Gubernur Sumsel Dituding Bodohi Rakyat Muba

anwar lsm lira muba
H. Anwar, Ketua LSM LIRA Muba

TRANSFORMASINEWS.COM, MUSIBANYUASIN.  Pembatalan pelantikan pejabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin, Senin (16/1) lantaran adanya salah tafsir dari surat keputusan (SK) Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) membuat warga resah.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Musi Banyuasin menuding Gubernur Sumsel Alex Noerdin membodohi rakyat Muba.

Dewan Pimpinan Daerah LSM LIRA Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) H Anwar menilai, kebijakan Gubernur Sumsel itu dapat merusak reputasi politik anaknya sendiri yang saat ini sedang mengikuti Pilkada Muba.

Tidak hanya itu, tokoh masyarakat Muba ini juga mengancam akan menyegel kantor Bupati Muba juga melapor ke-Presiden RI jika Gubernur tidak segera melantik PJ Bupati Muba.

“Kalau membodoh-bodohi masyarakat sudah jelas, kebijakan itu terindikasi masuk keranah materi yang dinilai dapat merusak reputasi politik anak gubernur sendiri.

Disini kami tidak menginginkan David BJ Siregar tetap menjabat Plt Bupati Muba. Jika Gubernur tidak segera melantik PJ Bupati yang baru, selaku masyarakat Muba kami akan memaku (menyegel) kantor Bupati Muba bahkan kami akan melaporkan permasalahan ini ke-Presiden RI.” Tegas H. Anwar ketika dikonfirmasi wartawan Sumsel post melalui via hendpone kemarin.

Sementara Ketua DPRD Muba Abusari Burhan  SH Msi melalui juru bicaranya H Konar SH, MH memaparkan, kalau David BJ Siregar itu hanya Pelaksana tugas (Plt) atau meneruskan Jabatan Plt Bupati Muba Beni Hernedi yang aktif namun berhalangan karena mengikuti Pilkada 2017.

“Kalau, menurut Gubernur berdasarkan Surat keputusan (SK) penunjukan BJ Davit Siregar sebagai PLT Bupati Muba dari kementrian dalam Negeri, tidak tercantum masa waktu sesuai dengan habisnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Muba terpilih, itu mungkin saja.

Tapi jangan keliru, David itukan meneruskan jabatan Beni Hernedi. Kalau masa jabatan Beni Hernedi berakhir tanggal 15 januari 2017. Ya terapkan dong, aturan apa gunanya istilah PJ Bupati. Lagi pula kalau jabatannya diperpanjang Plt David itu meneruskan jabatan siapa karena masa jabatan Beni sudah berakhir.

Sebelum berakhirnya masa jabatan Beni Hernedi seharusnya sudah persiapan calon PJ Bupati, supaya tidak menimbulkan persoalan, ini ada kejanggalan dari manejerial Kabupaten. Seharusnya ada reward punishment, kalau reward atau dinyatakan berhasil berikan penghargaan. Tapi kalau punishment berarti tidak berhasil berikan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. “Kata H Konar.

Sumber:Sumseldaily-(sp/fik)

Posted by: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.