna LRT Kota Palembang mendekati nominal Rp. 500 milyar/km sementara LRT Jabodetabek berkisar Rp. 250 milyar/km. Biaya ini belum termasuk pengadaan rel kereta dan pengadaan kereta dan sumber daya listrik. Berapa lagi negara akan mengeluarkan uang rakyat untuk perlehatan Asian Games yang hanya 7 hari di kota Palembang.

Mengatasi kemacetan tidak harus membangun pasilitas mewah yang belum tentu menjadi alternative angkutan bagi masyarakat umum. Menaikkan pajak progresif kendaraan bermotor hingga 500%, memperbaiki kinerja dan pelayanan Transmusi dan membangun jalur alternative lingkar luar mungkin alternative yang lebih baik.