OKU Timur Tidak Terima Biaya Perimbangan Dari Provinsi

TRANSFORMASINEWS, MARTAPURA.  – Bupati Kabupaten OKU Timur, H. Herman Deru SH MM pada paripurna DPRD OKU Timur dengan agenda membahas raperda RAPBD 2015, Kamis (11/12/2014), mengatakan sejak dua tahun terakhir, OKU Timur belum menerima biaya perimbangan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel).

Untuk itu, dia berharap Komisi III yang membawahi masalah ini untuk menagih itu ke pemprov. Jika ditotal seharusnya selama dua tahun ini OKU Timur sudah menerima uang biaya perimbangan dari sektor ini hampir Rp60 miliar.

“Kita meminta komisi yang membawahai masalah ini untuk segera menagih uang perimbangan dari sektor PKB dan biaya balik nama kendaraan bermotor, karena itu memang menjadi hak kita,” ungkapnya.

Deru juga mengatakan, sebenarnya pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Timur sudah beberapa kali mempertanyakan dana biaya perimbangan dari sektor PKB dan biaya balik nama kendaraan ke pemprov, namun jawaban yang didapat selalu sabar-sabar.

“Setiap kita tanya jawaban yang kita peroleh tarsok-tarsok terus, sehingga tidak jelas hingga kini kita belum menerima biaya itu,” ungkapnya.

Disisi lain, Deru dalam sambutannya mengatakan, rancangan APBD 2015 yang diajukan menggambarkan perkiraaan APBD Pemkab OKU Timur 2015 dengan memperhatikan kondisi sebelumnya, dan pada tahun yang sama OKU Timur melaksanakan pemilukada serta memperhatikan perkiraan pendapatan yang akan diperoleh pada 2015.

Dari sisi laju pertumbuhan perekonomian di wilayah OKU Timur menunjukkan angka peningkatan yang cukup positif, sebagai akibat dari meningkatnya aktifitas perkenomian yang ada di masyarakat.

“Sebagai gambaran laju pertumbuhan ekonomi OKU Timur atas harga konstan sejak 2010 sampai 2012. Pada 2010 sebesar 5,87 persen, 2011 sebesar 6,48 persen dan pada 2012 sebesar 7,08 persen. Sedangkan dalam 2013 diperkirakan pertumbuhan perekonomian menjadi sebesar 6,28 persen, menurun bila dibandingkan 2012 yang disebabkan oleh adanya krisis perekonomian global yang berimbas pada perekonomian Indonesia,” ungkapnya.

Sedangkan Ketua DPRD OKU Timur Beni Defitson saat memimpin rapat paripurna mengatakan, pembahasan RAPBD merupakan pokok-pokok penentuan penetapan anggaran.

“Kita minta Pemkab OKU Timur harus berusaha maksimal untuk menciptakan masyarakat yang aman dan damai. RAPBD 2015 untuk fokus pada infrastruktur jalan dan jembatan sebagai urat nadi perekonomian,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPRD OKU Timur Ibrahim menambahkan, bukan hanya dua tahun terakhir kabupaten yang lebih dikenal sebagai daerah lumbung pangan ini tidak menerima biaya perimbangan dari sektor PKB, dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Namun sudah sejak 2011 hingga kini jumlahnya sudah mencapai sudah Rp29 miliar sudah konsultasi pemprov selalu mengatakan diusahakan.

“Kita akan terus melakukan penagihan hingga hak kita itu bisa direalisasikan, karena anggarannya akan kita pergunakan untuk membangun daerah kita,” tandasnya.

Sumber: (BeritAnda)