E-Katalog Persempit Kesempatan Korupsi

TRANSFORMASINEWS.COM, YOGYAKARTA. KEPALA Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan, langkah pemerintah dengan penerapan katalog elektronik (e-katalog) telah mempersempit kesempatan korupsi.

“Sekarang, ada pergeseran korupsi, dulu di eksekusi pengadaan, sekarang pindah ke hulu. Sebelum ada pengadaan, korupsi sudah terjadi,” kata Agus dalam Simposium Modernisasi Sistem Pengadaan Indonesia, Selasa (25/7), di Hotel Tentrem, Yogyakarta.

Ia mengatakan, saat ini mekanisme sudah baik, sekarang tinggal niatan politisi yang harus diawasi. Menurut dia, cara terbaik dari mempersempit kesempatan korupsi ialah membuat semua proses menjadi setransparan mungkin, dari mulai merek, harga, spesifikasi, hingga cara pengadaannya. Semuanya harus bisa dilihat.

Ia menyebut, saat ini potensi korupsi berada di tender. Tender belum bisa diubah menjadi e-katalog karena masih ada barang atau jasa yang tidak ada dijual di pasaran, semisal jembatan.

Agus menyatakan, yang dilakukan LKPP dengan membuat e-katalog ialah untuk memodernisasi pengadaan barang dan jasa. Selain di LKPP, e-katalog saat ini juga sudah ada e-katalog lokal dan sektoral.

E-katalog lokal sudah ada di 8 daerah, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Yogyakarta, Kota Semarang, Kota Bandung, Provinsi Nusa Tengggara Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Maluku.

Diakuinya, problem yang masih dihadapi dalam pengembangan e-katalog adalah luas wilayah Indonesia, banyaknya pulau, serta jaringan internet, listrik, infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM) yang belum merata.

Menurut dia, penggunaan e-katalog di daerah-daerah tinggal menungu waktu saja. Pasalnya, saat ini birokrasi sudah banyak diisi generasi Y, yang tidak bisa lebas dari dunia digital.

Dalam kesempatan tersebut, Bonaria Siahaan, Direktur Eksekutif Millenium Challange Account (MCA) Indonesia, memuji pelaksanaan e-katalog.

“E-katalog mampu saving (pengeluaran) 27% sehingga lebih efisien dan efektif,” kata dia.

Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph Donovan, dalam kesempatan tersebut, juga menyampaikan, AS berkomitmen sangat kuat kemitraan strategis dengan Indonesia, termasuk dalam membantu reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan cara ini, pengadaan barang dan jasa diharapkan lebih baik akuntabilitas, transparan, dan efektif. )

Hari ini, LKPP bersama dengan MCA–Indonesia meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (PMIS) dalam acara Pra-Rakernas Lembaga Pengadaan Secara Elektronik di Hotel Tentrem.

Sistem ini mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih sejahtera, dengan memungkinkan proses pengadaan pemerintah menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga memperkecil risiko penipuan dan korupsi. Proyek ini membantu LKPP untuk mengintegrasikan, mengolah, dan menganalisis berbagai data yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan secara lebih baik.

“Ini kontribusi MCA-Indonesia untuk tulang punggung sistem informasi pengadaan yang modern. SIstem ini akan mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber dan kemudian menganalisisnya sehingga dapat digunakan untuk mengambil berbagai keputusan penting. Sistem ini dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan sektor pengadaan di Indonesia,” kata Donovan.

Sumber: Mediaindonesia (OL-2)

Posted by: Admin Transformasinews.com