Gubernur Bengkulu (nonaktif) Ridwan Mukti Rancang Skenario Suap Sebelum Lelang

MENDENGARKAN DAKWAAN: Kepala Perwakilan PT Statika Mitrasarana, Jhoni Wijaya usai menghadiri persidangan dengan agenda pembacaan dakawaan oleh Jaksa Penuntut Umum utusan KPK m di Pengadilan Tipikor, kemarin (5/9).

TRANSFORMASINEWS.COM, BENGKULU. Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu menggelar sidang perdana perkara dugaan suap terhadap Gubernur Bengkulu (nonaktif) Dr. H. Ridwan Mukti, MH dengan mendudukan Jhoni Wijaya kemarin. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan dari JPU KPK ini mengungkap RM sudah merancang skenario suap sebelum proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Bengkulu dilelang.

Keterlibatan langsung Ridwan Mukti dijelaskan dalam materi dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK, Herry BS Ratna Putra dan NN Gina Saraswati depan Ketua majelis Hakim,  Kaswanto, SH, MH, dengan 2 hakim anggota Rahmat, SH dan Nich Samara, SH. Dakwaannya berbunyi, awal September 2016 lalu, yang mana pemenang lelang kegiatan proyek belum ditentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

JPU KPK, Herry BS Ratna Putra, menerangkan perbuatan suap dilakukan terdakwa Jhoni Wijaya, tak lepas dari rancangan RM. Skenario suap ini berawal pada September, Kuntandi menemui RM di rumah jalan Hibrida soal rencana pengangkatan Kadis PUPR.  Pertemuan itu sepertinya dimanfaatkan RM membahas proyek di Dinas PUPR. Mengejutkan, RM meminta agar proyek-proyek di Dinas PUPR nantinya dikoordinasikan dengan adik iparnya, Rico Kadafi alias Rico Maddari.

“Selain itu, dalam kesempatan yang berbeda Lily Martiani Maddari juga menyampaikan hal yang sama kepada Kuntadi. Pada saat Lily Martiani Maddari mendampingi Ridwan Mukti di Bandara Fatmawati Bengkulu,” kata JPU Herry.

Permintaan dari RM tersebut berlanjut pada bulan Maret 2017, Kuntandi melaksanakan rapat bersama Rico Kadafi di Restoran Plaza Senayan Jakarta. Dalam pertemuan itu, Rico menujukkan daftar paket kegiatan dan sekaligus nama perusahaan calon pemenang lelang yang sudah disiapkan Rico. Kuntandi keberatan, mengingat pemenang lelang proyek sesuai dengan usulan dari Unit Layanan pengadaan (ULP).

Masih terkait proyek, pada tanggal 30 Mei 2017, RM memanggil, Kuntadi, Taufiq Adun (Kepala Biro Administrasi Pembangunan), Ali Sadikin (Kepala Dinas PMD), Syaifudin Firman (Kabid Bina Marga Dinas PUPR) dan Ahmad Saihoni Anwar (Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas PUPR). Pada saat itu, RM menanyakan soal paket kegiatan yang sudah dilelang dan yang belum, serta nama rekanan yang memenangkan lelang.

“Namun penjelasan dari Kuntandi, membuat Ridwan Mukti tidak puas. Karena dari beberapa pemenang tidak dikenalnya. Dari itu, Ridwan Mukti memerintahkan Kuntandi dan Syaifudin Firman, agar para pemenang lelang menemuinya di Jakarta. Ridwan Mukti juga menyampaikan kalau para pemenang lelang tidak menemui dirinya, maka bisa saja kontrak dibatalkan,” ungkap Herry.

Namun saat itu Kuntandi meminta kepada Syaifudin, agar tidak memberitahukan kepada pemenang lelang soal menemui RM di Jakarta. Karnea khawatir RM akan membatalkan pemenang lelang dan menggantikan dengan rekanan pilihannya.

Herry melanjutkan, pada tanggal 31 Mei 2017, RM dan istinya Lily Martiani Maddari benar-benar ke Jakarta, dan memerintahkan Rico Kadafi alias Rico Maddari menghubungi rekanan pemenang proyek Dinas PUPR. Saat itu Rico langsung menelpon Rico Dian Sari dan Kuntandi, agar pemenang lelang segera menemui Ridwan Mukti di Jakarta keesokannya 1 Juni 2017.

Pembacaan dakwaan dilanjutkan JPU, Gina Saraspati, pada tanggal 1 Juni 2017, dilaksanakan penandatanganan kontrak beberapa proyek di Dinas PUPR, rekanan itu antara lain, Rico Diansari, Ahmad Irfansyah dan Hariyanto alias Lolak, dalam kesempatan itu Kuntasi menyampaikan pesan agar rekanan segera menghadap RM di Jakarta.

“Menindaklanjuti perintah Ridwan Mukti, setelah penandatangan kontrak. Rekanan langsung ke Jakarta dan menemui Ridwan Mukti malam tanggal 1 Juni 2017, pertemuan berlangsung di Coffe Shop Hotel Mulia Jakarta. Pertemuan antara Ridwan Mukti, Rico Kadafi, Rico Diansari, Teza Arizal dan Rahmani Saifullah. Sementara terdakwa Jhoni Wijaya, Ahmad Irfansyah dan Haryanto alias Lolak tidak hadir. Ridwan Mukti menyatakan penyesalan karena tidak semua pemenang lelang tidak datang, padahal Ridwan Mukti berkeinginan berkenalan dengan pemenang lelang,” papar Gina.

Lily Minta Fee

Keesokan harinya, masih berlangsung di Coffe Shop Hotel Mulia Jakarta, Lily Martiani Maddari, meminta kepada Rico Diansari untuk mengumpulkan komitmen fee dari para pemenang lelang, dimana Rico Diansari menyanggupinya. Hadir dalam pertemuan itu Rico Kadafi.

RM Minta Kontribusi

Sementara pada 5 Juni, RM memerintahkan Syaifudin untuk memanggil para pemenang lelang yang tidak hadir di Jakarta menghadap dirinya saat itu juga. Syaifudin langsung memanggil hingga pukul 16.00 WIB, berlangsung pertemuan dan RM menyatakan kecewa, meminta kepada pemenang lelang memberikan kontribusi dan terkait kontribusi agar dikoordinasikan dengan Rico Diansari. Selain Rico Diansari, hadir Ahmad Irfansyah dan Haryanto alias Lolak.

“Berlanjut pada tanggal 7 Juni, pasca pertemuan di Kantor Gubernur, Jhoni Wijaya khawatir. Hingga menemui Riko Diansari, di Graha Riko Putra Selatan (RPS) Lingkar Barat. Jhoni menanyakan soal kontribusi yang disebut Gubernur. Lalu Rico Diansari menyatakan untuk feeproyek 10 persen dari nilai kontrak dan diserahkan melalui dirinya. Jhoni Wijaya menyanggupi dan siap membayar jika uang muka proyek direalisasi,” katanya.

Tanggal 9 Juni 2017, setelah kantor PT Statika Mitrasarana (Kantor Pusat) menerima uang muka, Jhoni Wijaya mengajukan permintaan dana Rp 1,648 miliar ke kantor pusat dan disetujui Direktur Utama, PT SMS, Soehinto Sadikin, pada hari itu juga dikirim langsung. Hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 pagi, Jhoni Wijaya yang telah mencairkan uang Rp 1,3 miliar, rinciannya Rp 500 juta di Bank Mandiri Curup, kemudian Rp 800 juta di Bank Mandiri S parman.

“Dari penarikan itu sebesar Rp 1 miliar oleh terdakwa dimasukkan ke dalam kardus kertas ukuran A4 warna hitam, diserahkan ke Riko Diansari, dan Rico Diansari membuat kwitansi yang bertuliskan pembelian material. Padahal uang tersebut sebenarnya merupakan uang komitmen fee kepada Ridwan Mukti,” papar Gina.

Gina menambahkan, uang tersebut langsung dibawa Riko Diansari ke rumah RM di Jalan Hibrida. Riko Diansari menemui Lily Martiani Maddari. Atas penyerahan uang itu, Lily menyampaikan tidak perlu tanda terima karena menurut suaminya bisa berbahaya. “Beberapa menit penyerahan uang, keduanya di-OTT KPK dan termasuk  juga Jhoni Wijaya,” tutur Gina.

Sementara ketua Tim JPU KPK, Fitroh Rochayanto menyatakan, jika dalam dakwaan sudah jelas, dari awal RM yang memegang kendali dari segala proyek, yang perpanjangan tangannya adalah adik iparnya Rico Diansari. Hingga keluar ancaman bila pemenang lelang tidak menemuinya, maka digantikan dengan rekanan pilihannya.

“Rentetan dalam dakwaan sudah jelas, keterlibatan dari Ridwan Mukti. Bahkan dia sudah merancang siapa pemenang lelang, namun karena melalui ULP, membuat dia kecewa hingga menetapkan kontribusi 10 persen dari nilai kontrak,” tegas Fitroh.

Dalam dakwaan juga sudah dipertegas, keterlibatan RM pada saat penyerahan uang, yang mana RM meminta agar tidak dibuatkan tanda terima, yang mana jika memakai tanda terima berbahaya. “Artinya jelas Ridwan Mukti tahu soal uang itu. Hingga ditangkap KPK. Yang jelasnya semua nama-nama tercatat dalam dakwaan ini akan bersaksi dalam sidang. Termasuk Ridwan Mukti dan istrinya akan dihadirkan dalam sidang yang ketiga,” ujar Fitroh.

Terhadap terdakwa Jhoni Wijaya, memberikan uang Rp 1 miliar kepada Ridwan mukti selaku Gubernur Bengkulu, melalui Rico Diansari dan Lily Martiani Maddari. “Jika jika diberikan uang maka Gubernur tidak membatalkan kontrak proyek yang sudah dimenangkan PT Statika Mitrasarana. Hal ini bertentangan dengan kewajiban Ridwan Mukti sebagai Gubernur Bengkulu, selaku penyelenggara Negara,” demikian Fitroh.

Jhoni Wijaya takut proyek batal, sehingga dalam dakwaannya disangkakan pasal 5 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU R.I No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU R.I nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kemudian dakwaan kedua, Jhoni Wijaya memberikan Rp 1 miliar, mengingat kekuasaan dan wewenang Ridwan Mukti yang melekat pada jabatannya selaku Gubernur. Sehingga dijerat pasal 13 UU R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU R.I no. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU R.I nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk mengingatkan kembali, Jhoni ini sendiri tertangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada bulan Juni lalu. Jhoni yang merupakan Direktur PT Statika Mitra Saraba (SM) ini, terlibat dalam pemberian suap fee proyek Rp 1 miliar, yang jadi barang bukti di waktu OTT KPK. Dalam pemeriksaannya, jika Jhoni pernah membuat komitmen fee proyek dari total didapatkan Rp 4,7 miliar dengan Gubernur.

Sementara, Penasehat Hukum (PH) Gubernur Bengkulu (Non Aktif) Ridwan Mukti (RM), Maqdir Ismail langsung membantah semua yang dituduhkan terhadap RM dalam dakwaan untuk terdakwa Jhoni Wijaya kemarin. Menurutnya semuanya tuduhan tersebut tidak benar, apalagi kliennya jelas tidak tahu menahu masalah fee 10 persen tersebut.

‘’Sepanjang yang saya tahu, pak Ridwan tidak pernah meminta seperti itu. Apalagi dalam BAP Pak Ridwan sebagai tersangka, hal tersebut (soal fee, red) tidak pernah mereka (Penyidik KPK, red) tanyakan. Jadi itu dari mana dan jangan-jangan ada orang yang hanya mengarang-ngarang saja mengenal pak Ridwan,’’ tegas Maqdir.

Maqdir menegaskan, yang paling mudah adalah lihat nanti bagaimana keterangan yang disampaikan RM ketika bersaksi dihadapan persidangan Pengadilan Tipikor Bengkulu. ‘’Sekali lagi kita tegaskan bahwa soal pak Ridwan meminta-minta 10 persen itu tidak pernah ada. Karena pak Ridwan juga tidak pernah tahu masalah tersebut,’’ imbuh Maqdir.

Sumber: Harianrakyatbengkulu (dtk)

Posted by: Admin Transformasinews.com