KPK Tahan Gubernur Bengkulu, Istri, Beserta Dua Pihak Lain

Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang suap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti di ruang konferensi pers KPK Jakarta, Rabu (21/6) (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA.Usai menetapkan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Lily Martiani Maddari istrinya dan dua pihak lain atas nama Rico dan Jhoni sebagai tersangka, penyidik KPK langsung menahan keempat pihak tersebut.

‘’Dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama di sejumlah lokasi, ‘’ terang juru bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu (21/6).

Ridwan kata Febri ditahan di Rutan cabang KPK di Guntur. Untuk Lily istri Ridwan, ditahan di Rutan cabang KPK. Untuk tersangka Rico Putra Selatan di Rutan Polres Jakarta Pusat, sedangkan Jhoni Wijaya di Rutan Polres Cipinang, Jaktim.

Penahan sendiri dilakukan penahan Rabu (21/6) pagi sekitar pukul 06.30-07.00 WIB karena mempertimbangkan aspek batas waktu 24 jam.’’ KPK memiliki kewajiban paling lambat 1×24 jam setelah OTT status hukumnya sudah jelas ,’’ pungkasnya.

Sebelumnya, pada Selasa (20/6) pagi, KPK menggelar operasi tangkap tangan(OTT). Dalam operasi senyap tersebut, Tim Satgas Penindakan lembaga antirasuah tersebut berhasil mengamankan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Lily Martiani Maddari istrinya, dan tiga pihak lain yang kedapatan melakukan transaksi suap menyuap.

Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang suap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti di ruang konferensi pers KPK Jakarta, Rabu (21/6)
Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang suap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti di ruang konferensi pers KPK Jakarta, Rabu (21/6) (Dok.JawaPos.com)

Atas perbuatannya, Ridwan, Lily Martiani Maddari dan Rico Dian Sari ( bendahara DPD Partai Golkar Bengkulu) sebagai tersangka penerima suap.

Selain itu penyidik juga menetapkan satu pihak lain sebagai pihak pemberi suap, yakni Jhoni Wijaya selaku direktur PT SMS.

‘’SeteIah melakukan pemeriksaan 1×24 jam dan dilanjutkan dengan gelar perkara, disimpulkan bahwa adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Gubernur Bengkulu terkait dengan fee proyek.

Ditingkatkan lah status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat orang sebagai tersangka,’’ terang Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam konferensi pers di kantornya Rabu (21/6).

Atas perbuatannya menurutnya, sebagai pemberi, JHW disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Di sisi lain, sebagai pihak yang diduga penerima, RDS, LMM dan RM disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber: JawaPos.com (dna/wnd/JPG)

Posted by: Admin Transformasinews.com