TRANSFORMASINEWS, PALI — Dana Alokasi Desa (ADD) tahap pertama di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menjadi sorotan warga Bumi Serapat Serasan.
Pasalnya 65 desa diwajibkan membeli 1 unit laptop beserta perangkat seharga Rp 33 juta.
Kewajiban yang diberlakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten PALI, membuat kepala desa menjadi resah.
Beberapa Kades mengetahui dan meyakini harga komputer jinjing tersebut seharga Rp 3 juta. Parahnya lagi bagi Kades tidak menerima dan mengikuti kebijakan itu, dana ADD tahap dua terancam tak cair.
“Kami sebagai orang awam menilai Laptop merek Lenovo G 40-70 layar 14 inc, harganya tidak sampai puluhan juta, kalau saya cek harga laptop itu tidak mencapai Rp 4 juta,” kata Kades, yang meminta nama tidak mau dipublikasi, Rabu (11/11).
Dia membenarkan, adanya undangan dari BPMPD untuk mengikuti Bimbingan Teknologi (Bimtek) di gedung Pesos dan Palembang.
“Waktu Bimtek, kami diminta untuk tanda tangan, tapi kami tidak tahu kalau, tanda tangan menyetujui dana sebesar Rp 33 juta untuk membeli laptop dan perangkatnya, kami kira itu hanya daftar hadir,” katanya.
Selain itu, setiap desa juga diwajibkan untuk membuat monografi desa, tak tanggung-tanggung, biaya monografi tersebut Rp 15 juta. Jadi total Rp 48 juta satu desa untuk pengadaan itu.
“Padahal dana yang cair lebih kurang Rp 200 juta, jika di potong Rp 48 juta, berapa lagi dana untuk bangun desa, masalah sudah kami koordinasi dengan camat, tapi mereka tidak tanggung jawab,” jelas sumber Tribun.
Saat dikonfirmasi Plt BPMPD PALI Arif Firdaus, mengatakan pihaknya menjalankan itu sesuai dengan prosedur terhadap pengadaan laptop dan diserahkan ke pihak tiga.
“Kita sudah sesuai prosedur, untuk pengadaan laptop dan disepakati Kades dan diserahkan pihak ketiga untuk pembayaran akan dilakukan secara bertahap, pembayaran pertama 40 persen kedua 40 persen dan 20 persen,” kata Arif, ketika dihubungi wartawan melalui via handphone.
Dia menambahkan, pengadaan laptop itu, juga mendapatkan pelatihan dari pihak ketiga dan jika ada kendala lainnya maka pihak ketiga yang bersangkutan menanganinya. Namun, Arif tidak mengetahui persis berapa kali pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga.
“Biaya itu, sudah termasuk pelatihan terus juga kalau ada kendala lainnya, pihak ketiga itulah yang akan menanganinya, nanti pihak desa memberikan laporan secara online dengan perangkat leptop itu,” jelas Arif, seraya mengatakan proyek itu, Penunjukan Langsung (PL) PT Angkasa Prima.
Sementara itu, pihak PT Angakasa Prima, Mayer , tidak mau berkomentar lebih banyak terkait pro kontra pengadaan laptop.
“Saya di Jakarta ada meeting,” kata Mayer, ketika dihubung wartawan melalui handphone, sambil memutuskan
wartawan: Ari wibowo
Berita Terkait:
DPRD PALI Kaget Melihat Pengadaan 1 Unit Laptop Kades Capai…
Diduga Sejumlah Wartawan Nikmati Korupsi Merki Bakri
Penerima Plasma Diduga Fiktif, Masyarakat Gugat SK Bupati
Dari Dana APBN Rp 500 Juta, Suprapto Mengaku Cuma Ambil Rp…
Okut Terima Bantuan APBN 81,6 Miliar
Oknum Kades Diduga Selundupkan Raskin
Wau!!! Jalan Tanah Abang-Modong Habiskan Anggaran 30 M Lebih
Bantuan Sapi Dipungut Biaya Gunakan Dana APBD Rp2,4 Milyar
Kejati Prov Sumsel “Garap Dugaan Korupsi 10 M Lampu Jalan
Oknum Pjs Kades Main Tanda Tangan, Sesama Wartawan Adu Mulut
