Kasus Bansos Sumsel Belum Sentuh Aktor Utama

Ia menegaskan tidak akan segan-segan jika kemudian dalam sidang itu disebutkan keterlibatan nama-nama lain.”Kita selesaikan dulu untuk dua tersangka, tinggal penetapan tersangka lainnya kalau ada (bukti keterlibatan pihak lain),” jelasnya. Ketua Tim Penyidik Kejaksaan Agung, Haryono menyebut dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemrov Sumsel senilai Rp. 2,1 triliun itu sudah ditemukan kerugian negaranya berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP).”Kerugian negara yang timbul senilai Rp.21 miliar,” ungkap Haryono.

Dalam kasus ini tim penyidik menemukan dugaan penyelewengan mulai dari perencanaan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawabannya. Semua proses tersebut langsung ditangani oleh Gubernur Sumatera Selatan tanpa melalui proses evaluasi/klarifikasi SKPD/Biro terkait. Sehingga diduga terjadi penggunaan fiktif, tidak sesuai peruntukan dan terjadi pemotongan.

Dalam penyusunan anggaran dana hibah Bansos tahun 2013 Pemprov Sumsel diduga melanggar, karena tidak menaati Peraturan Pemerintah (PP) No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Juga Permendagri No.32 Tahun 2011 dan telah diubah Permendagri No. 39 Tahun 2012.

Kepala BPKAD Laonma yang kini tersangka diduga tidak pernah meminta pertimbangan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk masuk dalam RAPBD Sumsel 2013. Laonma langsung melaporkan ke Gubernur Sumsel, hingga Gubernur menerbitkan surat keputusan penerima dana hibah untuk dibahas dengan DPRD Sumsel.

SK Gubernur No 96/KPTS/BPKAD/2013 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada APBD Sumsel 2013 bertanggal 21 Januari 2013 menjelaskan secara rinci jumlah anggaran hibah sebesar nominal Rp. 1,4 triliun. Namun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI No.32.C/LHP/VIII.PLG/06/2014 tanggal 14 Juni 2014 Provinsi Sumatera Selatan melalui BPKAD telah menganggarkan Belanja Hibah sebesar Rp. 2,1 triliun dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.03 triliun. Ditemukan ada tambahan dana hibah sebesar Rp. 626,1 miliar.

Namun Alex Noerdin membantah bahwa ada penyelewengan dana hibah itu. Menurut politisi Partai Golkar ini tak ada yang salah dalam proses penyaluran dana hibah dan bansos saat itu. Bahkan Pemprov Sumsel telah menindaklanjuti rekomendasi dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memeriksa penggunaan dana bansos dan hibah pada tahun itu. BPK menyebut ada sekitar Rp. 821 miliar dana hibah dan bansos yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Salah satu rekomendasi BPK, menurut Alex, adalah pengembalian dana bansos yang sudah dicairkan sebesar Rp. 15 miliar. Alex menyebut, jajaran Pemprov Sumsel telah menjalankan rekomendasi dari BPK itu. “Itu kita sudah tindak lanjuti semua,” kata Alex usai diperiksa Kejaksaan, Jumat (29/4).