Jokowi Bisa Akhiri Konflik Polri-KPK, asal…

Jokowi Bisa Akhiri Konflik Polri KPK asal
Konflik Polri-KPK kembali mengemuka pasca penangkapan penyidik KPK Novel Baswedan oleh penyidik Mabes Polri. Presiden Jokowi didesak untuk memiliki kemauan politik yang tinggi untuk mengakhiri konflik kedua lembaga itu. (Sindophoto)
TRANSFORMASINEWS, JAKARTA – Konflik antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengemuka pasca penangkapan penyidik KPK Novel Baswedan oleh penyidik Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) pada 1 Mei 2015 dini hari.Penangkapan Novel terkait kasus dugaan penganiayaan seorang tersangka pencurian sarang burung walet pada tahun 2004 silam. Saat itu dirinya menjabat Kasatreskrim Polres Bengkulu.Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Padjadjaran Idil Akbar mengatakan konflik antara dua lembaga itu seperti bom waktu. “Sewaktu-waktu bisa meledak,” katanya kepada wartawan, Minggu 2 Mei 2015.

Menurut dia, rivalitas kedua lembaga itu cukup tajam apalagi jika menyangkut kepentingan masing-masing. Apalagi jika melibatkan pemimpin dan nama baik kedua institusi tersebut. “Keduanya tidak menunjukkan hubungan yang harmonis atau hanya terlihat harmonis semata,” ujarnya.

Idil menilai sebenarnya konflik Polri-KPK bisa diredam. Caranya, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memiliki kemauan kuat untuk menengahi keduanya.

“Sebetulnya Jokowi bisa meredam itu jika kemauan politiknya cukup kuat, termasuk dalam persoalan independensi terhadap tekanan politik,” katanya.

Kendati demikian, dia menilai sejauh ini Jokowi belum menunjukkan sikap tersebut. “Sayangnya hal itu belum terlihat sehingga jadilah konflik ini terus berlangsung,” ujarnya.

Cerita Novel Baswedan Ditangkap Penyidik Polri

Cerita Novel Baswedan Ditangkap Penyidik Polri
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan di dalam mobil setelah keluar dari Gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (2/5/2015). (Sindophoto)
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengungkap kronologi peristiwa penangkapan dirinya oleh penyidik Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri pada Jumat 1 April 2015 dini hari.”Singkat saya sampaikan, memang benar pada sekitar pukul 00.00 datang penyidik Bareskrim ke rumah saya,” ujar Novel saat konferensi pers di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Sabtu (2/5/2015).Saat itu, kata dia, penyidik Bareskrim datang dengan didampingi ketua RT setempat, Wisnu. “Pada saat itu, sebagaimana orang bertamu, tentu memencet bel,” kata Novel.

Saat penyidik Bareskrim datang, Novel mengaku sedang beristirahat. “Saya membukakan pintu dan mempersilakan duduk,” katanya.

Kemudian, Novel mengaku menanyakan maksud dan tujuan kedatangan penyidik Bareskrim mendatangi rumahnya.

“Ketika saya sampaikan bahwa kepentingan penyidik untuk penangkapan. Sebagai penyidik saya memahami penyidik mempunyai kewenangan untuk itu maka saya mengikuti proses itu. Saya kira cuma itu, Untuk detailnya penasehat hukum yang akan menyampaikan,” tuturnya.

Menyikapi penangkapan Novel, tiga pemimpin KPK bertemu dengan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti di Mabes Polri. Pertemuan itu menyepakati penangguhan penahanan Novel.

Novel dijadikan tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap pelaku pencurian sarang burung walet saat menjabat Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bengkulu tahun 2004.

Kasus yang menyeret Novel ini sempat ditunda pada 2012 atas permintaan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Perkara ini kemudian diusut kembali atas permintaan pihak kejaksaan dan keluarga korban.

Kapankah Konflik Polri-KPK Berakhir?

Kapankah Konflik Polri KPK Berakhir
Penangkapan penyidik KPK Novel Baswedan dinilai menunjukkan konflik Polri-KPK belum selesai. Perseteruan yang melibatkan dua lembaga ini diprediksi akan berakhir seiring dengan pergantian pemimpin KPK. (Sindophoto)
 Penangkapan Novel Baswedan oleh penyidik Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) 1 Mei 2015 dini hari menunjukkan konflik antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum selesai.Penangkapan penyidik andalan KPK itu dinilai sulit dipisahkan dari rentetan berbagai peristiwa yang melibatkan dua institusi penegak hukum itu.

Rentetan itu dimulai dari penetapan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan oleh KPK menjelang dirinya menjalani uji kelayakan dan kepatutan menjadi Kapolri.

Tidak lama kemudian, Polri melakukan penangkapan sekaligus menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menjadi tersangka kasus dugaan mengarahkan saksi pada sengketa Pilkada Kotawaringin Barat 2010 silam.

Setelah itu Polri menetapkan Ketua KPK Abraham Samad menjadi tersangka kasus pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang.

Dari rentetan peristiwa itu, paling anyar adalah penangkapan penyidik KPK Novel Baswedan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri. Novel ditangkap karena diduga terlibat kasus penganiayaan tersangka pencurian warang walet saat dirinya menjadi Kasatreskrim Polres Bengkulu 2014 silam.

Pengamat hukum dan tata negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf memprediksi kekisruhan terkait dua lembaga ini akan berlangsung hingga masa jabatan pemimpin KPK periode saat ini berakhir.  “Episode (kisruh Polri-KPK) ini akan berakhir saat masa jabatan pemimpin KPK berakhir,” ujar Asep kepada Sindonews, Sabtu 2 Mei 2015.

Menurut dia, sulit melepaskan rangkaian peristiwa perseteruan Polri-KPK dengan konflik antarelite di kedua lembaga tersebut. “Entah siapa di balik ini semua, tapi sepertinya ada yang memelihara perseteruan ini,” katanya menduga-duga.

Dia menduga proses hukum terhadap Abraham Samad, Bambang Widjojanto, serta Novel Baswedan tidak akan tuntas sampai pergantian komisioner KPK. “Sepertinya akan menggantung. Saya tidak tahu bagaimana penyelesaiannya nanti, apakah masuk pengadilan atau nantinya dihentikan” tandasnya.

Menurut Asep, kisruh Polri-KPK tidak akan berlarut-larut apalagi sampai berlangsung selama berbulan-bulan jika sejak awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sikap tegas.

Dalam menangani persoalan ini, Asep melihat Jokowi seperti menghadapi dilema. Pada satu sisi, kata dia, mungkin Jokowi ingin menegakan hukum seusai visi Nawacitanya, namun di sisi lain harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak.

“Kita butuh pemimpin yang tegas, bijak, tulus dan ikhlas untuk melakukan perubahan,” katanya.

SUMBER:SINDONEWS/AR

Leave a Reply

Your email address will not be published.