Kasus SMS Bukti Ketum Perindo Diperhitungkan Lawan Politiknya

Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo. Foto/Dok/SINDOnews.

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA.  Pesan singkat (SMS) dari Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo yang diperkarakan Jaksa Yulianto dinilai sebagai bukti Hary Tanoesoedibjo diperhitungkan oleh lawan politiknya. Pimpinan Partai Perindo yang biasa disapa HT itu diakui sudah menjadi tokoh politik.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono mengatakan, kasus SMS yang dipersoalkan oleh Jaksa Yulianto itu bisa menjadi hikmah tersendiri bagi HT. Menurutnya tuduhan Jaksa Yulianto yang menganggap SMS HT mengandung unsur ancaman terkesan mengada-ada.

“Hary Tanoesoedibjo sekarang sudah jadi tokoh politik tersendiri,” ujar Ferry kepadaSINDOnews, Minggu (25/6/2017).

Atas dasar itu dia berharap upaya kriminalisasi kepada HT segera dihentikan oleh para penegak hukum. Dia juga mengkritik langkah Badan Reserse Kriminal (Barskrim) Polri yang menjerat HT dalam kasus yang dilaporkan Jaksa Yulianto itu.
“Mudah-mudahan menjadi hikmah tersendiri,” ucapnya.

Jaksa Agung Diminta Jangan Campur Masalah Politik dengan Hukum

Jaksa Agung, M Prasetyo. Foto/Dok/SINDOnews.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Perindo)  Sulawesi Utara (Sulut) Hendrik Kawilarang Luntungan (HKL) mengecam penetapan status tersangka  Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) dalam kasus pesan singkat (SMS). Jaksa Agung dinilai tidak menunjukkan seorang penegak keadilan ketika memberikan keterangan.

Dia menilai ada upaya kriminalisasi terhadap Hary Tanoesoedibjo sebagai ketua umum partai yang makin melejit elektabilitasnya. Dia mengakui, meski partai baru, namun Partai Perindo sudah berada pada posisi empat besar partai yang diminati sesuai survei polltracking.

“Kami mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Jaksa Agung,” ujar Hendrik, akhir pekan lalu.

Dia mengingatkan Jaksa Agung, M Prasetyo jangan mencampurkan masalah politik dengan hukum. Apalagi, kata dia M Prasetyo berlatar belakang kader Partai Nasdem yang ditempatkan dalam Kabinet Jokowi-JK.

“Salah satu tujuan reformasi adalah penegakkan supremasi hukum. Jaksa Agung telah gagal karena dia tidak bisa menempatkan masalah hukum dan politik praktis,” ucapnya.

Dia juga menyinggung agar semua komponen bangsa tetap bersatu dan bersama sama mencegah agar jangan berkelanjutan menjadi konflik horizontal. Atas dasar itu masih momentum Lebaran umat Islam ini dia juga mengimbau masyarakat Sulut tetap bersatu sambil meningkatkan kewaspadaan terhadap gerakan radikalisme yang hendak menghancurkan bangsa ini.

“Jangan sampai hancur karena ada upaya provokatif yang hendak menghancurkan bangsa ini,” ucapnya.

Sumber: Sindonews.com (kur)

Posted by: Admin Transformasinews.com