Diduga setelah LSM Selesai Diperiksa Penyidik Kejagung, Ikhwanudin Dan Laonma Segera Ditahan

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG–  Geger disidiknya ratusan LSM penerima Dana Hibah dan Bansos dari Kesbangpol dan Linmas Sumsel saat ini, Selasa (26/7/2016) mengisyaratkan Ikhwanudin mantan Kepala Kesbangpol dan Limas dan Laonma Tobing Kepala DPKAD Sumsel diduga segera ditahan.

Informasi ini didapat wartawan dari salah seorang pengurus  LSM berinisial NI ketika usai disidik jaksa selama sebelas jam di gedung Kejati sumsel jakabaring Palembang.

Menurut NI dirinya selama sebelas jam tanpa makan dan minum dicecar seputar proposal kegiatan LSM dan pencairan dana, kemudian ditanya mengenai mengenal dirinya dengan Ikhwanudin dan Laonma Tobing serta beberapa pejabat yang berkaitan dengan perjalanan proposal kegiatanya dari pengajuan hingga pencairan dana, serta penggunaan dana.NI diminta jaksa agar mempersiapkan diri untuk bersaksi dalam persidangan kelak yang akan digelar di Palembang terdakwa Ikhwanudin dan Laonma Tobing usai penyidikan terhadap seluruh LSM penerima dana hibah dan bansos tersebut, demikian ujar NI menutup pembicaraan.

Sementara Ketua LSM-INDOMA Ir.Amrizal Aroni, M.Si mengatakan. Pemeriksaan ini merupakan pengembangan dari keputusan MK dimana diputuskan bahwa Alex Noerdin selaku incamben saat mencalonkan diri sebagai gubernur berpasangan dengan ishak mekki telah tiputuskan secara syah dan menyakinkan menggunakan dana APBD sebagai Hibah dan Bansos sejumlah Rp.1,4 Triliun dan sampai 31 Desember 2013 ternyata dana hibah dan bansos mencapai 2,1 Triliun berdasarkan hasil audit BPK-RI Perwakilan Sumatera Selatan terindikasi ada penggunaan dana tidak tercantum dalam APBD Induk.

Beberapa waktu lalu sebanyak 62 anggota DPRD Sumsel periode 2009-2016, menjalani pemeriksaan terkait aliran dana hibah sebesar Rp2,1 triliun 2013 yang bersumber dari APBD Sumsel tahun 2013.

Bantuan hibah yang diberikan berdasarkan  rincian  penggunaan dana hibah terdiri dari 15 Item sebagai berikut:

Hibah Dana Belanja Operasional  Sekolah sebesar Rp .806.218.250.000  (54 persen).

Pelaksanaan Pilkada Rp. 221.125.000.000  (14,81 persen).

Sekolah Gratis Rp.159.307.712.000 (10,67 persen).

Berobat Gratis Rp. 35.150,757.000 (2,35 persen).

 KONI Rp. 24.287.400.000 (1,63 persen).

TNI/ Polri sebesar Rp. 7.629.600  (0,51 persen).

Forum P3N Rp. 17.850.000.000 (1,20 persen).

BNN, TVRI, PMI Rp. 8.816.520.000 (0,59 persen),

Program Askessos Rp. 3.000.000.000 (0,20 persen).

Kelompok Masyarakat lainnya Rp. 5.762.600.000,-

Panitia persiapan Pekan olahraga mahasiswa Asia Tenggara Rp1.318.000.000 (0,09 persen).

Organisasi Keagamaan Rp 40.472.000.000 (2,71 persen).

Organisasi kemasyarakatan Rp. 35.000.000.000 (2,34 persen),

Media massa Rp. 15.000.000.000 (1 persen) dan Reses DPRD Rp. 111.766.200.000 (7,49 persen)

dan lain-lain yang belum bisa mempertanggungjawabkan bantuan hibah dan bansos sesuai hasil audit BPK,   kejagung harus  tegas ungkap penerima lain sesuai hasil audit BPK.

Menurut hemat kami pihak Kejaksaan Agung jangan hanya berheti di dua tersangka itu saja, namun harus sampai ke otak intelektualnya diduga kuat Alex Noerdin yang memberi kebijakan (Diskresi) melabrak aturan dan perundang-undangan yang berlaku. dan bukti permulaan sudah ada  tersangka dan kerugian negara juga ada. Ujar ketua LSM-INDOMAN.

Dengan pemeriksaan tersebut kini berlanjut terhadap seluruh anggota LSM di Gedung Kejati Sumsel Jalan Gubernur H.A Bastari Jakabaring Palembang, Selasa (26/7/2016).

Haryono SH, Ketua Tim Penyidik Kejaksaan Agung mengatakan pada penyelidikan itu pihaknya memeriksa sekitar 500 orang lebih anggota LSM mengenai dana hibah tersebut.

Pemeriksaan terhadap anggota LSM dan beberapa orang terkait akan berlangsung selama dua minggu, 25 Juli hingga 7 Agustus mendatang, pemeriksaan Dana Hibah 2013 di lingkungan Pemprov Sumsel masih berjalan di lantai satu kantor Kejati Sumsel Selasa (26/7/2016).

Lakoran: Eka/Amrizal Ar

Sumber: Js/Sripoku/Indoman

Editor: Amrizal Aroni

Posted by: Admin Transformasinews.com