Panitera PN Jaksel Jadi Tersangka, Ketua KPK: Ini Keprihatinan

Mobil milik panitera pengganti PN Jakarta Selatan yang disegel KPK.

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, prihatin atas kasus yang menimpa Tarmizi, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Penegak hukum yang sudah belasan tahun bekerja di PN Jaksel itu tersandung kasus dugaan suap pengamanan perkara.

“Ini untuk kesekian kalinya, saya menyampaikan dalam konferensi pers ini keprihatinan, yang kemudian beberapa kali terjadi,” tutur Agus, saat konferensi pers, Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jaksel, Selasa (22/8/2017).

Tarmizi terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penyidik KPK di sekitar PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Ragunan, Pasar Minggu, Senin (21/8/2017) siang.

Selain Tarmizi, penyidik juga menangkap empat orang lainnya: pegawai honorer PN Jaksel, TJ (dalam berita sebelumnya disebut TD); dua pengacara PT Aquamarine

Divindo Inspection (PT ADI) yakni Akhmad Zaini dan FJG; serta S, sopir rental yang disewa Zaini.

Setelah melakukan pemeriksaan secara intensif dan gelar perkara, KPK kemudian menetap status tersangka terhadap Tarmizi dan Zaini. Sementara, tiga orang lainnya hanya ditetapkan sebagai saksi.

“Pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah AKZ selaku kuasa hukum PT ADI dan TMZ selaku panitera pengganti pada PN Jaksel,” ujar Agus.

Adapun dugaan pelanggaran yang dilakukan adalah Tarmizi diduga menerima suap dari Zaini agar PN Jaksel menolak gugatan perdata wanprestasi yang diajukan PT Eastern Jason Fabrication Services Pte Ltd terhadap PT Aquamarine (ADI). Untuk memuluskan rencana itu,

Tarmizi diduga telah menerima uang sebesar Rp425 juta dari Zaini secara bertahap sejak Juni 2017 hingga 21 Agustus 2017.
“Diduga total penerimaan sebesar Rp425 juta,” kata Agus.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Tarmizi yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Zaini ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Undang Wakil MA Hadiri Konpres Soal OTT Panitera Pengadilan

Juru Bicara KPK Febri Diansyah,(julian)
Juru Bicara KPK Febri Diansyah,(julian)

Konferensi pers (konpers) terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap panitera pengganti Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan berinisial TMZ akan digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (22/8/2017) siang ini sekitar pukul 13:00 WIB. Pihak Mahkamah Agung (MA) pun turut diundang dalam konprensi pers (konpres).

“Kami telah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung, dan nanti akan bergabung di konferensi pers,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (22/8/2017).

Konpers akan digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan. Pihak MA yang dijadwalkan turut hadir adalah Ketua Muda Pengawasan MA, Sunarto dan Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah.

Kemarin siang, tim satuan tugas (Satgas) KPK mengamankan TMZ bersama TD, juru parkir merangkap office boy di PN Jaksel. Dalam OTT ini lembaga antirasuah juga menciduk dua pengacara.
Selain itu juga menyegel mobil HR-V warna hitam bernomor polisi B-160-TMZ milik panitera pengganti tersebut. Kemudian juga menyegel lemari berkas di ruang kerja pria yang sudah belasan tahun bekerja di PN Jaksel itu.

OTT diduga berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana suap antara TMZ dengan kedua pengacara itu. Diduga penyuapan itu berhubungan dengan perkara perdata yang tengah disidangkan di PN Jaksel.
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan pun tak membantah ada penerimaan uang Rp300 juta yang terindisikasi suap terhadap TMZ. Namun belum diketahui kasus yang berhubungan dengan TMZ, TD dan kedua pengacara itu.

Hingga berita ini diturunkan, keempat orang yang terjaring OTT itu masih menjalani pemeriksaan intensif. Penyidik KPK memiliki waktu maksimal 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum mereka.

“Sejumlah pihak yang diamankan kemarin dalam proses pemeriksaan intensif, dan dalam waktu paling lambat 24 jam akan ditegaskan status hukumnya,” kata Febri.

Sumber: Pos Kota (julian/yp/sir)

Posted by: Adim Transformasinews.com