Menolak Bergantung pada IMF, World Bank dan ADB, Pidato Jokowi Dinilai Tepat‏

TRANSFORMASINEWS, JAKARTA – Pidato Presiden Joko Widodo dalam Pembukaan KAA 2015 yang menyebutkan bahwa dominasi negara-negara maju di World Bank, IMF, dan ADB harus segera diakhiri dinilai menjadi momentum penting reposisi peran Indonesia dalam perekonomian global.

“Dengan posisi strategis sebagai anggota kelompok negara maju G-20 dan sebagai pelopor KAA, Indonesia seharusnya dapat mengoptimalkan forum-forum internasional seperti ini untuk menggalang kekuatan dan memperjuangkan kepentingan bersama negara-negara berkembang khususnya dalam forum-forum internasional yang lebih luas,” Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Kamis (23/4).

Ia mengatakan dari sisi kepentingan nasional, Indonesia harus memanfaatkan untuk melakukan kerjasama yang dapat lebih mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. “Akan sangat disayangkan, apabila perhelatan tingkat tinggi dengan anggaran yang besar ini hanya berlalu dengan meninggalkan dokumen dan komitmen yang minim realisasi. Indoensia harus mengambil banyak pelajaran berharga (lessons learned) dari keberhasilan beberapa negara Asia yang mampu bangkit ekonominya dari ketertinggalan hingga menjadi negara yang maju dan disegani,” katanya.

Ia menyontohkan Korea yang berhasil melakukan transformasi menjadi negara maju berpendapatan tinggi dengan mengandalkan pembangunan industri manufaktur berteknologi tinggi. Selain itu, Tiongkok yang berhasil menjadi raksasa ekonomi dunia dan mereduksi tingkat kemiskinan secara fantastis melalui industrialisasi dan mendorong investasi secara besar-besaran. Lalu, negara tetangga Malaysia yang tidak hanya mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan sangat signifikan mendongkrak kualitas sumber daya manusianya.

Selain itu, Indonesia semestinya dapat berperan lebih besar dan lebih konkrit dalam mendorong kemajuan ekonomi negara-negara Asia dan Afrika. Di antara peran strategis yang dapat dijalankan oleh Indonesia adalah mendorong kerjasama perdagangan yang lebih berkeadilan (fair trade), yang merupakan langkah penting untuk memperbaiki kondisi perekonomian bagi negara-negara berkembang dan terbelakang di kawasan ini. “Praktik-praktik perdagangan yang tidak adil masih banyak dan sering dilakukan oleh negara-negara maju yang banyak merugikan negara-negara berkembang,” kata Faisal.

Ia menjelaskan pada saat negara-negara berkembang didesak untuk mengurangi hambatan perdagangan baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif, WTO malah membiarkan negara-negara maju menjalan kebijakan proteksionis hingga saat ini. Menurutnya, subsidi pertanian di negara-negara maju telah membuat para petani di negara-negara berkembang terutama di kawasan Afrika kesulitan untuk bersaing di pasar global dan juga di pasar domestik negara mereka sendiri.

Selain itu, ia menilai negosiasi dengan Uni Eropa membuat negara-negara di Afrika dipaksa untuk menghapuskan tarif pada hingga 90% dari perdagangan mereka karena tidak ada aturan yang jelas ada untuk melindungi mereka. “Beberapa permasalahan penting yang sangat krusial untuk dibahas antara lain lemahnya daya tawar negara-negara berkembang, terlebih lagi negara-negara miskin dalam negosiasi perdagangan internasional, rumitnya prosedur dan mahalnya biaya hukum penyelesaian sengketa perdagangan yang sangat menyulitkan negara-negara miskin untuk membuat pengaduan, perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang yang belum belum diatur secara tuntas oleh WTO,” kata Faisal.

Ia juga mengatakan sudah saatnya Indonesia mengintensifkan kerjasama ekonomi tidak hanya dengan negara-negara Asia, tetapi khususnya dengan negara- negara Afrika. Selama ini pemanfaatan forum negara-negara Asia – Afrika oleh Indonesia untuk kerjasama perdagangan dan investasi dengan Afrika masih sangat minimal.

Asia Afrika Summit tahun 2005 yang kemudian menghasilkan New Asia Africa Strategic Partnership (NAASP) dan meliputi kerja sama di berbagai bidang pun, belum kelihatan hasilnya terutama di bidang ekonomi. Sebagai negara pemrakarsa KAA dengan status salah satu perekonomian terbesar di dunia, ia menilai semestinya Indonesia mampu memanfaatkan peran yang lebih besar dalam perdagangan dengan negara-negara Afrika.

Ironisnya, saat ini justru Tiongkok yang banyak memanfaatkan potensi ekonomi negara-negara di kawasan tersebut. “Dari US$ 245 miliar nilai ekspor negara-negara Asia ke Afrika pada 2014, 43% berasal dari Tiongkok, disusul India dan Korea masing-masing sebesar 14% dan 6%. Sementara pangsa pasar Indonesia hanya satu persen dengan nilai US$ 2,4 miliar. Jenis produk yang diekspor Indonesia pun masih sangat terbatas, dimana 40%-nya adalah crude palm oil,” kata Faisal.

Afrika yang memiliki populasi lebih dari satu milyar jiwa semestinya dapat menjadi pasar yang sangat potensial bagi produk-produk ekspor Indonesia. Beberapa negara di kawasan tersebut pun mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Pelemahan ekonomi di kawasan Amerika dan Eropa semestinya menjadi kesempatan bagi eksportir Indonesia memperluas pasarnya ke kawasan Afrika yang terus mengalami pertumbuhan. Sedangkan Low cost green car atau LCGC yang menjadi produk manufaktur andalan baru Indonesia, semestinya sangat cocok dengan kebutuhan negara- negara berpenghasilan menengah-rendah yang sangat banyak terdapat di Afrika.

Beberapa produk ekspor andalan lain yang juga bisa ditingkatkan pangsa pasarnya ke Afrika antara lain tekstil, alas kaki, kendaraan, kertas, elektronika, CPO dan produk turunannya. Minimnya investasi yang mengalir ke kawasan Afrika juga dinilai menjadi salah satu penyebab lambannya pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di benua tersebut.

Investasi langsung yang mengalir ke Afrika pada 2013, misalnya, hanya 4% dari total investasi langsung dunia, sementara yang mengalir ke Asia mencapai 29% dari total investasi global. “Selama ini, negara-negara Eropa masih merupakan investor utama di kawasan tersebut dengan kontribusi sebesar 37% dari total proyek pada 2013, disusul oleh negara-negara Timur Tengah yang mencapai 22,8%,” kata Faisal.

Sedangkan India, Tiongkok dan Jepang merupakan negara-negara Asia yang cukup banyak melakukan investasi ke benua tersebut dengan kontribusi sebesar 12,6%. Bidang investasi yang menjadi incaran negara-negara investor terutama pada sektor energi seperti batubara, minyak dan gas, pertambangan dan metal. “Dari Indonesia sendiri, beberapa investor telah hadir di Afrika di sektor migas, makanan dan obat-obatan, namun jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan negara- negara Asia lainnya seperti Jepang, Tiongkok dan India,” kata Faisal.

SUMBER:Jakarta, GATRAnews/AR